Jual Sparepart Genset Foton Murah di Sukabumi Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Foton Murah di Sukabumi Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Foton Murah di Sukabumi

Jual Sparepart Genset Foton Murah di Sukabumi

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Foton Murah di Sukabumi | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual genset LOVOL OPEN DAN SILENT KAP 45KVA -175KVA Murah di Banyuasin

Jual genset LOVOL OPEN DAN SILENT KAP 45KVA -175KVA Murah di Banyuasin Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual genset LOVOL OPEN DAN SILENT KAP 45KVA -175KVA Murah di Banyuasin

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Turunnya hujan dua hari berturut-turut, Sabtu (11/1/2014) dan Minggu (12/1/2014), genangan dan banjir sudah menyebar di Jakarta.

Bekasi, Saco-Indonesia.com — Turunnya hujan dua hari berturut-turut, Sabtu (11/1/2014) dan Minggu (12/1/2014), genangan dan banjir sudah menyebar di Jakarta. Bukan salah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tentu saja. Namun, andai saja wacana pengusungan Jokowi menjadi calon presiden tak semencuat hari-hari ini, barangkali pemikiran untuk solusi banjir Jakarta akan dipikul rata oleh lebih banyak tokoh. Apa hubungannya?

"Baru hujan dua hari, yang itu pun belum paling lebat, kita sudah melihat banjir dan macet di Jakarta hari ini. Tak beda dengan zaman Foke (Fauzi Bowo), mungkin malah memburuk," ujar Wakil Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Dradjad Hari Wibowo, memulai perbincangan soal banjir Jakarta, Senin (13/1/2014).

Dradjad sedang tidak bicara soal kepentingan politik partainya. "Saya tahu akan dicaci para pendukung Jokowi karena pendapat saya ini," kata Dradjad sebelum mengemukakan pendapatnya lebih lanjut. "Tapi untuk kebaikan, saya siap menerima," ujar dia.

Jokowi, kata Dradjad, adalah tokoh politik yang cemerlang. Menurut dia, Jokowi punya kesempatan emas menjadi Gubernur DKI Jakarta yang sukses, bahkan pemimpin nasional pada saatnya kelak. "Sayangnya, Jokowi 'tersandera' oleh wacana pencapresan yang terlalu awal. Dia disandera pendukung-pendukungnya sendiri yang tak sabaran ingin 'ngatur negara'," papar dia.

Jokowi "sendirian"...

Implikasi dari wacana yang terus bergulir bak bola salju tentang pencapresan Jokowi, menurut Dradjad, menempatkan Jokowi pada posisi terjepit. Tak hanya dia, banyak tokoh nasional pun yang menjadi canggung untuk turun tangan membantu Jokowi menangani masalah Jakarta.

"Jokowi tidak lagi mendapatkan dukungan penuh tokoh-tokoh nasional yang dulu 'membawa' Jokowi dari Solo ke Jakarta," kata Dradjad. Prabowo dan Jusuf Kalla, misalnya, menurut Dradjad, tidak akan nyaman sekarang ketika melihat orang yang mereka orbitkan justru "menelan" mereka.

"Demikian pula ibu Mega (Megawati Soekarnoputri)," imbuh Dradjad. Menurut Dradjad, saat ini Megawati dipojokkkan oleh orang-orang yang tak paham etika politik. Presiden dan para menteri yang notabene mayoritas berlatar belakang partai politik menjadi "berhitung" kalau terkait dengan program kerja Jakarta.

"Mereka (para pejabat) ingin memastikan bahwa rakyat tahu program itu dari pemerintah pusat, bukan dari pemerintah daerah DKI Jakarta, apalagi Jokowi," papar Dradjad. Padahal, persoalan Jakarta tak akan bisa diselesaikan sendirian oleh Jokowi. "Jakarta butuh usaha bersama kita semua. All out," tegas dia.

Jakarta, kata Dradjad, adalah salah satu kota paling kacau di dunia. Sutiyoso, sebut dia, sudah melakukan banyak terobosan, mulai dari membongkar kekumuhan Monas dan Stadion Menteng, hingga memunculkan bus transjakarta.

Fauzi Bowo, lanjut Dradjad, bagaimanapun adalah pembangun jalan layang Antasari dan bahkan Casablanca. "Namun, dengan 12 juta penduduk pada siang hari, beban Jakarta jauh lebih berat daripada Singapura bahkan London sekalipun."

Melepaskan kepentingan pragmatis partai politik terkait pemilu, Dradjad berharap, banjir yang sudah datang lagi di Jakarta, meski hujan belum lebat-lebatnya di Jabodetabek, menjadi "wake up call" bagi para pendukung Jokowi untuk tak buru-buru mengusung Jokowi ke pemilu presiden. "Berpolitik itu perlu proses, tidak bisa instan," ujar dia.

Dradjad menegaskan pendapatnya ini lagi-lagi bukan berdasarkan pertimbangan pendek jabatannya sebagai wakil ketua umum partai kompetitor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai pengusung Jokowi.

"Saya akademisi dan profesional di bidang keuangan, bukan semata politisi," kata Dradjad. Sebagai pembanding, dia menyebutkan tokoh-tokoh nasional di negara lain yang tak punya cerita "tiba-tiba" menjadi kepala negara.

"Lihat pengalaman Bush, Clinton, bahkan Merkel dan Putin. Ada tahapannya," kata dia. Kembali ke soal banjir, Dradjad berkomentar singkat, "Saya ingin Mas Jokowi berhasil memperbaiki Jakarta kita bersama."

Sumber :Kompas.com

Editor : Maulana Lee

Tingginya mobilitas kehidupan masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin tinggi pula kebutuhan akan transportasi, ba

Tingginya mobilitas kehidupan masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, semakin tinggi pula kebutuhan akan transportasi, baik itu dipergunakan untuk kebutuhan Perusahaan, instansi, lembaga, keluarga ataupun individu. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara haruslah telah menjadi prioritas utama. Belum lagi tingkat kriminalitas yang tinggi, polusi udara kebisingan dan segudang permasalahan lain maka sudah seharusnya kita memilah dan memilih jenis transportasi yang layak.

Untuk itulah Rental Mobil SIFADIAFIRA menyediakan dan melayani sewa mobil murah di jakarta dengan harga yang bisa di sesuaikan untuk jangka pendek maupun panjang, bulanan atau harian. Tersedia avanza, innova, travello, lexio dll dgn harga terjangkau

Disamping itu, Karena semakin banyaknya kebutuhan transportasi untuk operational kantor dan pribadi, kami Sifadiafira Rent a Car bergerak dibidang jasa transportasi menyediakan dan menyewakan macam2 merk mobil : Toyota Kijang, Suzuki APV, Honda dll. Smua rata-rata diatas tahun 2000, untuk menunjang kebutuhan transportasi anda, dengan harga yang terjangkau.

 

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Mr. Bartoszewski was given honorary Israeli citizenship for his work to save Jews during World War II and later surprised even himself by being instrumental in reconciling Poland and Germany.

Artikel lainnya »