Jual Sparepart Genset Perkins di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Perkins di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Perkins di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Jual Sparepart Genset Perkins di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Perkins di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual Sparepart Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva bergaransi dan berkualitas di Karanganyar

Jual Sparepart Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva bergaransi dan berkualitas di Karanganyar Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva bergaransi dan berkualitas di Karanganyar

Seorang bocah perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia saat disunat di sebuah desa terpencil di Provinsi Daqahliya, di timur laut Kairo.

KAIRO, Saco-Indonesia.com — Seorang bocah perempuan berusia 13 tahun meninggal dunia saat disunat di sebuah desa terpencil di Provinsi Daqahliya, di timur laut Kairo. Demikian sejumlah media Mesir melaporkan, Senin (10/6/2013).

"Kami menyerahkan anak perempuan kami kepada dokter dan perawat. Setelah 15 menit kemudian, perawat membawa putri kami keluar dari ruang operasi ke sebuah ruang lain bersama tiga anak perempuan lain yang juga disunat," kata Mohammad Ibrahim, ayah anak perempuan malang itu.

"Saya menunggu selama setengah jam, berharap putri saya akan bangun, tetapi ternyata dia tidak bangun seperti anak-anak yang lain," tambah Ibrahim.

Dokter yang menyunat Suhair al-Bata'a, nama anak perempuan itu, sebelumnya juga menyunat kakak perempuan Suhair dua tahun lalu.

"Saya tidak ingin apa pun. Saya hanya ingin dokter itu bertanggung jawab dan kami ingin keadilan untuk putri kami," kata ibu Suhair, Hasanat Naeem Fawzy, kepada harian al-Masry al- Youm.

Polisi kemudian memeriksa dokter itu dan memerintahkan dilakukan otopsi untuk memastikan penyebab kematian bocah malang tersebut.

"Petugas dinas kesehatan mengatakan, penyebab kematian diduga adalah penurunan tekanan darah yang drastis yang kemudian mengakibatkan trauma," ujar kuasa hukum keluarga Suhair, Abdel Salam.

Dewan Nasional Perempuan Mesir mengecam keras insiden ini dan menganggap kelalaian ini sebagai sebuah tindakan kriminal yang menunjukkan sebuah "kebiadaban ekstrem".

Dewan juga menyerukan agar Pemerintah Mesir menggelar penyelidikan masalah ini dan menjatuhkan hukuman setimpal terhadap orang yang bertanggung jawab.

Organisasi Anak-anak Sedunia (Unicef) perwakilan Mesir juga mengecam tragedi sunat ini. Unicef mengatakan, sunat perempuan tidak memiliki landasan medis atau agama yang kuat.

Sementara itu, pejabat Departemen Kesehatan di Daqahliya, Abdel Wahab Sulaeman, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan laporan soal insiden tersebut.

Namun, dia mengatakan praktik sunat perempuan adalah tindakan yang melanggar hukum Mesir.

Pada 1996, Mesir telah mengkriminalkan sunat perempuan, tetapi masih banyak warga negeri itu yang melakukan sunat perempuan secara ilegal.

Pada 2009, Pemerintah Mesir menahan seorang pria pelaku penyunatan perempuan. Ini adalah penahanan pertama sejak sunat perempuan dilarang.

Pria itu ditahan karena melakukan penyunatan ilegal terhadap seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di wilayah Minya, sekitar 600 kilometer sebelah selatan Kairo.

 

Editor :Liwon Maulana

Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook, yahoo messenger, dll, menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi

Banyaknya jaringan sosial di dunia maya seperti facebook, yahoo messenger, dll, menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas.

Begitu lembut dan halusnya jebakan dunia maya, tanpa disadari mudah menggelincirkan diri manusia ke jurang kebinasaan.

Kasus ta’aruf ini sangat memprihatinkan sebenarnya. Seorang bergelar ikhwan memajang profil islami, tapi serampangan memaknai ta’aruf. M
elihat akhwat yang dinilai bagus kualitas agamanya, langsung berani mengungkapkan kata ‘ta’aruf’, tanpa perantara.

Jangan memaknai kata “ta’aruf” secara sempit, pelajari dulu serangkaian tata cara ta’aruf atau kaidah-kaidah yang dibenarkan oleh Islam. Jika memakai kata ta’aruf untuk bebas berinteraksi dengan lawan jenis, lantas apa bedanya yang telah mendapat hidayah dengan yang masih jahiliyah? Islam telah memberi konsep yang jelas dalam tatacara ta’aruf.

Suatu ketika ada sebuah cerita di salah satu situs jejaring sosial, pasangan akhwat-ikhwan mengatakan sedang ta’aruf, dan untuk menjaga perasaan masing-masing, digantilah status mereka berdua sebagai pasutri, sungguh memiriskan hati.

Pernah juga ada kisah ikhwan-akhwat yang saling mengumbar kegenitan di dunia maya, berikut ini petikan obrolannya:
“Assalamualaikum ukhti,” Sapa sang ikhwan.
“‘Wa’alikumsalam akhi,” Balas sang akhwat.
“Subhanallah ukhti, ana kagum dengan kepribadian anti, seperti Sumayyah, seperti Khaulah binti azwar, bla bla bla bla…” puji ikhwan tersebut.

Apakah berakhir sampai di sini? Oh no…. Rupanya yang ditemui ini juga akhwat genit, maka berlanjutlah obrolan tersebut, si ikhwan bertanya apakah si akhwat sudah punya calon, lantas si akhwat menjawab:
“Alangkah beruntungnya akhwat yang mendapatkan akhi kelak.”
Sang ikhwan pun tidak mau kalah, balas memuji akhwat. “Subhanallah, sangat beruntung ikhwan yang mendapatkan bidadari dunia seperti anti.”
....Banyaknya jaringan sosial di dunia maya menjadikan akhwat dan ikhwan mudah berinteraksi tanpa batas. Ikhwannya membabi buta, akhwatnya terpedaya....
Owh mengerikan, berlebay- lebay di dunia maya, syaitan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Lalu tertancaplah rasa, bermekaran di dada dua sejoli tersebut, yang belum ada ikatan pernikahan.

Dengan bangganya sang ikhwan menaburkan janji-janji manis, akan mengajak akhwat hidup di planet mars, mengunjungi benua-benua di dunia. Hingga larutlah keduanya dalam janji-janji lebay.

Ikhwannya membabi buta, akhwatnya terpedaya……a’udzubillah, bukan begitu ta’aruf yang Rasulullah ajarkan.

Ikhwan, Jangan Permainkan Ta’aruf!

Muslimah itu mutiara, tidak sembarang orang boleh menyentuhnya, tidak sembarang orang boleh memandangnya. Jika kalian punya keinginan untuk menikahinya, carilah cara yang baik yang dibenarkan Islam. Cari tahu informasi tentang akhwat melalui pihak ketiga yang bisa dipercaya. Jika maksud ta’arufmu untuk menggenapkan separuh agamamu, silakan saja, tapi prosesnya jangan keluar dari koridor Islam.
....Wahai ikhwan, relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta’aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?....
ikhwan, relakah jika adikmu dijadikan ajang coba-coba ta’aruf oleh orang lain? Tentu engkau keberatan bukan?

Jagalah izzah muslimah, mereka adalah saudaramu. Pasanglah tabir pembatas dalam interaksi dengannya. Pahamilah, hati wanita itu lembut dan mudah tersentuh, akan timbul guncangan batin jika jeratan yang kalian tabur tersebut hanya sekedar main-main.

Jagalah hati mereka, jangan banyak memberi harapan atau menabur simpati yang dapat melunturkan keimanan mereka.
Mereka adalah wanita-wanita pemalu yang ingin meneladani wanita mulia di awal-awal Islam, biarkan iman mereka bertambah dalam balutan rasa nyaman dan aman dari gangguan JIL alias Jaringan Ikhwan Lebay.

Ikhwan,

Ini hanya sekedar nasihat, jangan mudah percaya dengan apa yang dipresentasikan orang di dunia maya, karena foto dan kata-kata yang tidak kamu ketahui kejelasan karakter wanita, tidak dapat dijadikan tolak ukur kesalehahan mereka, hendaklah mengutus orang yang amanah yang membantumu mencari data dan informasinya.
....luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia, jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis....
Wahai ikhwan, luasnya ilmu yang engkau miliki tidak menjadikan engkau mulia, jika tidak kau imbangi dengan menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis.

Akhwat, Jaga Hijabmu!

akhwat, jaga hijabmu agar tidak runtuh kewibaanmu. Jangan bangga karena banyaknya ikhwan yang menginginkan taaruf. Karena ta’aruf yang tidak berdasarkan aturan syar’i, sesungguhnya sama saja si ikhwan merendahkanmu. Jika ikhwan itu punya niat yang benar dan serius, tentu akan memakai cara yang Rasulullah ajarkan, dan tidak langsung menembak kalian dengan caranya sendiri.

akhwat, terkadang kita harus mengoreksi cara kita berinteraksi dengan mereka, apakah ada yang salah hingga membuat mereka tertarik dengan kita? Terlalu lunakkah sikap kita terhadapnya?

akhwat, sadarilah, orang-orang yang engkau kenal di dunia maya tidak semua memberikan informasi yang sebenarnya, waspadalah, karena engkau adalah sebaik-baik wanita yang menggenggam amanah Ilahi. Jangan mudah terpedaya oleh rayuan orang di dunia maya.
....berhiaslah dengan akhlak islami, jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram....
akhwat, berhiaslah dengan akhlak islami, jangan mengumbar kegenitan pada ikhwan yang bukan mahram, biarkan apa yang ada di dirimu menjadi simpanan manis buat suamimu kelak.

akhwat, ta’aruf yang sesungguhnya haruslah berdasarkan cara Islam, bukan dengan cara mengumbar rasa sebelum ada akad nikah

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Over the last five years or so, it seemed there was little that Dean G. Skelos, the majority leader of the New York Senate, would not do for his son.

He pressed a powerful real estate executive to provide commissions to his son, a 32-year-old title insurance salesman, according to a federal criminal complaint. He helped get him a job at an environmental company and employed his influence to help the company get government work. He used his office to push natural gas drilling regulations that would have increased his son’s commissions.

He even tried to direct part of a $5.4 billion state budget windfall to fund government contracts that the company was seeking. And when the company was close to securing a storm-water contract from Nassau County, the senator, through an intermediary, pressured the company to pay his son more — or risk having the senator subvert the bid.

The criminal complaint, unsealed on Monday, lays out corruption charges against Senator Skelos and his son, Adam B. Skelos, the latest scandal to seize Albany, and potentially alter its power structure.

Photo
 
Preet Bharara, the United States attorney in Manhattan, discussed the case involving Dean G. Skelos and his son, Adam. Credit Eduardo Munoz/Reuters

The repeated and diverse efforts by Senator Skelos, a Long Island Republican, to use what prosecutors said was his political influence to find work, or at least income, for his son could send both men to federal prison. If they are convicted of all six charges against them, they face up to 20 years in prison for each of four of the six counts and up to 10 years for the remaining two.

Senator Kenneth P. LaValle, of Long Island, who serves as chairman of the Republican conference, emerged from a closed-door meeting Monday night to say that conference members agreed that Mr. Skelos should be benefited the “presumption of innocence,” and would stay in his leadership role.

“The leader has indicated he would like to remain as leader,” said Mr. LaValle, “and he has the support of the conference.” The case against Mr. Skelos and his son grew out of a broader inquiry into political corruption by the United States attorney for the Southern District of New York, Preet Bharara, that has already changed the face of the state capital. It is based in part, according to the six-count complaint, on conversations secretly recorded by one of two cooperating witnesses, and wiretaps on the cellphones of the senator and his son. Those recordings revealed that both men were concerned about electronic surveillance, and illustrated the son’s unsuccessful efforts to thwart it.

Advertisement

Adam Skelos took to using a “burner” phone, the complaint says, and told his father he wanted them to speak through a FaceTime video call in an apparent effort to avoid detection. They also used coded language at times.

At one point, Adam Skelos was recorded telling a Senate staff member of his frustration in not being able to speak openly to his father on the phone, noting that he could not “just send smoke signals or a little pigeon” carrying a message.

The 43-page complaint, sworn out by Paul M. Takla, a special agent for the Federal Bureau of Investigation, outlines a five-year scheme to “monetize” the senator’s official position; it also lays bare the extent to which a father sought to use his position to help his son.

The charges accuse the two men of extorting payments through a real estate developer, Glenwood Management, based on Long Island, and the environmental company, AbTech Industries, in Scottsdale, Ariz., with the expectation that the money paid to Adam Skelos — nearly $220,000 in total — would influence his father’s actions.

Glenwood, one of the state’s most prolific campaign donors, had ties to AbTech through investments in the environmental firm’s parent company by Glenwood’s founding family and a senior executive.

The accusations in the complaint portray Senator Skelos as a man who, when it came to his son, was not shy about twisting arms, even in situations that might give other arm-twisters pause.

Seeking to help his son, Senator Skelos turned to the executive at Glenwood, which develops rental apartments in New York City and has much at stake when it comes to real estate legislation in Albany. The senator urged him to direct business to his son, who sold title insurance.

After much prodding, the executive, Charles C. Dorego, engineered a $20,000 payment to Adam Skelos from a title insurance company even though he did no work for the money. But far more lucrative was a consultant position that Mr. Dorego arranged for Adam Skelos at AbTech, which seeks government contracts to treat storm water. (Mr. Dorego is not identified by name in the complaint, but referred to only as CW-1, for Cooperating Witness 1.)

Senator Skelos appeared to take an active interest in his son’s new line of work. Adam Skelos sent him several drafts of his consulting agreement with AbTech, the complaint says, as well as the final deal that was struck.

“Mazel tov,” his father replied.

Senator Skelos sent relevant news articles to his son, including one about a sewage leak near Albany. When AbTech wanted to seek government contracts after Hurricane Sandy, the senator got on a conference call with his son and an AbTech executive, Bjornulf White, and offered advice. (Like Mr. Dorego, Mr. White is not named in the complaint, but referred to as CW-2.)

The assistance paid off: With the senator’s help, AbTech secured a contract worth up to $12 million from Nassau County, a big break for a struggling small business.

But the money was slow to materialize. The senator expressed impatience with county officials.

Adam Skelos, in a phone call with Mr. White in late December, suggested that his father would seek to punish the county. “I tell you this, the state is not going to do a [expletive] thing for the county,” he said.

Three days later, Senator Skelos pressed his case with the Nassau County executive, Edward P. Mangano, a fellow Republican. “Somebody feels like they’re just getting jerked around the last two years,” the senator said, referring to his son in what the complaint described as “coded language.”

The next day, the senator pursued the matter, as he and Mr. Mangano attended a wake for a slain New York City police officer. Senator Skelos then reassured his son, who called him while he was still at the wake. “All claims that are in will be taken care of,” the senator said.

AbTech’s fortunes appeared to weigh on his son. At one point in January, Adam Skelos told his father that if the company did not succeed, he would “lose the ability to pay for things.”

Making matters worse, in recent months, Senator Skelos and his son appeared to grow wary about who was watching them. In addition to making calls on the burner phone, Adam Skelos said he used the FaceTime video calling “because that doesn’t show up on the phone bill,” as he told Mr. White.

In late February, Adam Skelos arranged a pair of meetings between Mr. White and state senators; AbTech needed to win state legislation that would allow its contract to move beyond its initial stages. But Senator Skelos deemed the plan too risky and caused one of the meetings to be canceled.

In another recorded call, Adam Skelos, promising to be “very, very vague” on the phone, urged his father to allow the meeting. The senator offered a warning. “Right now we are in dangerous times, Adam,” he told him.

A month later, in another phone call that was recorded by the authorities, Adam Skelos complained that his father could not give him “real advice” about AbTech while the two men were speaking over the telephone.

“You can’t talk normally,” he told his father, “because it’s like [expletive] Preet Bharara is listening to every [expletive] phone call. It’s just [expletive] frustrating.”

“It is,” his father agreed.

Artikel lainnya »