Jual Genset Lovol Murah di Pasaman Barat Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Genset Lovol Murah di Pasaman Barat Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Genset Lovol Murah di Pasaman Barat

Jual Genset Lovol Murah di Pasaman Barat

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Genset Lovol Murah di Pasaman Barat | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Genset Cummins 175Kva Silent Open Built Up bergaransi dan berkualitas di Lampung

Genset Cummins 175Kva Silent Open Built Up bergaransi dan berkualitas di Lampung Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Genset Cummins 175Kva Silent Open Built Up bergaransi dan berkualitas di Lampung

Beternak sapi di kanagarian Pandaisikek sudah berlangsung sangat lama dan sudah turun temurun. Bagi sebagian besar masyarakat be

Beternak sapi di kanagarian Pandaisikek sudah berlangsung sangat lama dan sudah turun temurun. Bagi sebagian besar masyarakat beternak (bagubalo) adalah sebagai sambilan, lahan yang subur dan gampang ditumbuhi oleh rumput menjadi suaktu yang sia-sia jika tidak dimanfaatkan, karena itulah petani di kanagarian pandaisikek memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beternak disamping penghasilan utamanya bercocok tanan sayuran. Sapi yang dikelola secara tradisional di nagari Pandaisikek Sapi yang ada di nagari pandaisikek pada umumnya adalah milik pengusaha lokal ( toke ternak) yang digembalakan oleh masyarakat petani dengan system bagi hasil,hanya sebagian kecil saja yang sudah milik pribadi. Pembagian hasil biasanya dilakukan setelah sapi di jual dan keuntungan dari penjualan tersebut di bagi dua dengan pemilik. Petani mengembalakan sapi tersebut biasanya 1-2 tahun bisa lebih jika petani masih sanggup untuk pengemukan sapi tersebut. Semua masih dilakukan secara tradisional, Ternak biasanya diberi makan 2 kali sehari dengan pakan rumput segar dengan takaran yang sangat banyak, kira-kira 2 karung besar dengan berat lebih kurang 60-70 Kg perkarung. Persiapan pakan menghabiskan waktu 1 jam perkarungnya, jadi jika 2 karung menghabiskan waktu 2 jam perhari, ini pun jika rumput sudah tersedia di sekitar kebun. Penghasilan petani pertahunya lebih kurang 1 Juta sampai 1,5 juta rupiah, tergantung pada perkembangan dan hasil penjualan ternak tersebut. Setelah beberapakali kami teliti dan kunjungi peternakan yang dikelola secara modern di Kodya Payokumbuah Sumaterabarat ternyata system peternakan ini sangat efisien dan menguntungkan. Untuk menggembalakan sapi sekitar 100 ekor lebih hanya mengunakan tenaga kerja 3 orang,disana kami melihat tidak ada yang terbuang dari kotoran sampai air seni sapi tersebut dikelola untuk pupuk dan racun organik untuk tanaman. Semuanya di olah secara modern dan mengunakan mesin. Perkembangan sapinya sangat pesat, Sapi betina untuk di kembangbiakan dan pejantan untuk pedaging. Pertumbuhan sapi-sapi disana menargetkan 2,5 sampai 3 Kg perhari untuk setiap ekornya. Setelah kami tanyakan pada pengelola peternakan apasaja pakan, obat-obatan ,untuk ternak ternyata semuanya juga ada di nagari pandaisikek. Pakan yang berasal dari jerami kering yang di fermentasi dengan campuran air gula tebu (saka, tangguli), pupuk urea dan sedikit obat-obatan ( maaf kami lupa namanya walau sudah dijelaskan secara detil oleh pengelola , tapi ini bisa ditanyakan kembali).kemudian pakan yang lain adalah Ampas Tahu atau kulit Ubi Kayu. Insyaallah disini pengelola peternakan tidak ada yang di rahasiakan pada kami bahkan mereka bersedia meberika pelatihan dan terjun langsung dipeternakan mereka. Setelah kami tanyakan pada Insinyur peternakan baik dari pemerintahan maupun dari Insinyur lain di bidang peternakan dan pertanian, mereka menjelaskan bahwa di nagari pandaisikek sangat cocok untuk peternakan sapi ini dengan keadaan cuaca yang sangat mendukung. Peternakan secara modern ini memang membutuhkan modal yang sangat besar. Alangkah baiknya jika pengusaha local bisa mengembangkan peternakan secara modern di nagari pandaisikek sehinga bisa membantu perekonomian masayarakat,tentunya juga mengunakan Majamen yang modern dan matang supaya tidak terjadi ada pihak yang dirugikan dan kita yakin pemerintah nantinya juga akan ikut membantu.

saco-indonesia.com, Alhamdulillah, beberapa jam yang lalu, pesawat yang saya tumpangi mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Sultan Thaha (Suha).

saco-indonesia.com, Alhamdulillah, beberapa jam yang lalu, pesawat yang saya tumpangi mendarat dengan mulus di landasan pacu Bandara Sultan Thaha (Suha). Tak ada guncangan. Padahal, ketika menjejakkan kaki  ke tangga, turun dari pesawat di sambut rintik – rintik hujan. Payung pun tak urung dikenakan.

Alhamdulillah, di dalam pesawat itu, di lajur sebelah, tepatnya seberang bangku saya, seorang penumpang terus-menerus menghitung tasbih melingkari jarinya. Khusyu’ berdzikir. Adem mata ini memandangnya. Walau banyak pemandangan lain, rasanya magnet itu begitu sayang untuk dilewatkan. Menambah ingat Allah akan nikmatNya.

Alhamdulillah juga, di dalam perjalanan atas itu,  tak kuasa kedua mata ini terpejam menahan penat jiwa. Anugerah yang tak tertahankan, dimana banyak juga penumpang lain terkulai menahan sebagian derita perjalanan ini: capek dan kantuk.

Berapa seringkah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita per harinya?

Bagi yang rajin akan berada di angka 165 kali atau lebih. Dengan catatan rajin berdzikir sehabis sholat wajib dengan membaca tahmid - Alhamdulillah 33 kali, selain tasbih dan takbir. Itu pun (kebanyakan) tanpa penghayatan karena sudah terbiasa sama sekali. Tapi, Alhamdulillah masih mending daripada yang hanya sambil lalu saja.

Ibn Athaillah dalam kitabnya - Al-Hikam - mendefinisikan syukur adalah sarana untuk memanfaatkan dan memelihara karunia-Nya. Hati yang bersyukur memperkuat dan memantapkan kebaikan yang ada. Orang awam mungkin hanya bersyukur saat mendapatkan kesenangan materi saja. Tetapi, orang yang dekat dengan Allah menyadari semua yang terjadi di dunia, baik itu nikmat atau musibah sekalipun akan senantiasa disyukuri. Siapa tidak mensyukuri nikmat, berarti menginginkan hilangnya. Dan siapa mensyukurinya, berarti telah secara kuat mengikatnya.

Allah Ta`ala berfirman : Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. (Q.S An- Nahl [16] : 114)

Bersyukur merupakan ibadah paling mudah, tetapi sangat sedikit orang yang menyadari dan melakukannya. Hanya hamba yang benar-benar beriman yang bisa mensyukuri setiap nikmat dan rizki yang telah Allah berikan. Sekecil apapun itu, jika kita bersyukur maka nilainya akan tinggi di mata Allah Ta`ala. Kita bisa menghirup udara segar, tangan kita bergerak melakukan apa saja yang kita mau, mata kita bisa melihat dengan jelas, kaki kita bisa berjalan dan tubuh kita tegap tanpa takut terjatuh, perut kita bisa mencerna makanan dengan tidak memuntahkannya, telinga kita masih bisa mendengar, itu semua nikmat dari Allah.

AllahTa’ala berfirman: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nahl 18)

Hati yang selalu ikhlas, ridla dengan takdir-Nya, lisan yang selalu ringan mengucap syukur dan berakhlaqul karimah terhadap sesama manusia merupakan bentuk nyata dari mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah, qana’ah, selalu mengambil hikmah terhadap segala permasalahan, maka hidupnya akan tentram, pikirannya tidak cemas, hatinya selalu bersih dari kesombongan dan kekufuran. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau dan lupa bersyukur maka Allah akan mencabut nikmat yang telah diberikan-Nya dan mengganti dengan siksa yang pedih. Naudzubillahi min dzalik.

Janji Allah tak akan luput seperti pada surat Q.S Ibrahim [14] : 7, Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat- Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.

Oleh karenanya, perlu disadari jika kita bersyukur maka keimanan kita bertambah, ilmu kita bertambah, harta kita bertambah, amal kita bertambah. Bersyukur bukanlah hal sulit. Bersyukur bukanlah hal remeh yang mesti kita tinggalkan. Tapi sebaliknya harus kita tingkatkan, walau banyak yang lupa meninggalkannya. Karenanya ingatlah: “Fabiayyi Aalaa’i Robbikumaa Tukadz-dzibaan - Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang (bisa) kamu dustakan?”

Sumber: Faizunal/LDII

Gambar: http://1.bp.blogspot.com

Editor:Liwon Maulana(galipat)

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Artikel lainnya »