JUAL GENSET LOVOL MURAH DI JAKARTA

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Rokan Hulu Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Rokan Hulu Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Rokan Hulu

Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Rokan Hulu

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Rokan Hulu | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva bergaransi dan berkualitas di Fakfak

Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva bergaransi dan berkualitas di Fakfak Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart genset cummins kapasitas 10 kva - 650kva bergaransi dan berkualitas di Fakfak

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan S

saco-indonesia.com, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam proyek Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Proyek tersebut berpotensi akan dapat menimbulkan tindak pidana korupsi.  
 
Berdasarkan kajian KPK yang telah dilakukan pada Agustus-Desember 2013 lalu , telah ditemukan beberapa potensi masalah dalam pelaksanaan BPJS. Pertama, adanya konflik kepentingan dalam penyusunan anggaran dan rangkap jabatan. Penyusunan anggaran BPJS telah disusun oleh Direksi BPJS dan disetujui oleh Dewan Pengawas tanpa ada keterlibatan pemerintah dan pihak eksternal. Sedangkan anggaran Dewan Pengawas berasal dari anggaran BPJS juga.
 
"KPK telah merekomendasikan pemerintah merevisi UU 24/2011 ini untuk dapat melibatkan pihak eksternal dalam persetujuan dan pengelolaan dana operasional BPJS. KPK juga telah meminta pemerintah segera mengangkat Dewan Pengawas dan Direksi BPJS yang bersedia untuk tidak rangkap jabatan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi dalam siaran pers yang diterima, Selasa (11/2/2014).
 
Kedua, adanya potensi kecurangan dalam hal pelayanan. Rumah sakit berpotensi menaikkan klasifikasi atau diagnosis penyakit dari yang seharusnya, atau memecah tagihan untuk dapat memperbesar nilai penggantian. Ini dimaksudkan untuk mendapatkan klaim lebih besar dari yang seharusnya dibayar BPJS.
 
"Dari temuan ini kami juga telah mengimbau agar pelaksanaan program dilaksanakan dengan prinsip clean and good governance serta berhati-hati dalam pengelolaan anggaran agar mengedepankan kemanfaatan besar bagi masyarakat," kata Johan.
 
Ketiga, terkait pengawasan yang masih lemah. Pengawasan internal juga tidak mengantisipasi melonjaknya jumlah peserta BPJS yang melonjak, dari 20 juta (dulu dikelola askes), hingga lebih dari 111 juta peserta. Padahal perubahan ruang lingkup perlu diiringi dengan perubahan sistem dan pola pengawasan agar tidak terjadi korupsi.
 
Sedangkan di pengawasan eksternal, KPK telah melihat adanya ketidakjelasan area pengawasan. Saat ini ada tiga lembaga yang telah mengawasi BPJS yaitu DJSN, OJK, dan BPK. Namun, substansinya belum jelas.
 
"KPK telah merekomendasikan agar pengawasan publik juga diperlukan. Kami telah meminta agar CSO dan akademisi dilibatkan dalam pengawasan JKN. Sistem teknologi informasi juga perlu harus ditingkatkan," kata Johan.
 
Direktur Utama BPJS, Fahmi Idris juga menyatakan akan siap bekerjasama lebih jauh dengan KPK, termasuk sosialisasi potensi korupsi terhadap seluruh jajarannya. Dia setuju bila ada usulan revisi UU 24/2011 agar ada kejelasan peran pengawas eksternal secara substansi.
 
"Kami memang memerlukan pengawas pihak ketiga agar jangan sampai ada masalah dikemudian hari," kata Fahmi.
 
Dia juga menekankan, sebagai lembaga baru, BPJS telah memiliki sistem baru. Karena itu, butuh sosialisasi dan penyadaran kepada pihak terkait, termasuk Puskesmas dan rumah sakit yang memberikan layanan kepada masyarakat.
 
"Jangan ada yang coba-coba merekayasa diagnosis utama dan tambahan untuk mendapatkan klaim yang lebih besar. Kita harus kawal bersama," kata Fahmi Idris.


Editor : Dian Sukmawati

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-lslam atau lebih dikenal dengan Arab Jahiliyah melakukan banyak penyelewengan terh

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-lslam atau lebih dikenal dengan Arab Jahiliyah melakukan banyak penyelewengan terhadap ajaran-ajaran Nabi Ibrahim AS Dengan maksud menghindari bulan Muharram. Di bulan itu, mereka dilarang berperang.

Masyarakat Arab Jahiliyah melakukan modifikasi terhadap sistem penanggalan mereka. Mereka menggunakan penghitungan bulan dengan sistem penggeseran, sehingga bulan Dzulhijjah bergeser ke bulan Muharram, Muharram bergeser ke Safar, dan seterusnya. Dengan begitu, pelaksanaan ibadah haji berubah-ubah setiap tahun. Jika tahun ini haji dilaksanakan pada bulan Muharram atau mereka menyebutnya Safar Awal, misalnya, maka tahun berikutnya haji dilakukan pada bulan Safar atau mereka sebut Safar Tsani, demikian seterusnya.

Pada zaman Jahiliyah, jamaah haji terbagi menjadi dua kelas sosial, yaitu masyarakat non-pedagang dan masyarakat pedagang. Jamaah haji dari kalangan pedagang harus pergi meninggalkan kampung halaman mereka satu bulan atau lebih sebelum musim haji dimulai.

Hal itu ditujukan agar mereka dapat berdagang di Pasar Ukaz selama dua puluh hari. Dari sana, mereka pindah ke Pasar Majnah dan berjualan selama sepuluh hari. Setelah tampak hilal (bulan yang muncul pada setiap tanggai satu) bulan Dzulhijjah, Pasar Majnah ditutup dan mereka bergerak ke kawasan Dzul Majaz untuk berniaga. Di tempat tersebut mereka menetap selama 8 hari. Baru pada Hari Tarwiyah (8 Dzulhijjah) mereka pergi ke Arafah untuk melakukan wukuf.

Lain halnya dengan jamaah haji pedagang, mereka bertolak dari tempat tinggal mereka pada Hari Tarwiyah dan langsung melaksanakan wukuf. Sebagian dari mereka mengerjakan wukuf di Padang Arafah dan sebagian yang lain melakukannya di Namirah, yaitu sebuah daerah yang terletak di tapal batas Tanah Haram.

Sebelum malam, mereka beranjak menuju Muzdalifah. Baru keesokan harinya para jamaah haji non-pedagang itu bergerak menuju Mina. Dari Mina, mereka akan menuju ke Makkah untuk melaksanakan thawaf.

Sejumlah suku Arab pada masa Jahiliyah menetapkan suatu aturan bagi jamaah haji yang pertama kali melakukan ritual tersebut, yaitu menanggalkan seluruh pakaian yang mereka kenakan. Alasannya, pakaian tersebut tidak suci sehingga tidak pantas dikenakan dalam ritual haji. Itu sebabnya, para jamaah haji tersebut melakukan thawaf dengan telanjang bulat.

Namun demikian, aturan tersebut hanya berlaku bagi masyarakat kelas bawah. Orang-orang yang berasal dari kelas sosial menengah ke atas diperbolehkan mengenakan pakaian selama melakukan thawaf meski mereka juga baru pertama menunaikan haji. Akan tetapi, selesai melakukan thawaf pakaian tersebut harus dibuang dan tidak boleh digunakan lagi.

Dalam rangkaian kegiatan haji yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah, terdapat unsur-unsur tertentu yang menyerupai tuntunan haji yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Ismail AS. Ini menjadi bukti bahwa masyarakat Arab Jahiliyah sebenarnya masih mempertahankan sebagian ajaran Nabi Ibrahim AS.

Sumber : http://www.jurnalhaji.com

Baca Artikel Lainnya : MENUNDA BERANGKAT HAJI, HUKUMNYA?

WASHINGTON — During a training course on defending against knife attacks, a young Salt Lake City police officer asked a question: “How close can somebody get to me before I’m justified in using deadly force?”

Dennis Tueller, the instructor in that class more than three decades ago, decided to find out. In the fall of 1982, he performed a rudimentary series of tests and concluded that an armed attacker who bolted toward an officer could clear 21 feet in the time it took most officers to draw, aim and fire their weapon.

The next spring, Mr. Tueller published his findings in SWAT magazine and transformed police training in the United States. The “21-foot rule” became dogma. It has been taught in police academies around the country, accepted by courts and cited by officers to justify countless shootings, including recent episodes involving a homeless woodcarver in Seattle and a schizophrenic woman in San Francisco.

Now, amid the largest national debate over policing since the 1991 beating of Rodney King in Los Angeles, a small but vocal set of law enforcement officials are calling for a rethinking of the 21-foot rule and other axioms that have emphasized how to use force, not how to avoid it. Several big-city police departments are already re-examining when officers should chase people or draw their guns and when they should back away, wait or try to defuse the situation

“It was really nice to play with other women and not have this underlying tone of being at each other’s throats.”

Artikel lainnya »