Jual Sparepart Genset Doosan di Pamekasan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Sparepart Genset Doosan di Pamekasan Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Doosan di Pamekasan
Jual Sparepart GENSET CUMMIS 1500KVA di Brebes Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart GENSET CUMMIS 1500KVA di Brebes
Wanita Saudi wafat sebagai miliuner, Padahal Selama Puluhan tahun jadi pengemis
Saco-Indonesia.com - Seorang wanita di Arab Saudi hidup sebagai seorang pengemis di sebagian besar hidupnya hingga berusia seratus tahun.
Saco-Indonesia.com - Seorang wanita di Arab Saudi hidup sebagai seorang pengemis di sebagian besar hidupnya hingga berusia seratus tahun. Namun ketika dia wafat, dirinya meninggalkan uang belasan miliar dan empat bangunan.
Dikenal sebagai Aisyah, wanita itu telah memberitahu seorang tetangganya tepat sebelum kematiannya untuk memberikan uangnya kepada pihak berwenang lantaran dia tidak memiliki keluarga, seperti dilansir situs emirates247.com, Senin (17/3).
Koran Saudi berbahasa Arab, Okaz memperkirakan kekayaan Aisyah senilai Rp 15,1 miliar ditambah dengan empat bangunan besar di kota pelabuhan Jeddah, tempat di mana Aisyah telah mempraktikkan profesinya sebagai pengemis selama lebih dari 50 tahun.
"Dia memiliki uang tunai sekitar Rp 12,1 miliar, koin emas senilai lebih dari Rp 3 miliar dan empat bangunan," tulis Okaz, mengutip seorang pria menjadi tetangga Aisyah.
Pria tidak disebutkan identitasnya itu mengatakan dia telah melayani Aisyah selama bertahun-tahun sebelum akhirnya meninggal pekan ini.
"Sebelum kematiannya, dia meminta saya untuk memberitahu pihak berwenang dan memberikan semua uang dan properti miliknya kepada mereka," ujar dia.
Pria itu mengatakan dirinya telah menyerahkan kekayaan Aisyah kepada seorang petinggi di lingkungannya di hadapan semua pejabat lainnya. Dia telah berjanji untuk melakukan prosedur menyerahkan kekayaan Aisyah ke pihak berwenang secepatnya.
Sumber : Merdeka.com
Di Jerman Pelayanan Kaca Mata Anak Gratis
Haduhhh, kacamata saya
jatuh dan retak! Kata mbak Nen, Mama kacamatanya kok ada kelap-kelipnya (haaa itu retakkkkk,
Saco-Indonesia.com.-Haduhhh, kacamata saya jatuh dan
retak! Kata mbak Nen, Mama kacamatanya kok ada kelap-kelipnya (haaa itu retakkkkk, Nak!
Mencari di Jerman susah karena
memang hidung orang Jerman tidak sama dengan hidung saya. Modelnya juga Europe minded. Saya
pengen yang mata kucing, panjang almond. Hiks, nasib.
Oh. Saya baru memakai kacamata pada umur 30 tahun, itupun serasa tersiksa.
Kok ada yang
nyantol. Meski hanya minus 1 dan minus 0,5, ini harus dipakai saat berkendara.
Blereng … jarak jauh terasa kabur kalau kacamata ketinggalan.
Huh. Saya memang malas memakainya sehari-hari karena seperti ada yang mengganjal
disudut mata dekat hidung. Ingin pakai lensa mata, takut. Banyak cerita yang tidak mengerikan
terdengar di telinga saya.
Saya imbangi dengan memakan wortel
mentah sebanyak-banyaknya. Yaaaa … jadi merasa seperti kelinci. Untung gang rumah kami
tidak sempit. Bukan gang kelinci atau gang senggol.
Yaiy. Orang kedua yang memakai kacamata di rumah kami adalah anak sulung. Setelah saya
periksakan di Augen Zentrum, pusat pemeriksaan mata di RS kota Tuttlingen (dengan
rekomendasi dokter umum kampung kami), ditemukan bahwa ia plus 2. Walahhhh … kok sama
dengan Eyang kakung di Semarang? Tapinya si kakek tahun ini telah menginjak umur 74 tahun. Dia
waktu itu baru berumur 10 tahun ….
oleh dokter diberikan resep kacamata. Setelahnya, kami menuju toko optik di alun-alun kota.
Disana berjajar beberapa toko yang menjual barang yang sama. Kami memilih salah satu rekomendasi
Begitu memasuki ruangan, kami disambut dengan senyuman
dan ucapan halus, “Was kann ich für Sie tun?“ (ingat
kisah cara kakek Jerman membahagiakan nenek …). Artinya, ada yang bisa saya bantu?
Saya jelaskan maksud kedatangan kami dan memberikan resep. Si
anak disuruh memilih bingkai kacamata mana yang ia sukai. Ia memilih yang berwarna kuning
cleret hitam dari yang diperlihatkan di etalase nul tariff. Setelah dicoba, pas, si
embak memberikan kertas pengambilan.
Kacamata gratis untuk anak Jerman dibawah umur 18
Disana tertera … NUL TARIFF alias GRATIS!
Wow, saya tanyakan lagi apakah benar seperti itu. Sekali lagi, si embak
yang cantik tersenyum dan mengatakan memang ketentuan di Jerman seperti itu. Anak dibawah umur
18 tahun gratis. Bingkainya memang khusus, kalau permintaan khusus bermerk, lain
Seminggu kemudian, kami
mengambilnya. Anak kami mencobanya. Si embak lagi-lagi tersenyum ramaaaah sekali. Oooo …
ini image bagus toko optik F, ya? Makanya kondang.
Setelah beberapa menit mencoba dan mematut diri di depan cermin, si embak membenahi bingkai
agar pas melekat ditelinga.
Si embak menanyakan apakah mau dimasukkan etui tempat
kacamata hadiah dari toko, atau dipakai saja. Si anak mengangguk dan mengambil kotak yang
diberikan si embak.
Kata dokter yang
memeriksanya, ini akan diuji selama 9 bulan, periksa lagi apakah masih sama atau berubah dan
mengganti kacamata dengan yang baru atau tidak. Sekian lama, untung tidak tambah, malah lebih
baik kondisi matanya.
Wah, asyik ya? Jika asuransi yang dipilih orang di Indonesia
bisa meng-cover semua bea kesehatan untuk anak-anak dibawah umur 18 tahun. Saya tidak
tahu apakah di tanah air juga demikian untuk kacamata anak-anak …. Kompasianer di tanah
air pasti lebih tahu.
tariff, saya sarankan anak-anak yang perempuan untuk mencintai matanya dengan membaca di
tempat yang terang, banyak makan wortel (saya iris kecil-keciiiiiiiiiiil dalam lumpia atau sup
yang dimakan), jus jeruk campur wortel (instan) dan makanan-minuman-buah-sayur yang mengandung
vitamin A lainnya. Namanya anak-anak … susah dari awalnya, semoga terbiasa. Mari jaga
mata kita. (G76)
As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice
The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.
The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”
In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.
But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.
“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”
Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.
The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.
A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.
Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.
Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)
Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.
Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”
Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.
Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.
It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.
Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.
“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”
In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.
The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)
For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.
“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”
With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.
Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.
It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.
In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.
“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”