Sparpart genset murah genset perkins genset foton genset cummins murah genset lovol 100 kva harga

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Tulang Bawang Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Tulang Bawang Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Tulang Bawang

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Tulang Bawang

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Tulang Bawang | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual Sparepart Genset Cummins 37 Kva Silent bergaransi dan berkualitas di Takalar

Jual Sparepart Genset Cummins 37 Kva Silent bergaransi dan berkualitas di Takalar Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart Genset Cummins 37 Kva Silent bergaransi dan berkualitas di Takalar

Ketika melakukan tawaf, sunnah hukumnya berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat berlari-lari kecil

Ketika melakukan tawaf, sunnah hukumnya berlari-lari kecil pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Pada saat berlari-lari kecil itulah para jamaah haji melingkarkan pakaian ihramnya di atas pundak kiri hingga ke ketiak sebelah kanan. Ujung yang satu berada di depan dada dan ujung yang lain berada di belakang punggung.

Secara historis, berlari-lari kecil saat melakukan tawaf ditujukan untuk membantah asumsi negatif orang kafir Quraisy yang mengatakan bahwa umat muslim yang baru datang dari tempat-tempat yang jauh sudah capai, tidak bersemangat, dan dalam keadaan terpaksa menjalankan ibadah. Untuk menghapus asumsi tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya mengerjakan tawaf dengan berlari-lari kecil dan penuh semangat.

Dari cerita tersebut, sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlu memahami bahwa untuk menghapus citra negatif yang disematkan oleh musuh-musuh Islam kepada umat muslim dan agama Islam, dibutuhkan perjuangan yang serius. Perjuangan tersebut tidak boleh berhenti sebab permusuhan umat lain terhadap umat Islam pun tidak pernah berhenti.

Sumber : Republika.co.id

Baca Artikel Lainnya : IBADAH HAJI DALAM ISLAM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Rp 3.621.272.885.000 untuk dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya.

JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Rp 3.621.272.885.000 untuk dana hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan lainnya. Bantuan itu diberikan kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok masyarakat, ormas, pemda lain, dan partai politik.

Dilansir dari website resmi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, ahok.org, bantuan dana hibah itu telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 465 Tahun 2013 tertanggal 26 Maret 2013.

Berikut rincian dana hibah dari Pemprov DKI yang dikeluarkan SKPD/UKPD:
1. Sekretariat DPRD Rp 2.500.000.000
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 2.000.000.000
3. Satpol PP 23.000.000.000
4. Biro Tata Pemerintahan Rp 55.700.375.000
5. Dinas Kesehatan Rp 60.250.000.000
6. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 127.145.000.000
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 22.300.000.000
8. Dinas Sosial Rp 2.200.000.000
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB Rp 72.000.000.000
10. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 2.500.000.000
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp 7.379.500.000
12. DPP Korpri Provinsi DKI Jakarta Rp 2.500.000.000
13. Dinas Pendidikan Rp 2.296.725.010.000
14. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 11.575.000.000
15. Biro Kesejahteraan Sosial Rp 2.115.000.000
16. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Rp 49.268.480.000
17. Biro Hukum Rp 2.100.000.000
18. Dinas Kelautan dan Pertanian Rp 900.000.000
19. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Rp 2.350.000.000
20. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 850.338.000
21. Biro Umum Rp 13.166.520.000

Total Rp 3.621.272.885.000

 

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

Artikel lainnya »