Sparpart genset murah genset perkins genset foton genset cummins murah genset lovol 100 kva harga
jual ECM perkins agen ECM perkins distributor ECM perkins toko ECM perkins seting ECM perkins

Jual Sparepart Genset Foton di Manggarai Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Foton di Manggarai Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Foton di Manggarai

Jual Sparepart Genset Foton di Manggarai

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Foton di Manggarai | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual Sparepart genset Isuzu Foton 40 kVA silent Murah di Konawe

Jual Sparepart genset Isuzu Foton 40 kVA silent Murah di Konawe Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart genset Isuzu Foton 40 kVA silent Murah di Konawe

saco-indonesia.com, Jajaran Polsek Sukarami Palembang telah berhasil mengamankan 22 paket ganja kering seberat 2,2 kilogram yang

saco-indonesia.com, Jajaran Polsek Sukarami Palembang telah berhasil mengamankan 22 paket ganja kering seberat 2,2 kilogram yang telah dibuang oleh pemiliknya saat polisi menggelar razia giat 21. Razia tersebut telah dilakukan di perbatasan Palembang-Banyuasin, Selasa (11/2) sekitar pukul 20.00 malam WIB.

Kapolsek Sukarami Palembang Kompol Imam Tarmudi juga mengungkapkan, ganja tersebut telah dibuang oleh pemiliknya yang sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna niru dari arah Banyuasin menuju Terminal KM 12. Ganja siap pakai itu tersimpan di dalam tas besar berwarna merah dan ditemukan di depan Kapospol Alang-alang Lebar menuju ke Grand City, KM 12 Palembang.

"Karena ada razia, pengendara motor tersebut dengan kencang langsung membelok ke arah Terminal KM 12. Motor mereka juga hampir oleng lalu tas yang penuh dengan ganja tersebut terjatuh," kata Imam , Rabu (12/2) kemarin.

Melihat ada tas yang terjatuh dan tidak diambil, salah satu anggota yang ikut menggelar giat 21 langsung mengambilnya. Saat diperiksa ternyata berisi penuh dengan ganja.

"Pengendara motor tersebut telah melarikan diri ke arah Grand City saat dikejar," ujarnya.

Imam telah menduga, ganja kering siap pakai itu telah berasal dari daerah Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Tempat tersebut terdapat ladang ganja yang telah berhasil ditemukan oleh petugas beberapa waktu yang lalu.

"Perkiraan seperti itu. Tapi akan kita selidiki lagi siapa pemiliknya dan berasal dari mana," imbuh Imam.


Editor : Dian Sukmawati

Sampai 2013, KTP elektronik sudah dicetak untuk 176 juta warga. Namun, dunia perbankan masih belum menerima penggunaan KTP elektronik yang semestinya berlaku secara nasional.

JAKARTA, Saco- Indonesia.com-  Sampai 2013, KTP elektronik sudah dicetak untuk 176 juta warga. Namun, dunia perbankan masih belum menerima penggunaan KTP elektronik yang semestinya berlaku secara nasional.

KTP elektronik dilaksanakan sejak 2011 dengan tujuan tidak ada lagi warga yang memiliki KTP lebih dari satu.

Sebelumnya, salah satu alasan memiliki KTP ganda yang paling banyak dikemukakan adalah untuk membeli rumah, kendaraan bermotor, serta membuka rekening di bank.

Namun, kendati Presiden sudah menerbitkan aturan yang menyebutkan KTP elektronik berlaku nasional mulai 2013, kenyataannya lain.

Rika, warga Kota Tangerang, kemarin gagal membuka rekening di Bank Mandiri. Sebab, KTP elektroniknya diterbitkan di Yogyakarta.

Pihak bank meminta dia membawa surat keterangan domisili dari RT, RW, dan kelurahan di Sleman, Yogyakarta.

Sebelumnya, Rika juga gagal membeli kendaraan karena KTP elektroniknya tidak bisa digunakan.

Peraturan Presiden 67/2011 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK secara Nasional tidak hanya menyebutkan KTP elektronik sebagai identitas resmi bukti domisili penduduk, bukti diri penduduk untuk administrasi pemerintahan, dan bukti diri penduduk untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik di instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan swasta.

Namun, instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga perbankan dan swasta juga diwajibkan menyiapkan kelengkapan teknis yang diperlukan berkaitan dengan penerapan e-KTP termasuk pembaca kartu (card reader).

Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution mengatakan, kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri terkait penggunaan KTP elektronik dan data kependudukan yang tunggal baru dimulai dengan penandatangan nota kesepahaman Senin (6/5/2013).

Kerja sama ini mendorong perbankan menggunakan KTP elektronik. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa langsung diterapkan karena diperlukan pembaca kartu (card reader).

Kerja sama ini, lanjut Darmin, juga akan digunakan dalam sistem perbankan secara keseluruhan.

Harapannya, bisa dibentuk nomor identitas keuangan dengan dasar nomor induk kependudukan (NIK).

Sistem ini, menurut Darmin dalam sambutannya, akan memudahkan dalam kepemilikan rekening seorang warga.

Saat ini, tiadanya nomor identitas keuangan membuat seseorang bisa memiliki 30 rekening tanpa terdeteksi. Namun, ketika ditanya kapan KTP elektronik ditargetkan diterima dunia perbankan Indonesia, Darmin mengelak.

"Wong kita baru mulai kerja sama koq," ujarnya. Terkait perlindungan data kependudukan yang dibagi oleh Kemendagri, Darmin juga menyatakan tidak mampu melakukannya.

Kendati bisa membuat Peratuan BI yang tegas, Darmin tidak mampu menjawab sanksi yang bisa diterapkan.

Dia mengelak dengan mengatakan sulit mengetahui di level mana kebocoran data terjadi. Sebab, biasanya dilakukan "orang dalam" bank.

"BI tidak mencampuri bank sampai ke dalam, mereka bertanggungjawab terhadap rahasia keuangan orang, rahasia data orang, dan itu mestinya tanggung jawab dari bank. Kalau data Anda terbuka, Anda berhak menuntut banknya. Tapi tidak semua data pribadi rahasia, data tabungan pasti rahasia, tapi kalau pinjam uang di bank itu bukan rahasia," tuturnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, pembaca kartu (card reader) adalah produk dalam negeri dan bisa dibeli di BPPT.

"Kami hanya memfasilitasi kalau ada yang mau beli card reader impor, tapi produksi dalam negeri lebih murah harganya dan BPPT menjual produk itu untuk swasta," tutur Gamawan.

Selain dengan BI, Kemendagri juga bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk berbagi data kependudukan.

Data ini, kata Dirjen Pajak Fuad Rahmany, akan membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab, saat ini jumlah wajib pajak yang terdaftar baru 60 jutaan dari 110 juta orang yang bekerja di Indonesia.

Lemahnya tingkat kepatuhan membayar pajak disebabkan pula lemahnya akses pada informasi warga dan data tempat tinggalnya.

Bila data nomor pokok wajib pajak dan identitas tunggal sudah berpadu, penelusuran wajib pajak lebih mudah dilakukan.

Gamawan menambahkan, tahun 2013 ini pencetakan KTP elektronik akan mencapai 176 juta.

Namun, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah masih mencari wajib KTP yang belum merekam data untuk KTP elektronik. Diperkirakan masih sekitar 16 juta wajib KTP yang belum merekam data.

 
Editor :Maulana Lee
Sumber:KOMPAS.com

Late in April, after Native American actors walked off in disgust from the set of Adam Sandler’s latest film, a western sendup that its distributor, Netflix, has defended as being equally offensive to all, a glow of pride spread through several Native American communities.

Tantoo Cardinal, a Canadian indigenous actress who played Black Shawl in “Dances With Wolves,” recalled thinking to herself, “It’s come.” Larry Sellers, who starred as Cloud Dancing in the 1990s television show “Dr. Quinn, Medicine Woman,” thought, “It’s about time.” Jesse Wente, who is Ojibwe and directs film programming at the TIFF Bell Lightbox in Toronto, found himself encouraged and surprised. There are so few film roles for indigenous actors, he said, that walking off the set of a major production showed real mettle.

But what didn’t surprise Mr. Wente was the content of the script. According to the actors who walked off the set, the film, titled “The Ridiculous Six,” included a Native American woman who passes out and is revived after white men douse her with alcohol, and another woman squatting to urinate while lighting a peace pipe. “There’s enough history at this point to have set some expectations around these sort of Hollywood depictions,” Mr. Wente said.

The walkout prompted a rhetorical “What do you expect from an Adam Sandler film?,” and a Netflix spokesman said that in the movie, blacks, Mexicans and whites were lampooned as well. But Native American actors and critics said a broader issue was at stake. While mainstream portrayals of native peoples have, Mr. Wente said, become “incrementally better” over the decades, he and others say, they remain far from accurate and reflect a lack of opportunities for Native American performers. What’s more, as Native Americans hunger for representation on screen, critics say the absence of three-dimensional portrayals has very real off-screen consequences.

“Our people are still healing from historical trauma,” said Loren Anthony, one of the actors who walked out. “Our youth are still trying to figure out who they are, where they fit in this society. Kids are killing themselves. They’re not proud of who they are.” They also don’t, he added, see themselves on prime time television or the big screen. Netflix noted while about five people walked off the “The Ridiculous Six” set, 100 or so Native American actors and extras stayed.

Advertisement

But in interviews, nearly a dozen Native American actors and film industry experts said that Mr. Sandler’s humor perpetuated decades-old negative stereotypes. Mr. Anthony said such depictions helped feed the despondency many Native Americans feel, with deadly results: Native Americans have the highest suicide rate out of all the country’s ethnicities.

The on-screen problem is twofold, Mr. Anthony and others said: There’s a paucity of roles for Native Americans — according to the Screen Actors Guild in 2008 they accounted for 0.3 percent of all on-screen parts (those figures have yet to be updated), compared to about 2 percent of the general population — and Native American actors are often perceived in a narrow way.

In his Peabody Award-winning documentary “Reel Injun,” the Cree filmmaker Neil Diamond explored Hollywood depictions of Native Americans over the years, and found they fell into a few stereotypical categories: the Noble Savage, the Drunk Indian, the Mystic, the Indian Princess, the backward tribal people futilely fighting John Wayne and manifest destiny. While the 1990 film “Dances With Wolves” won praise for depicting Native Americans as fully fleshed out human beings, not all indigenous people embraced it. It was still told, critics said, from the colonialists’ point of view. In an interview, John Trudell, a Santee Sioux writer, actor (“Thunderheart”) and the former chairman of the American Indian Movement, described the film as “a story of two white people.”

“God bless ‘Dances with Wolves,’ ” Michael Horse, who played Deputy Hawk in “Twin Peaks,” said sarcastically. “Even ‘Avatar.’ Someone’s got to come save the tribal people.”

Dan Spilo, a partner at Industry Entertainment who represents Adam Beach, one of today’s most prominent Native American actors, said while typecasting dogs many minorities, it is especially intractable when it comes to Native Americans. Casting directors, he said, rarely cast them as police officers, doctors or lawyers. “There’s the belief that the Native American character should be on reservations or riding a horse,” he said.

“We don’t see ourselves,” Mr. Horse said. “We’re still an antiquated culture to them, and to the rest of the world.”

Ms. Cardinal said she was once turned down for the role of the wife of a child-abusing cop because the filmmakers felt that casting her would somehow be “too political.”

Another sore point is the long run of white actors playing American Indians, among them Burt Lancaster, Rock Hudson, Audrey Hepburn and, more recently, Johnny Depp, whose depiction of Tonto in the 2013 film “Lone Ranger,” was viewed as racist by detractors. There are, of course, exceptions. The former A&E series “Longmire,” which, as it happens, will now be on Netflix, was roundly praised for its depiction of life on a Northern Cheyenne reservation, with Lou Diamond Phillips, who is of Cherokee descent, playing a Northern Cheyenne man.

Others also point to the success of Mr. Beach, who played a Mohawk detective in “Law & Order: Special Victims Unit” and landed a starring role in the forthcoming D C Comics picture “Suicide Squad.” Mr. Beach said he had come across insulting scripts backed by people who don’t see anything wrong with them.

“I’d rather starve than do something that is offensive to my ancestral roots,” Mr. Beach said. “But I think there will always be attempts to drawn on the weakness of native people’s struggles. The savage Indian will always be the savage Indian. The white man will always be smarter and more cunning. The cavalry will always win.”

The solution, Mr. Wente, Mr. Trudell and others said, lies in getting more stories written by and starring Native Americans. But Mr. Wente noted that while independent indigenous film has blossomed in the last two decades, mainstream depictions have yet to catch up. “You have to stop expecting for Hollywood to correct it, because there seems to be no ability or desire to correct it,” Mr. Wente said.

There have been calls to boycott Netflix but, writing for Indian Country Today Media Network, which first broke news of the walk off, the filmmaker Brian Young noted that the distributor also offered a number of films by or about Native Americans.

The furor around “The Ridiculous Six” may drive more people to see it. Then one of the questions that Mr. Trudell, echoing others, had about the film will be answered: “Who the hell laughs at this stuff?”

Under Mr. Michelin’s leadership, which ended when he left the company in 2002, the Michelin Group became the world’s biggest tire maker, establishing a big presence in the United States and other major markets overseas.

Artikel lainnya »