Jual Sparepart Genset Lovol di Riau Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Sparepart Genset Lovol di Riau Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Lovol di Riau
Jual Sparepart Genset Cummins 80Kva Murah di Garut Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart Genset Cummins 80Kva Murah di Garut
Minggu Ini, Jokowi Lantik Bupati Pulau Seribu
Gubernur DKI Jakarta
Joko Widodo pada tengah pekan ini berencana mendatangi Kepulauan Seribu.
Saco-Indonesia.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada tengah pekan ini
berencana mendatangi Kepulauan Seribu. Kedatangannya terkait dengan rencana menata wilayah
tersebut sekaligus melantik bupatinya.
Selama ini, kata Jokowi, dirinya mengaku belum
menguasai wilayah Kepulauan Seribu. Salah satu alasannya adalah sempitnya waktu untuk meninjau
langsung, ditambah dengan sarana transportasi laut yang sangat bergantung pada cuaca.
Atas dasar itu, waktu melantik bupati Kepulauan Seribu nanti bakal dimanfaatkan Jokowi
untuk meninjau beberapa titik. Dalam kesempatan itu, cetak biru penataannya juga bakal segera
"Minggu ini memang benar akan melantik bupati Pulau Seribu. Jujur
saja, lapangannya (Pulau Seribu) belum saya lihat secara total, blueprint-nya masih
yang lama," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (3/6/2013).
Jokowi sudah beberapa kali mengunjungi Kepulauan Seribu. Selain menemui warga, kunjungan itu
juga sebagai tinjauan lapangan terkait dengan upaya mengeksplorasi dan meningkatkan potensi
pariwisata di Kepulauan Seribu. Mantan Wali Kota Surakarta ini mengatakan, upaya menggenjot
potensi wisata di kepulauan itu masih di permukaan.
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah mengakui proyek normalisasi sungai di Jakarta belum dapat m
saco-indonesia.com, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah mengakui proyek normalisasi sungai di Jakarta belum dapat maksimal. Salah satu penyebabnya adalah karena masih belum tersedianya peralatan berat untuk dapat mengerjakan pengerukan sampah tersebut.
"Pasti belum ada akselerasi penanganan sampah. Karena alat beratnya belum beli. Dumptrack-nya juga belum beli," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pria yang kerap disapa Ahok ini pun juga tidak ingin jika terkendalanya penanganan sampah tersebut disalahkan pada petugas pengerukan sampah.
"Jangan salahkan orang sampah, alatnya yang belum ada,"
Selanjutnya, Ahok juga menginginkan agar pembelian alat-alat tersebut juga tidak lagi melalui proses tender. Tetapi dengan cara memasukkan alat-alat yang dibutuhkan dalam e-katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah).
"Makanya saya juga minta trus sampah tidak boleh tender nanti musti masuk e-katalog," ucapnya.
Normalisasi sungai ini pun juga dilakukan agar jalan inspeksi sungai dapat digunakan sebagai alternatif kemacetan.
"Supaya jalan inspeksi sungai itu selain berfungsi untuk dapat mmbereskan normalisasi sungai, juga jadi jalan alternatif macet," terangnya.
Ia pun juga menilai langkah pengalihan tugas pengerukan sampah dari dinas PU ke dinas Kebersihan sudah benar. Hal ini agar dapat mengurangi anggaran yang keluar untuk setiap kegiatan pengerukan.
"Udah tepat. Kalau tidak , PU cuma ngaduk-ngaduk 2 kali, bayar. Sampah yang sama, 3 kali bayar. Orang taman buang sampah ke kali, bayar. Dari kali diangkut PU naik ke atas, bayar. Di atas dibawa dinas kebersihan ke bantar gebang, bayar," pungkasnya.
Sebelumnya, kepala Dinas Kebersihan, Unu Nurdin juga mengakui jika alat yang ada saat ini sudah ada yang berusia 30 tahun.
Editor : Dian Sukmawati
Negative View of U.S. Race Relations Grows, Poll Finds
Public perceptions of race relations in America have grown substantially more negative in the aftermath of the death of a young black man who was injured while in police custody in Baltimore and the subsequent unrest, far eclipsing the sentiment recorded in the wake of turmoil in Ferguson, Mo., last summer.
The poll findings highlight the challenges for local leaders and police officials in trying to maintain order while sustaining faith in the criminal justice system in a racially polarized nation.
Sixty-one percent of Americans now say race relations in this country are generally bad. That figure is up sharply from 44 percent after the fatal police shooting of Michael Brown and the unrest that followed in Ferguson in August, and 43 percent in December. In a CBS News poll just two months ago, 38 percent said race relations were generally bad. Current views are by far the worst of Barack Obama’s presidency.
The negative sentiment is echoed by broad majorities of blacks and whites alike, a stark change from earlier this year, when 58 percent of blacks thought race relations were bad, but just 35 percent of whites agreed. In August, 48 percent of blacks and 41 percent of whites said they felt that way.
Looking ahead, 44 percent of Americans think race relations are worsening, up from 36 percent in December. Forty-one percent of blacks and 46 percent of whites think so. Pessimism among whites has increased 10 points since December.
The poll finds that profound racial divisions in views of how the police use deadly force remain. Blacks are more than twice as likely to say police in most communities are more apt to use deadly force against a black person — 79 percent of blacks say so compared with 37 percent of whites. A slim majority of whites say race is not a factor in a police officer’s decision to use deadly force.
Overall, 44 percent of Americans say deadly force is more likely to be used against a black person, up from 37 percent in August and 40 percent in December.
Blacks also remain far more likely than whites to say they feel mostly anxious about the police in their community. Forty-two percent say so, while 51 percent feel mostly safe. Among whites, 8 in 10 feel mostly safe.
One proposal to address the matter — having on-duty police officers wear body cameras — receives overwhelming support. More than 9 in 10 whites and blacks alike favor it.
Asked specifically about the situation in Baltimore, most Americans expressed at least some confidence that the investigation by local authorities would be conducted fairly. But while nearly two-thirds of whites think so, fewer than half of blacks agree. Still, more blacks are confident now than were in August regarding the investigation in Ferguson. On Friday, six members of the police force involved in the arrest of Mr. Gray were charged with serious offenses, including manslaughter. The poll was conducted Thursday through Sunday; results from before charges were announced are similar to those from after.
Reaction to the recent turmoil in Baltimore, however, is similar among blacks and whites. Most Americans, 61 percent, say the unrest after Mr. Gray’s death was not justified. That includes 64 percent of whites and 57 percent of blacks.
The nationwide poll was conducted from April 30 to May 3 on landlines and cellphones with 1,027 adults, including 793 whites and 128 blacks. The margin of sampling error is plus or minus three percentage points for all adults, four percentage points for whites and nine percentage points for blacks. See the full poll here.
Top News Chinas Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.
So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.
Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.
He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.
It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.
But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.
China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.
But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.
“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.
With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.
Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.
“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.
“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”
That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.
“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.
Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.
Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.
In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.
In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.
China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.
“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”
Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.
To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.
China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.
Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.
Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.
“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.
Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.
But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.
Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.
But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.