Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Bolaang Mongondow
Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Bolaang Mongondow Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Bolaang Mongondow Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Doosan Murah di Bolaang Mongondow
Genset Perkins CHINA/LOVOL Kap 40 kva Prime power type 1004G Murah di Bolaang Mongondow Utara Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Genset Perkins CHINA/LOVOL Kap 40 kva Prime power type 1004G Murah di Bolaang Mongondow Utara
Polisi Mendalami Kaitan Bom Bunuh Diri dengan Teroris yang Kabur
saco-indonesia.com, Kepolisian tengah mendalami kaitan peristiwa bom bunuh diri di halaman Markas Polres Poso,
Sulawesi Tengah, dengan terpidana teroris yang melarikan diri di Poso, yakni Basri.
JAKARTA, Saco-Indonesia.com — Kepolisian tengah mendalami kaitan peristiwa bom bunuh diri di halaman Markas Polres Poso, Sulawesi Tengah, dengan terpidana teroris yang melarikan diri di Poso, yakni Basri. Basri hingga kini belum berhasil ditemukan.
"Kita tahu pada waktu lalu juga ada tahanan di LP yang melarikan diri. Apakah itu ada kaitannya dengan itu dan jaringan lainnya sedang kami dalami," ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Suhardi Alius, di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (3/6/2013).
Eksekutor bom bunuh diri pada Senin pagi diketahui seorang laki-laki. Bagian tubuh pelaku hancur dan terpisah. Namun, bagian kepala tidak mengalami luka parah dan wajahnya masih dapat dikenali. Tim DVI Mabes Polri telah diturunkan untuk mengidentifikasi pelaku.
"Mudah-mudahan Polri bisa mengungkap dengan cepat identitas yang bersangkutan sehingga dengan cepat mendapat identifikasi dari jaringan dan kelompok mana," kata Suhardi.
Pelaku diduga kelompok jaringan teroris Poso yang dipimpin Santoso. Adapun Basri alias Bagong alias Ayas melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Jumat (19/4/2013). Basri melarikan diri setelah meminta izin menengok istrinya yang sedang sakit. Saat itu, ia hanya ditemani seorang petugas lapas berinisial WS.
Untuk diketahui, Basri merupakan narapidana terorisme dalam kasus pembunuhan mutilasi terhadap tiga orang siswi SMA di Poso pada 2005. Dia juga terlibat peledakan bom dan penembakan seorang kepala desa di Poso. Setelah beberapa kali menjalani persidangan, Basri alias Bagong akhirnya divonis 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Desember 2007 lalu.
Editor :Liwon Maulana
Inggris Tak Mendukung Papua Merdeka
Pemerintah Inggris menghormati
integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan untuk memerdekaan Papua. Duta Besar
Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu seusai dipanggil Menteri Luar Negeri,
Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5).
JAKARTA, Saco-Indonesia.com -
Pemerintah Inggris menghormati integritas wilayah Indonesia dan tidak mendukung desakan
untuk memerdekaan Papua. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Mark Canning, menegaskan hal itu
seusai dipanggil Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa, di Jakarta, Senin (6/5).
"Hari ini saya dipanggil untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak
Marty Natalegawa. Bapak Menteri menyampaikan secara jelas tentang keprihatinan yang mendalam
dari Pemerintah Indonesia menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford," kata
Canning dalam pernyataan di Facebook kantor Kedutaan Inggris untuk Indonesia.
Menyusul pembukaan kantor Free West Papua di Oxford yang disetujui dewan kota, pemerintah
Indonesia telah menyatakan protes dan kecaman. Namun Canning menegaskan, pandangan Dewan Kota
Oxford, terutama visi Benny Wenda, warga Papua yang bermukim di Inggris, tidak mewakili
pandangan Inggris sebagai negara.
"Saya menjelaskan kepada Bapak
Menteri bahwa kami sangat memahami kesensitifan isu ini bagi Indonesia. Posisi pemerintah
Inggris dalam isu ini sudah cukup jelas. Kami menghormati integritas wilayah Indonesia dan kami
tidak mendukung seruan-seruan untuk memerdekakan Papua. Kami menghargai Papua sebagai bagian
dari Indonesia dan hal ini sudah menjadi pandangan kami. Perkembangan terakhir (tentang
dibukanya kantor Free West Papua di Oxford), yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan
pemerintah Inggris, tidak mengubah pandangan kami (terhadap Papua sebagai bagian dari
Indonesia)." kata Canning dalam pernyataan itu.
Pemerintah Inggris, kata
dia, justru mendukung usaha-usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia, seperti upaya yang
dilakukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang
berusaha mengatasi masalah-masalah di Papua.
Dalam pernyataan pada Sabtu
lalu, Canning, mengatakan bahwa Dewan Kota Oxford seperti halnya dewan-dewan lainnya di Inggris
bebas mendukung tujuan apa pun yang mereka inginkan. Namun, dewan-dewan kota itu bukan bagian
dari pemerintah. "Segala bentuk tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan Pemerintah
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Sabtu malam,
mengatakan bahwa Indonesia akan menyampaikan protes keras kepada Inggris, sekaligus meminta
penjelasan resmi terkait insiden pembukaan kantor Free West Papua di Oxford itu. "Kami
memprotes keras dan sangat berkeberatan dengan itu. Duta Besar kita di Inggris juga sudah
sampaikan itu. Apa yang terjadi sangat bertolak belakang dengan pernyataan komitmen mereka
selama ini, dan tentunya juga bertentangan dengan posisi masyarakat internasional atas
integritas dan kedaulatan wilayah RI," kata Marty.
Top News China’s Intents Are Questioned as It Builds in Antarctica
HOBART, Tasmania — Few places seem out of reach for China’s leader, Xi Jinping, who has traveled from European capitals to obscure Pacific and Caribbean islands in pursuit of his nation’s strategic interests.
So perhaps it was not surprising when he turned up last fall in this city on the edge of the Southern Ocean to put down a long-distance marker in another faraway region, Antarctica, 2,000 miles south of this Australian port.
Standing on the deck of an icebreaker that ferries Chinese scientists from this last stop before the frozen continent, Mr. Xi pledged that China would continue to expand in one of the few places on earth that remain unexploited by humans.
He signed a five-year accord with the Australian government that allows Chinese vessels and, in the future, aircraft to resupply for fuel and food before heading south. That will help secure easier access to a region that is believed to have vast oil and mineral resources; huge quantities of high-protein sea life; and for times of possible future dire need, fresh water contained in icebergs.
It was not until 1985, about seven decades after Robert Scott and Roald Amundsen raced to the South Pole, that a team representing Beijing hoisted the Chinese flag over the nation’s first Antarctic research base, the Great Wall Station on King George Island.
But now China seems determined to catch up. As it has bolstered spending on Antarctic research, and as the early explorers, especially the United States and Australia, confront stagnant budgets, there is growing concern about its intentions.
China’s operations on the continent — it opened its fourth research station last year, chose a site for a fifth, and is investing in a second icebreaker and new ice-capable planes and helicopters — are already the fastest growing of the 52 signatories to the Antarctic Treaty. That gentlemen’s agreement reached in 1959 bans military activity on the continent and aims to preserve it as one of the world’s last wildernesses; a related pact prohibits mining.
But Mr. Xi’s visit was another sign that China is positioning itself to take advantage of the continent’s resource potential when the treaty expires in 2048 — or in the event that it is ripped up before, Chinese and Australian experts say.
“So far, our research is natural-science based, but we know there is more and more concern about resource security,” said Yang Huigen, director general of the Polar Research Institute of China, who accompanied Mr. Xi last November on his visit to Hobart and stood with him on the icebreaker, Xue Long, or Snow Dragon.
With that in mind, the polar institute recently opened a new division devoted to the study of resources, law, geopolitics and governance in Antarctica and the Arctic, Mr. Yang said.
Australia, a strategic ally of the United States that has strong economic relations with China, is watching China’s buildup in the Antarctic with a mix of gratitude — China’s presence offers support for Australia’s Antarctic science program, which is short of cash — and wariness.
“We should have no illusions about the deeper agenda — one that has not even been agreed to by Chinese scientists but is driven by Xi, and most likely his successors,” said Peter Jennings, executive director of the Australian Strategic Policy Institute and a former senior official in the Australian Department of Defense.
“This is part of a broader pattern of a mercantilist approach all around the world,” Mr. Jennings added. “A big driver of Chinese policy is to secure long-term energy supply and food supply.”
That approach was evident last month when a large Chinese agriculture enterprise announced an expansion of its fishing operations around Antarctica to catch more krill — small, protein-rich crustaceans that are abundant in Antarctic waters.
“The Antarctic is a treasure house for all human beings, and China should go there and share,” Liu Shenli, the chairman of the China National Agricultural Development Group, told China Daily, a state-owned newspaper. China would aim to fish up to two million tons of krill a year, he said, a substantial increase from what it currently harvests.
Because sovereignty over Antarctica is unclear, nations have sought to strengthen their claims over the ice-covered land by building research bases and naming geographic features. China’s fifth station will put it within reach of the six American facilities, and ahead of Australia’s three.
Chinese mappers have also given Chinese names to more than 300 sites, compared with the thousands of locations on the continent with English names.
In the unspoken competition for Antarctica’s future, scientific achievement can also translate into influence. Chinese scientists are driving to be the first to drill and recover an ice core containing tiny air bubbles that provide a record of climate change stretching as far back as 1.5 million years. It is an expensive and delicate effort at which others, including the European Union and Australia, have failed.
In a breakthrough a decade ago, European scientists extracted an ice core nearly two miles long that revealed 800,000 years of climate history. But finding an ice core going back further would allow scientists to examine a change in the earth’s climate cycles believed to have occurred 900,000 to 1.2 million years ago.
China is betting it has found the best location to drill, at an area called Dome A, or Dome Argus, the highest point on the East Antarctic Ice Sheet. Though it is considered one of the coldest places on the planet, with temperatures of 130 degrees below zero Fahrenheit, a Chinese expedition explored the area in 2005 and established a research station in 2009.
“The international community has drilled in lots of places, but no luck so far,” said Xiao Cunde, a member of the first party to reach the site and the deputy director of the Institute for Climate Change at the Chinese Academy of Meteorological Sciences. “We think at Dome A we will have a straight shot at the one-million-year ice core.”
Mr. Xiao said China had already begun drilling and hoped to find what scientists are looking for in four to five years.
To support its Antarctic aspirations, China is building a sophisticated $300 million icebreaker that is expected to be ready in a few years, said Xia Limin, deputy director of the Chinese Arctic and Antarctic Administration in Beijing. It has also bought a high-tech fixed-wing aircraft, outfitted in the United States, for taking sensitive scientific soundings from the ice.
China has chosen the site for its fifth research station at Inexpressible Island, named by a group of British explorers who were stranded at the desolate site in 1912 and survived the winter by excavating a small ice cave.
Mr. Xia said the inhospitable spot was ideal because China did not have a presence in that part of Antarctica, and because the rocky site did not have much snow, making it relatively cheap to build there.
Anne-Marie Brady, a professor of political science at the University of Canterbury in New Zealand and the author of a soon-to-be-released book, “China as a Polar Great Power,” said Chinese scientists also believed they had a good chance of finding mineral and energy resources near the site.
“China is playing a long game in Antarctica and keeping other states guessing about its true intentions and interests are part of its poker hand,” she said. But she noted that China’s interest in finding minerals was presented “loud and clear to domestic audiences” as the main reason it was investing in Antarctica.
Because commercial drilling is banned, estimates of energy and mineral resources in Antarctica rely on remote sensing data and comparisons with similar geological environments elsewhere, said Millard F. Coffin, executive director of the Institute for Marine and Antarctic Studies in Hobart.
But the difficulty of extraction in such severe conditions and uncertainty about future commodity prices make it unlikely that China or any country would defy the ban on mining anytime soon.
Tourism, however, is already booming. Travelers from China are still a relatively small contingent in the Antarctic compared with the more than 13,000 Americans who visited in 2013, and as yet there are no licensed Chinese tour operators.
But that is about to change, said Anthony Bergin, deputy director of the Australian Strategic Policy Institute. “I understand very soon there will be Chinese tourists on Chinese vessels with all-Chinese crew in the Antarctic,” he said.
Dave Goldberg Was Lifelong Women’s Advocate
Even as a high school student, Dave Goldberg was urging female classmates to speak up. As a young dot-com executive, he had one girlfriend after another, but fell hard for a driven friend named Sheryl Sandberg, pining after her for years. After they wed, Mr. Goldberg pushed her to negotiate hard for high compensation and arranged his schedule so that he could be home with their children when she was traveling for work.
Mr. Goldberg, who died unexpectedly on Friday, was a genial, 47-year-old Silicon Valley entrepreneur who built his latest company, SurveyMonkey, from a modest enterprise to one recently valued by investors at $2 billion. But he was also perhaps the signature male feminist of his era: the first major chief executive in memory to spur his wife to become as successful in business as he was, and an essential figure in “Lean In,” Ms. Sandberg’s blockbuster guide to female achievement.
Over the weekend, even strangers were shocked at his death, both because of his relatively young age and because they knew of him as the living, breathing, car-pooling center of a new philosophy of two-career marriage.
“They were very much the role models for what this next generation wants to grapple with,” said Debora L. Spar, the president of Barnard College. In a 2011 commencement speech there, Ms. Sandberg told the graduates that whom they married would be their most important career decision.
In the play “The Heidi Chronicles,” revived on Broadway this spring, a male character who is the founder of a media company says that “I don’t want to come home to an A-plus,” explaining that his ambitions require him to marry an unthreatening helpmeet. Mr. Goldberg grew up to hold the opposite view, starting with his upbringing in progressive Minneapolis circles where “there was woman power in every aspect of our lives,” Jeffrey Dachis, a childhood friend, said in an interview.
The Goldberg parents read “The Feminine Mystique” together — in fact, Mr. Goldberg’s father introduced it to his wife, according to Ms. Sandberg’s book. In 1976, Paula Goldberg helped found a nonprofit to aid children with disabilities. Her husband, Mel, a law professor who taught at night, made the family breakfast at home.
Later, when Dave Goldberg was in high school and his prom date, Jill Chessen, stayed silent in a politics class, he chastised her afterward. He said, “You need to speak up,” Ms. Chessen recalled in an interview. “They need to hear your voice.”
Years later, when Karin Gilford, an early employee at Launch Media, Mr. Goldberg’s digital music company, became a mother, he knew exactly what to do. He kept giving her challenging assignments, she recalled, but also let her work from home one day a week. After Yahoo acquired Launch, Mr. Goldberg became known for distributing roses to all the women in the office on Valentine’s Day.
Ms. Sandberg, who often describes herself as bossy-in-a-good-way, enchanted him when they became friendly in the mid-1990s. He “was smitten with her,” Ms. Chessen remembered. Ms. Sandberg was dating someone else, but Mr. Goldberg still hung around, even helping her and her then-boyfriend move, recalled Bob Roback, a friend and co-founder of Launch. When they finally married in 2004, friends remember thinking how similar the two were, and that the qualities that might have made Ms. Sandberg intimidating to some men drew Mr. Goldberg to her even more.
Over the next decade, Mr. Goldberg and Ms. Sandberg pioneered new ways of capturing information online, had a son and then a daughter, became immensely wealthy, and hashed out their who-does-what-in-this-marriage issues. Mr. Goldberg’s commute from the Bay Area to Los Angeles became a strain, so he relocated, later joking that he “lost the coin flip” of where they would live. He paid the bills, she planned the birthday parties, and both often left their offices at 5:30 so they could eat dinner with their children before resuming work afterward.
Friends in Silicon Valley say they were careful to conduct their careers separately, politely refusing when outsiders would ask one about the other’s work: Ms. Sandberg’s role building Facebook into an information and advertising powerhouse, and Mr. Goldberg at SurveyMonkey, which made polling faster and cheaper. But privately, their work was intertwined. He often began statements to his team with the phrase “Well, Sheryl said” sharing her business advice. He counseled her, too, starting with her salary negotiations with Mark Zuckerberg.
“I wanted Mark to really feel he stretched to get Sheryl, because she was worth it,” Mr. Goldberg explained in a 2013 “60 Minutes” interview, his Minnesota accent and his smile intact as he offered a rare peek of the intersection of marriage and money at the top of corporate life.
While his wife grew increasingly outspoken about women’s advancement, Mr. Goldberg quietly advised the men in the office on family and partnership matters, an associate said. Six out of 16 members of SurveyMonkey’s management team are female, an almost unheard-of ratio among Silicon Valley “unicorns,” or companies valued at over $1 billion.
When Mellody Hobson, a friend and finance executive, wrote a chapter of “Lean In” about women of color for the college edition of the book, Mr. Goldberg gave her feedback on the draft, a clue to his deep involvement. He joked with Ms. Hobson that she was too long-winded, like Ms. Sandberg, but aside from that, he said he loved the chapter, she said in an interview.
By then, Mr. Goldberg was a figure of fascination who inspired a “where can I get one of those?” reaction among many of the women who had read the best seller “Lean In.” Some lamented that Ms. Sandberg’s advice hinged too much on marrying a Dave Goldberg, who was humble enough to plan around his wife, attentive enough to worry about which shoes his young daughter would wear, and rich enough to help pay for the help that made the family’s balancing act manageable.
Now that he is gone, and Ms. Sandberg goes from being half of a celebrated partnership to perhaps the business world’s most prominent single mother, the pages of “Lean In” carry a new sting of loss.
“We are never at 50-50 at any given moment — perfect equality is hard to define or sustain — but we allow the pendulum to swing back and forth between us,” she wrote in 2013, adding that they were looking forward to raising teenagers together.
“Fortunately, I have Dave to figure it out with me,” she wrote.