Jual Sparepart Genset Cummins di Minahasa Tenggara
Jual Sparepart Genset Cummins di Minahasa Tenggara Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Sparepart Genset Cummins di Minahasa Tenggara Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Sparepart Genset Cummins di Minahasa Tenggara
Jual Genset Cummins 37 Kva Silent Murah di Deli Serdang Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Genset Cummins 37 Kva Silent Murah di Deli Serdang
ANGGOTA KSK GAGALKAN CURANMOR
saco-indonesia.com, Keberanian anggota Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK) Lintas Tomang ini patut diacungi jempol.
saco-indonesia.com, Keberanian anggota Kelompok Sadar Kamtibmas (KSK) Lintas Tomang ini patut diacungi jempol.
Dede Iskandar yang berusia 24 tahun , telah berhasil menggagalkan aksi pencurian sepeda motor setelah membuat pencuri terjengkang dari motor curiannya lewat tendangannya.
Peristiwa yang telah terjadi di Jalan Rawa Kepa Ujung, Jakarta Barat, Selasa (27/1) sekitar pukul 17:00 juga sempat membuat gempar masyarakat setempat. Namun sayang ketika pelaku akan diringkus, penjahat tersebut juga langsung mencabut senjata api dari pinggangnya.
Karuan saja telah membuat Dede yang sehari-hari dipanggil Gudel ini telah memilih untuk kabur dengan sepeda motornya.
“Saya ditodong senjata api ketika saya mau menangkapnya. Daripada saya ditembak saya langsung kabur saja,” ujar Gudel yang kabur sambil berteriak rampok.
Pelaku yang menurut Gudel berperawakan sedang ini juga kabur menumpang motor Yamaha Mio warna putih rekannya yang mengiringinya dalam aksi kejahatan. Sementara motor Satria FU 150 F 4383 PI yang sempat dicuri pelaku ditinggalkan di jalan dengan kunci leter T yang masih menancap di stop kontak.
Aksi penggagalan pencurian sepeda motor ini menurut pentolan KSK Lintas Tomang H. Nanang Kurniawan ini bermula dari pantulan jajaran KSK.lewat HT (Handy Talky). Dikabarkan sepeda motor Satria FU F 4383 PI milik Agus telah hilang di Jalan Gelong Baru Timur. Agus saat itu tengah memfoto copy di sebuah warung.
Pantulan ini telah didengar Dede yang berada di Jalan Rawa Kepa Utama. “Saya lihat ada sepeda motor Satria FU seperti yang dipantulkan lewat. Saya juga minta ulang lagi nomor polisinya agar tak salah,” ujar pemilik call sign Ende 1 ini.
Setelah mendapat jawaban bahwa memang motor yang sedang dicurigainya itu benar motor curian Dede langsung memepetnya lalu menendangnya di Jalan Rawa Kepa Ujung. Hal ini telah membuat pelaku terjengkang dari motor curiannya.
Pelaku yang terjatuh langsung mencabut senjata api dan ditodongkan ke Dede.
“Saya kira pelakunya sendiri. Tak taunya ada temannya yang ikut mengiringinya,” ujarnya.
Sepeda motor yang gagal dicuri ini langsung diamankan ke Pos RW O13 dan selanjutnya dibawa oleh. petugas Polsek Tanjung Duren yang telah mengusut kejadian ini
Editor : Dian Sukmawati
TIPS MEMILIH RENTAL MOBIL YANG IDEAL
Sewa Mobil Murah adalah satu cara bijak untuk dapat menghemat uang Anda dengan memilih mobil yang ekonomis. Mobil yang besar mun
Sewa Mobil Murah adalah satu cara bijak untuk dapat menghemat uang Anda dengan memilih mobil yang ekonomis. Mobil yang besar mungkin bukan solusi yang terbaik karena mobil tersebut telah mengkonsumsi bahan bakar lebih banyak dalam menemani liburan Anda. Jika memilih mobil yang lebih kecil memang akan menghemat Anda dalam penggunaan bahan bakar dan dapat lebih leluasa jika masuk jalan-jalan sempit, namun tentu tempat tidak selega mobil besar.
Sewa Mobil Murah Di Internet
Informasi yang terbaik dalam mencari dan memesan mobil sewaan adalah melalui internet. Menggunakan data dari Internet Anda juga dapat membandingkan harga dan pelayanan yang terbaik sebelum Anda memutuskan untuk menyewa dan memesan mobil sewaan. Bermacam situs penyewaan mobil beserta fasilitasnya, memungkinkan Anda membandingkan harga diantara penyedia jasa layanan penyewaan mobil tersebut.
Jadi hal ini pasti akan sangat membantu Anda dalam melakukan penghematan uang dalam liburan. Baca dan pahami betul harga sewa mobil murah tersebut dan pelayanannya dari bermacam situs penyewaan mobil, jangan lupa untuk membaca ulasan dari komen-komen yang pernah menyewa mobil di situs tersebut. Dalam hal ini Anda juga harus bijak dan tentu harga bukan satu-satunya faktor paling menentukan.
Apabila Anda menyewa mobil tersebut akan Anda kemudikan sendiri atau menyewa beserta supir, coba tanya pada diri Anda. JIka Anda akan mengemudikannya sendiri, berarti Anda juga akan banyak menghabiskan waktu di Mobil. Oleh karenanya pastikan mobil yang akan Anda sewa dilengkapi dengan audio yang baik, baiknya Anda bawa CD favorit.
Keselamatan Adalah Hal Utama
Dalam mengendarai mobil bersama keluarga, keselamatan adalah hal yang paling utama. Pilihlah model atau tipe mobil yang dilengkapi dengan Airbag. Mungkin faktor layanan adalah yang paling menentukan selain harga sewa yang murah. Tanyakan jika mobil yang Anda sewa tersebut mengalami masalah misalkan rusak di tengah perjalanan, apakah akan diberikan mobil cadangan atau tidak. Hal ini sangat penting agar dalam liburan Anda tidak mau terganggu hanya karena mobil yang Anda sewa mogok. Dari respon si pemilik mobil akan menentukan bahwa pelayanannya profesional atau tidak.
Anda juga harus jeli dalam memperhatikan dan membandingkan harga sewa mobil murah maupun layanan dari setiap situs di internet yang sudah Anda hubungi. Ada beberapa faktor lain yang juga menentukan dalam menyewa mobil, misalkan faktor cuaca dan tujuan Anda dalam berlibur. Hal ini telah menjadi penting untuk dapat menentukan pilhan sewa mobil murah apa yang cocok untuk menemani Anda. Jadi alangkah bijak jika Anda juga memeriksa dan membaca ramalan cuaca sebelum Anda berlibur, karena iklim di daerah lain apalagi negara lain kemungkinan berbeda. Jadi pastikan Anda memilih mobil dengan tepat.
Periksa juga kondisi kesehatan mobil dan yang tidak kalah pentingnya adalah surat-surat (STNK) dari mobil tersebut, juga Anda tanyakan apakah mobil tersebut diasuransikan apa tidak.
Kondisi Sewa Mobil Murah
Untuk dapat menghindari stress dalam perjalanan Anda, buat rencana transportasi Anda terjadwal. Jadi rencanakan sedini mungkin dalam memesan mobil sewaan dan hindari pemesanan mobil dalam hitungan ‘last minute’. Demi kenyamanan Anda sendiri pastikan setibanya di bandara tujuan mobil sudah tersedia. JIka Anda ada permintaan khusus seperti kursi bayi sebaiknya Anda diskusikan sengan pemilik mobil. Pastikan waktu negoisasi semua dibicarakan.
Mengacu pada teknologi, mobil jaman sekarang sudah dilengkapi dengan GPS, dan tentunya ramah lingkungan. Pada akhirnya, pilihlah sesuai dengan kebutuhan Anda sehingga tidak merepotkan di perjalanan. Kadang-kadang sewa mobil murah tidak menjadi pilihan Anda, ingat..! pilih lah mobil dengan bijak.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
As Vice Moves More to TV, It Tries to Keep Brash Voice
The live music at the Vice Media party on Friday shook the room. Shane Smith, Vice’s chief executive, was standing near the stage — with a drink in his hand, pants sagging, tattoos showing — watching the rapper-cum-chef Action Bronson make pizzas.
The event was an after-party, a happy-hour bacchanal for the hundreds of guests who had come for Vice’s annual presentation to advertisers and agencies that afternoon, part of the annual frenzy for ad dollars called the Digital Content NewFronts. Mr. Smith had spoken there for all of five minutes before running a slam-bang highlight reel of the company’s shows that had titles like “Weediquette” and “Gaycation.”
In the last year, Vice has secured $500 million in financing and signed deals worth hundreds of millions of dollars with established media companies like HBO that are eager to engage the young viewers Vice attracts. Vice said it was now worth at least $4 billion, with nearly $1 billion in projected revenue for 2015. It is a long way from Vice’s humble start as a free magazine in 1994.
But even as cash flows freely in Vice’s direction, the company is trying to keep its brash, insurgent image. At the party on Friday, it plied guests with beers and cocktails. Its apparently unrehearsed presentation to advertisers was peppered with expletives. At one point, the director Spike Jonze, a longtime Vice collaborator, asked on stage if Mr. Smith had been drinking.
“My assistant tried to cut me off,” Mr. Smith replied. “I’m on buzz control.”
Now, Vice is on the verge of getting its own cable channel, which would give the company a traditional outlet for its slate of non-news programming. If all goes as planned, A&E Networks, the television group owned by Hearst and Disney, will turn over its History Channel spinoff, H2, to Vice.
The deal’s announcement was expected last week, but not all of A&E’s distribution partners — the cable and satellite TV companies that carry the network’s channels — have signed off on the change, according to a person familiar with the negotiations who spoke on the condition of anonymity because the talks were private.
A cable channel would be a further step in a transformation for Vice, from bad-boy digital upstart to mainstream media company.
Keen for the core audience of young men who come to Vice, media giants like 21st Century Fox, Time Warner and Disney all showed interest in the company last year. Vice ultimately secured $500 million in financing from A&E Networks and Technology Crossover Ventures, a Silicon Valley venture capital firm that has invested in Facebook and Netflix.
Those investments valued Vice at more than $2.5 billion. (In 2013, Fox bought a 5 percent stake for $70 million.)
Then in March, HBO announced that it had signed a multiyear deal to broadcast a daily half-hour Vice newscast. Vice already produces a weekly newsmagazine show, called “Vice,” for the network. That show will extend its run through 2018, with an increase to 35 episodes a year, from 14.
Michael Lombardo, HBO’s president for programming, said when the deal was announced that it was “certainly one of our biggest investments with hours on the air.”
Vice, based in Brooklyn, also recently signed a multiyear $100 million deal with Rogers Communications, a Canadian media conglomerate, to produce original content for TV, smartphone and desktop viewers.
Vice’s finances are private, but according to an internal document reviewed by The New York Times and verified by a person familiar with the company’s financials, the company is on track to make about $915 million in revenue this year.
It brought in $545 million in a strong first quarter, which included portions of the new HBO deal and the Rogers deal, according to the document. More of its revenue now comes from these types of content partnerships, compared with the branded content deals that made up much of its revenue a year ago, the company said.
Mr. Smith said the company was worth at least $4 billion. If the valuation gets much higher, he said he would consider taking the company public.
“I don’t care about money; we have plenty of money,” Mr. Smith, who is Vice’s biggest shareholder, said in an interview after the presentation on Friday. “I care about strategic deals.”
In the United States, Vice Media had 35.2 million unique visitors across its sites in March, according to comScore.
The third season of Vice’s weekly HBO show has averaged 1.8 million viewers per episode, including reruns, through April 12, according to Brad Adgate, the director of research at Horizon Media. (Vice said the show attracted three million weekly viewers when repeat broadcasts, online and on-demand viewings were included.)
For years, Mr. Smith has criticized traditional TV, calling it slow and unable to draw younger viewers. But if all the deals Vice has struck are to work out, Mr. Smith may have to play more by the rules of traditional media. James Murdoch, Rupert Murdoch’s son and a member of Vice’s board, was at the company’s presentation on Friday, as were other top media executives.
“They know they need people like me to help them, but they can’t get out of their own way,” Mr. Smith said in the interview Friday. “My only real frustration is we’re used to being incredibly dynamic, and they’re not incredibly dynamic.”
With its own television channel in the United States, Vice would have something it has long coveted even as traditional media companies are looking beyond TV. Last year, Vice’s deal with Time Warner failed in part because the two companies could not agree on how much control Vice would have over a 24-hour television network.
Vice said it intended to fill its new channel with non-news programming. The company plans to have sports shows, fashion shows, food shows and the “Gaycation” travel show with the actress Ellen Page. It is also in talks with Kanye West about a show.
It remains to be seen whether Vice’s audience will watch a traditional cable channel. Still, Vice has effectively presold all of the ad spots to two of the biggest advertising agencies for the first three years, Mr. Smith said.
In the meantime, Mr. Smith is enjoying Vice’s newfound role as a potential savior of traditional media companies.
“I’m a C.E.O. of a content company,” Mr. Smith said before he caught a flight to Las Vegas for the boxing match on Saturday between Floyd Mayweather Jr. and Manny Pacquiao. “If it stops being fun, then why are you doing it?”