jual ECM perkins agen ECM perkins distributor ECM perkins toko ECM perkins seting ECM perkins

Jual Sparepart Genset Foton di Rote Ndao Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Foton di Rote Ndao Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Foton di Rote Ndao

Jual Sparepart Genset Foton di Rote Ndao

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Foton di Rote Ndao | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva di Polewali Mandar

Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva di Polewali Mandar Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva di Polewali Mandar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, telah mengimbau warga yang bermukim di lereng Gunung Slamet tetap tenang meskipun status aktivitas vulkanik gunung itu naik menjadi waspada. "Teman-teman SAR (Search and Rescue) yang juga merupakan mitra kami, telah menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Purbalingga Priyo Satmoko di Purbalingga, Selasa pagi (11/3). Demikian dikutip antara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, telah mengimbau warga yang bermukim di lereng Gunung Slamet tetap tenang meskipun status aktivitas vulkanik gunung itu naik menjadi waspada.

"Teman-teman SAR (Search and Rescue) yang juga merupakan mitra kami, telah menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang," kata Kepala Pelaksana Harian BPBD Purbalingga Priyo Satmoko di Purbalingga, Selasa pagi (11/3). Demikian dikutip antara.

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Purbalingga untuk menutup sementara jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet melalui Pos Bambangan di Desa Kutabawa.

Disinggung mengenai 21 pendaki yang telah melakukan pendakian ke puncak Gunung Slamet sejak Senin (10/3) kemarin pagi, kata dia, seluruhnya telah turun dalam kondisi selamat.

"Berdasarkan informasi yang telah kami terima, saat para pendaki itu berada di atas, mereka telah mendengar suara dentuman. Oleh karena itu, mereka segera kembali turun dengan dibantu teman-teman SAR," katanya.

Dia juga mengatakan para pendaki itu tiba di Pos Bambangan pada Senin (10/3) kemarin malam.

Pada kesempatan sebelumnya, Kepala Bidang Pariwisata Disbudparpora Purbalingga Prayitno juga mengatakan berdasarkan data pos pendakian Gunung Slamet di Dukuh Bambangan (Pos Bambangan) telah tercatat 21 pendaki yang berangkat ke puncak Gunung Slamet pada Senin (10/3) kemarin pagi.

"Petugas di Pos Bambangan juga sudah mencoba untuk dapat menghubungi melalui nomor telepon seluler yang dicatatkan di pos sebelum naik. Kami telah meminta mereka untuk turun kembali," katanya di Purbalingga, Senin (10/3) kemarin malam.

Selain itu, kata dia, ada sembilan pendaki dari Pekalongan yang hendak melakukan pendakian pada Senin (10/3) kemarin sore.

Akan tetapi, pihaknya juga telah melarang sembilan pendaki asal Pekalongan itu melakukan pendakian ke puncak Gunung Slamet.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi meningkatkan status aktivitas vulkanik Gunung Slamet, Jawa Tengah, dari Normal (level I) menjadi Waspada (level II).

Kepala Badan Geologi Surono melalui siaran pers yang diterima Antara, di Purbalingga, Senin (10/3) malam mengatakan Gunung Slamet yang berada di antara Kabupaten Purbalingga, Banyumas, Brebes, Tegal, dan Pemalang mengalami peningkatan kegempaan.

"Dengan adanya peningkatan kegempaan tersebut, maka sejak Senin (10/3) pukul 21.00 WIB, status Gunung Slamet ditingkatkan dari Normal (level I) menjadi Waspada (level II)," katanya.

Pihaknya merekomendasikan masyarakat atau wisatawan tidak beraktivitas dalam radius dua kilometer dari kawah Gunung Slamet.

Seorang bayi baru lahir di China dibuang ke toilet dan menyangkut di saluran pembuangan air. Ajaibnya, bayi laki-laki itu be

Seorang bayi baru lahir di China dibuang ke toilet dan menyangkut di saluran pembuangan air. Ajaibnya, bayi laki-laki itu berhasil diselamatkan setelah petugas pemadam kebakaran menggergaji pipa dan mengeluarkan bayi tersebut.

Bayi seberat 2,5 kilogram itu kini dirawat di rumah sakit. Bayi tersebut mengalami memar-memar parah di kepala namun kini dalam kondisi stabil di rumah sakit Pujiang People’s Hospital.

Belum jelas bagaimana bayi tersebut bisa berada di toilet. Namun menurut sumber kepolisian di Jinhua, ibu bayi tersebut mengaku melahirkan bayinya di luar sepengetahuannya saat dirinya sedang berada di toilet. Menurut wanita berumur 22 tahun itu, dirinya tidak tahu kalau saat itu bayinya lahir dan jatuh ke toilet.

"Wanita itu berada di lokasi selama keseluruhan proses penyelamatan... dan mengakui dia adalah ibu sang bayi ketika kami menanyai dia," ujar sumber tersebut kepada Sky News seperti dilansir Telegraph, Rabu (29/5/2013).

"Kami perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui apakah dia punya niat jahat," imbuhnya.

Temuan bayi ini berawal ketika para penghuni apartemen di Jinhua, Provinsi Zhejiang mendengar suara tangisan bayi dari dalam pipa toilet umum yang ada di lantai 4 apartemen. Mereka kemudian memanggil petugas pemadam untuk memeriksa lebih lanjut.

Awalnya petugas berusaha menarik bayi tersebut dari toilet, namun gagal. Lalu petugas terpaksa menggergaji saluran pipa pembuangan yang berdiameter 10 cm tersebut. Nyaris 1 jam dibutuhkan untuk memotong satu per satu saluran pipa dan kemudian membukanya dengan tang. Akhirnya, bayi baru lahir itu pun berhasil dikeluarkan, dengan kondisi plasenta masih menempel.

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Artikel lainnya »