Jual Sparepart Genset Perkins di Pacitan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Sparepart Genset Perkins di Pacitan Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Perkins di Pacitan
Jual Sparepart Genset Perkins CHINA/LOVOL Kap 40 kva Prime power type 1004G bergaransi dan berkualitas di Barito Selatan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart Genset Perkins CHINA/LOVOL Kap 40 kva Prime power type 1004G bergaransi dan berkualitas di Barito Selatan
Kebaya Jadi Incaran Anggota Kerajaan Jerman
saco-indonesia.com, Kebaya bisa jadi
busana tradisi Indonesia berikutnya yang akan mencuri perhatian publik di tingkat internasional,
setelah batik dan tenun.
Saco-Indonesia.com - Kebaya bisa jadi busana tradisi Indonesia berikutnya yang akan mencuri perhatian publik di tingkat internasional, setelah batik dan tenun. Anggota keluarga kerajaan Jerman salah satu yang mulai tertarik dengan kebaya Indonesia.
Hal itu disampaikan Nia Niscaya, Direktur Promosi Pariwisata Internasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, saat ditemui di House of Ferry Sunarto, di Senopati, Jakarta Selatan, Senin (20/5/2013) lalu. Seperti diberitakan sebelumnya, desainer Ferry Sunarto diundang untuk memamerkan sejumlah koleksi kebayanya di Jerman, dalam perayaan Landpartie Schloss Buckeburg pada 30 Mei-2 Juni 2013.
"Kalau festival tahunan di Jerman ini digelar, mereka meminta adanya peragaan busana kebaya, karena mereka sudah tahu kalau kebaya sangat khas Indonesia," ujar Nia.
Dari sejumlah perancang kebaya Indonesia yang ada, pilihan Kemenparekraf lalu jatuh ke Ferry Sunarto. Menurut Nia, Ferry adalah desainer muda berbakat dengan produk kebaya yang glamor dan sesuai dengan selera asing.
"Kebaya Ferry punya sense internasional, dan memang sangat menarik, karena detailnya mewah sekali," ungkap dia menambahkan.
Selain diperagakan selama pameran di Istana Buckeburg, Jerman, koleksi kebaya itu juga akan dipakai Princess Nadja Anna Zsoek dan diperagakan di cocktail reception yang dihadiri tamu VIP kerajaan.
"Akan ada pemotretan oleh majalah mode di Jerman sebanyak delapan halaman, dan modelnya Princess Nadja," kata Nia.
Keikutsertaan koleksi Ferry di Istana Buckerburg dan di hadapan komunitas kerajaan menjadi yang pertama buat Indonesia. Jika pameran ini sukses, ada kemungkinan kebaya akan menjadi perbincangan dan dicari.
Saat berkunjung ke butiknya di Senopati, Ferry menunjukkan beberapa koleksinya yang akan diperagakan di Jerman. Di antaranya didominasi warna pastel yang lembut dan sentuhan gaya yang sangat modern.
Pakem kebaya sendiri masih terlihat dari bahan yang digunakan, seperti renda, payet, dan manik-manik. Selain itu masih ditemukan kerutan khas kebaya di bagian dada, serta bustier yang menempel pas badan.
Untuk gaya internasionalnya, terlihat dari siluetnya yang seksi, bahan transparan di beberapa bagian, ornamen di leher dan pundak, serta potongan gaun yang mengembang. Jika dilihat dari dekat, kebaya-kebaya ini berkesan mewah karena semua detail dikerjakan dengan tangan.
"Sudah saatnya budaya dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Kebaya bisa jadi busana yang modern sehingga satu hari nanti bukan hanya dimiliki bangsa Indonesia saja, tapi juga jadi inspirasi dunia," ujar Ferry.
Editor :Liwon Maulana(galipat)
TEMPAT WISATA GUNUNG BROMO
Objek wisata Gunung Bromo tentu juga sudah sering terdengar bukan ditelinga Anda, terutama Masyarakat Jawa Timur sendiri. Siapa
Objek wisata Gunung Bromo tentu juga sudah sering terdengar bukan ditelinga Anda, terutama Masyarakat Jawa Timur sendiri. Siapa yang tak sangka Gunung berapi yang masih dalam status aktif ini juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat populer di kawasan Jawa Timur, Indonesia. Gunung dengan ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut ini telah terletak di dalam 4 kawasan yakni Pasuruan, Kab. Probolinggo, Lumajang dan Kab. Malang.
Bagi Anda yang baru pertama kali berwisata ke Gunung Bromo ini jangan heran jika Anda dibuat terkesan akan keindahan panorama alam Bromo yang begitu sangat menakjubkan. Hamparan savana hijau bersamaan dengan lautan pasir yang telah memiliki luas sekitar 10 kilometer persegi benar benar siap memukau siapa saja yang melihatnya. Gunung Bromo juga terkenal akan kawahnya yang begitu indah ketika mengeluarkan asap belerang yang relatif cukup tipis. Disekitar Gunung Bromo juga terdapat Gunung Batok, Gunung Semeru dan Gunung Penanjakan yang telah menjadi lokasi paling strategis untuk dapat melihat sunrise dari puncak Gunung Bromo.
Salah satu peristiwa yang unik di kawasan Gunung Bromo adalah tradisi adat yang bernama “Yadnya Kasada atau Kasodo” yang selalu diselenggarakan penduduk Tengger di sebuah pura yang terletak di bawah kaki Gunung Bromo Utara setiap bulan purnama. Pada saat upacara adat ini berlangsung, jumlah pengunjung yang datang bisa melonjak berlipat lipat termasuk berbagai media Nasional dan Internasional yang datang untuk meliput tradisi yang unik ini. Untuk masalah tempat penginapan Anda tidak perlu khawatir karena di kawasan Bromo sudah banyak berdiri hotel, villa dan tempat penginapan lainnya yang dapat Anda sewa.
Hard but Hopeful Home to ‘Lot of Freddies’
Todd Heisler/The New York Times
Children playing last week in Sandtown-Winchester, the Baltimore neighborhood where Freddie Gray was raised. One young resident called it “a tough community.”
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”