Saco-Indonesia.com - Dimana-mana Korupsi benar-benar sudah menjadi penyakit akut di Indonesia, dari kelas bawah sampai kelas atas, dahulu orang bilan bangsa kita adalah mental Tempe tapi itu jauh lebih baik dibanding sekarang yg berubah julukan menjadi Mental Korupsi

Saco-Indonesia.com - Dimana-mana Korupsi benar-benar sudah menjadi penyakit akut di Indonesia, dari kelas bawah sampai kelas atas, dahulu orang bilan bangsa kita adalah mental Tempe tapi itu jauh lebih baik dibanding sekarang yg berubah julukan menjadi Mental Korupsi. Tak peduli dana untuk orang tertimpa musibah, jika ada celah uang negara akan dijadikan bancakan.

Paling ironis adalah uang untuk urusan orang mati saja disikat. Kasus dugaan korupsi dana kematian pada Dinas Sosial Kota Bandarlampung, kini tengah diselidiki.

Kejari Kota Bandarlampung sudah tiga pekan lalu melakukan penyelidikan. Dana tersebut digunakan untuk lima ribu kematian warga di Kota Bandarlampung sepanjang tahun 2012 dengan besaran Rp 500 ribu per kematian.

Bau tak sedap mencuat karena muncul dugaan jika penyaluran dana itu tidak berjalan lurus. Kini, bukti berupa kwitansi para penerima dana sedang dikroscek.

"Yang jadi masalah apakah dana tersebut itu disalurkan secara keseluruhan atau apakah penerima dana kematian itu menerima utuh atau memang ada potongannya," kata Kepala Kejari Kota Bandarlampung Widiyantoro.

Korupsi untuk orang mati juga sempat ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mantan Ketua DPRD Bogor Iyus Djuher terlibat kasus suap pengurusan izin lahan Taman Pemakaman Bukan Umum di Desa Artajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Iyus yang merupakan politisi Demokrat ditangkap KPK lantaran menerima hadiah atau janji. Uang diberikan oleh Direktur PT Gerindo Perkasa Sentot Susilo dan Nana Supriatna. Diduga lahan seluas 100 hektare bakal dibangun taman pemakaman bukan umum. Padahal diketahui lahan tersebut termasuk kawasan konservasi.

Saat proses persidangan berjalan Iyus meninggal dunia karena menderita kanker liver dan stroke otak kiri. Dengan begitu kasus tersebut gugur.

Jika saja untuk urusan orang mati masih menjadi santapan empuk para penjahat kerah putih, gimana untuk urusan orang hidup. Sepertinya sudah seharusnya hukuman mati bagi para koruptor segera diberlakukan.

Sumber : Merdeka.com

Editor : Maulana Lee

saco-indonesia.com, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menambah hukuman Irjen Djoko Susilo, dari 10 tahun telah menjadi 18 ta

saco-indonesia.com, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menambah hukuman Irjen Djoko Susilo, dari 10 tahun telah menjadi 18 tahun penjara. Walau begitu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F telah mengatakan hingga saat ini Djoko Susilo juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai anggota Polri. Termasuk juga mendapat gaji pokok.

Selain itu Polri juga tetap memberikan bantuan hukum untuk Djoko Susilo selama proses hukumnya berjalan melalui Divisi Hukum (Divkum) Polri.

"Hak-haknya sebagai anggota Polri sampai saat ini juga masih diberikan. Putusan itu juga harus inkrah dulu. Polri melalui Divisi Hukum, juga sudah memberikan bantuan hukum sejak awal hingga saat ini kepada beliau (Djoko Susilo)," kata Ronny, Jumat (20/12).

Kapolri Jenderal Pol Sutarman juga mengaku akan segera memberhentikan terpidana kasus korupsi pengadaan simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo.

"Nanti kalau sudah inkracht kita berhentikan," kata Sutarman di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas).

Menurut Sutarman, hingga saat ini Polri juga masih menunggu keputusan hakim selanjutnya. Sutarman juga berjanji akan segera memberhentikan Djoko Susilo setelah semua proses di pengadilan telah selesai.

"Vonis itu telah menjadi kewenangan hakim, kita menghormati apa yang nanti diputuskan oleh hakim," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

Photo
 
Many bodies prepared for cremation last week in Kathmandu were of young men from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas. Credit Daniel Berehulak for The New York Times

KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.

Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.

“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”

Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.

Artikel lainnya »