genset perkins genset foton genset cummins murah
jual ECM perkins agen ECM perkins distributor ECM perkins toko ECM perkins seting ECM perkins

Jual Sparepart Genset Perkins Murah di Lampung Barat Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Perkins Murah di Lampung Barat Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Perkins Murah di Lampung Barat

Jual Sparepart Genset Perkins Murah di Lampung Barat

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Perkins Murah di Lampung Barat | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Genset Cummins 80Kva Murah di Lima Puluh Kota

Genset Cummins 80Kva Murah di Lima Puluh Kota Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Genset Cummins 80Kva Murah di Lima Puluh Kota

Sebuah illustrasi :   suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Me

Sebuah illustrasi :

 

suatu kisah ayah, anak, dan keledai yang membawa muatan bawaan mereka di atas punggungnya. Mereka mau melakukan perjalanan menuju suatu kuil. Mereka singgah di setiap kota yang mereka temui. Di kota pertama, orang disana berkata: “Hei mereka tega sekali membebani keledai mereka seberat itu!” Mendengar perkataan itu ayahnya membawa muatan yg ada di punggung keledai dan melanjutkan perjalanan ke kota kedua.

 

Sesampainya di kota kedua, orang mulai berkata: “Anak yang durhaka. Dia membiarkan ayahnya memikul beban seberat itu!” Mendengar hal itu, anaknya memutuskan untuk memikul beban yang dibawa oleh ayahnya dan melanjutkan perjalanan menuju ke kota ketiga.

 

Sesampainya di kota ketiga, orang disana berkata: ” Mereka tidak efektif. Keledai itu hanya dibawa tapi tidak digunakan sama sekali.” Sang anak mempersilakan ayahnya untuk menaiki keledai tersebut dan melanjutkan perjalanan ke kota keempat.

 

Ketika berada di kota keempat, seseorang di tempat itu berkata: ” Mengapa tidak menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan?” Sang ayah akhirnya menyewa keledai satu lagi untuk membawa barang bawaan mereka dan melanjutkan perjalanan mereka sehingga sampai ke kuil.

 

Sesampainya di kuil, biksu disana terheran-heran dengan mereka, ” mengapa kalian sampai membawa dua keledai dalam perjalanan kalian?” Sang ayah akhirnya kesal dan berkata,” Kami melakukan apa yang menurut semua orang adalah yang terbaik. Tetapi ketika berada di kota yang berbeda, mereka terus menerus mengomentari kondisi kami sehingga kami memposisikan kondisi sesuai dengan kemauan mereka, tapi mereka selalu mengeluh, tidak bisakah semua senang dengan kondisi yang sudah kami sesuaikan? Bahkan biksupun mengomentari kondisi kami.”

 

Kita sering berada pada posisi "si ayah dan anak" dalam ilustrasi diatas, Berusaha menyenangkan semua orang, Mungkinkah?

 

Mari kita pertimbangkan hal berikut

  • Pikiran Orang Lain

Setiap manusia pasti memiliki sisi pandang terhadap objek atau manusia lain tergantung apa yang ada dipikiran manusia yang menilai, bisa menilai baik, dan bisa buruk, Apakah kita bisa mengendalikan pikiran orang lain??? dengan tegas saya katakan "tidak bisa".

Misalkan :

  1. Ketika pemerintahan berjalan baik, apakah semuanya senang? tentu tidak, karena menggangu keberadaan oposisi.
  2. Ketika Anda mampu fokus menjalankan pekerjaan anda dengan baik dan benar, apakah orang lain semuanya menilai baik? belum tentu, kolega atau bahkan atasan kita belum tentu senang karena dikhawatirkan kita meminta promosi atau kenaikan jabatan.
  3. Ketika Auditor menjalankan fungsinya dengan baik, apakah semuanya senang? sudah pasti tidak karena mengganggu "yg lain".
  • Prinsip Hidup

Prinsip hidup itu panduan, cahaya dan nilai dalam menjalankan kehidupan. Kepercayaan diri tidak terlepas dari prinsip hidup ini. Orang yang memiliki prinsip hidup pasti memiliki kepercayaan diri, sehingga tidak pernah ragu dan khawatir akan pendapat orang lain atas apa yang dilakukannya.

 

Intinya, jika berada dalam posisi  "si ayah dan anak" dalam ilustrasi itu, Lakukan fungsi sesuai dengan prinsip hidup. sehingga akan mudah bagi kita untuk diminta penjelasan/pertanggungjawab atas cara/sikap/tindakan kita.

 

''That’s it, it will be a big failure if we try to make everyone happy''

''Kunci menuju kegagalan adalah mencoba untuk menyenangkan semua orang"

-----Bill Cosby-----

saco-indonesia.com, Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih terbilang tinggi. Hal tersebut telah terlihat dari guguran

saco-indonesia.com, Aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo masih terbilang tinggi. Hal tersebut telah terlihat dari guguran lava pijar yang keluar dari kawah gunung tersebut sejak Minggu 9 Februari 2014 malam hingga Senin (10/2/2014) dini hari.

Petugas Pos Pemantau Gunung Sinabung, Ahmad Nabawi, telah menuturkan, pihaknya juga mencatat, sepanjang Minggu telah terjadi ratusan kali guguran lava pijar.

Namun secara visual, guguran lava pijar tersebut baru terlihat jelas pada Minggu malam. Lava keluar dari kawah Gunung Sinabung dan telah mengalir ke parit-parit di lereng gunung. Lava pijar keluar bersama awan panas.

Nabawi juga melanjutkan, selain terus menerus mengeluarkan lava, gempa juga masih terus terjadi. Diperkirakan lava tersebut juga masih akan terus keluar mengingat intensitas kegempaan Sinabung masih tinggi.

Sementara itu, rencana Pemkab Tanah Karo untuk dapat memulangkan warga dari beberapa posko pengungsian telah mendapat tentangan. Ratusan warga tersebut belum mau dipulangkan karena khawatir dan trauma.

Pernyataan penolakan itu telah disampaikan para pengungsi saat sosialisasi yang digelar Pemkab Karo dan BPBD Sumatera Utara di Pos Pengungsian Gereja Advent di Desa Sumbul, Kecamatan Kabanjahe.

Kepala BPBD Sumut, H Asren NST, telah menjelaskan, wacana pemulangan pengungsi yang berasal dari empat desa di Kecamatan Payung sudah seusai dengan rekomendasi badan geologi. Pasalnya desa-desa tersebut berada di luar zona bahaya, yakni di atas lima kilometer dari kawah


Editor : Dian Sukmawati

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Ms. Rendell was a prolific writer of intricately plotted mystery novels that combined psychological insight, social conscience and teeth-chattering terror.

Artikel lainnya »