Jual Genset Foton di Jombang Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Genset Foton di Jombang Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Genset Foton di Jombang
Jual Sparepart genset Isuzu Foton 40 kVA silent Murah di Sabu Raijua Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart genset Isuzu Foton 40 kVA silent Murah di Sabu Raijua
JALAN THAMRIN BUKA-TUTUP & CONTRA FLOW
saco-indonesia.com, Polda Metro Jaya telah berencana akan menutup Jalan Thamrin menuju Harmoni, Jakarta Pusat. Penutupan tersebu
saco-indonesia.com, Polda Metro Jaya telah berencana akan menutup Jalan Thamrin menuju Harmoni, Jakarta Pusat. Penutupan tersebut telah dilakukan terkait dalam Simulasi Sistem Pengamanan Pemilihan Umum 2014.
Awalnya, penutupan akan dilakukan mulai pukul 07.00 WIB. Kendati demikian hingga pukul 08.15 WIB jalan tersebut belum ditutup.
Petugas TMC Polda Metro Jaya, Brigadir Tata, juga menjelaskan, rencana penutupan jalan tersebut akan dilakukan bila kondisi lalu lintas padat. Penutupan yang dimaksud, lanjut dia, bukan permanen, melainkan buka-tutup.
“Tutupnya situasional, kalau kondisi kendaraan terlalu padat hingga menghalangi pelaksanaan simulasi maka akan diberlakukan sistem buka-tutup,” jelas Tata saat, Jumat (7/2/2014).
Selain itu, sistem contra flow juga akan diberlakukan dalam kondisi tertentu. Antisipasi lainnya kendaraan menuju Harmoni juga akan dialihkan melalui jalur alternatif seperti Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.
Editor : Dian Sukmawati
Ciri orang yang berpikir positif
saco-indonesia.com, Ciri Orang Yang Berpikir Positif
Yang Utama Adalah Optimisme
Optimisme adalah sebuah pemikiran penuh harapan dan percaya
diri bahwa apa yang ditujunya akan tercapai. Optimisme adalah pandangan yang penuh harap. Sebuah
sikap optimis bisa lahir saat seseorang memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia bisa mencapai apa
yang dia harapkan. Inilah ciri orang yang berpikir positif.
saco-indonesia.com, Ciri Orang Yang Berpikir Positif Yang Utama Adalah Optimisme
Optimisme adalah sebuah pemikiran penuh harapan dan percaya diri bahwa apa yang ditujunya akan tercapai. Optimisme adalah pandangan yang penuh harap. Sebuah sikap optimis bisa lahir saat seseorang memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia bisa mencapai apa yang dia harapkan. Inilah ciri orang yang berpikir positif.
“Tapi, bagaimana saya bisa optimis? Saya memiliki banyak kekurangan.”
Optimisme tidak ada hubungannya dengan kekurangan. Siapa yang tidak punya kekurangan? Orang yang optimis akan yakin bahwa dia juga mampu mengatasi semua kekurangan yang ada. Tidak punya modal untuk bisnis? Dia yakin bahwa dia akan mendapatkan modal tersebut. Tidak bisa bahasa Inggris untuk mendapatkan kerja? Orang optimis yakin bahwa dia bisa mempelajari bahasa Inggris. Kekurangan, sama sekali tidak mempengaruhi optimisme. Ciri orang yang berpikir positif tetap yakin meski dia banyak kekurangan, karena dia yakin selalu ada jalan keluar.
Lalu, dari manakah sumber keyakinan ini? Jika kita membaca literatur barat yang ditulis oleh mereka yang bukan beragama Islam, mereka mengatakan bahwa sumber keyakinan kita hanya berasal dari potensi dan kekuatan pikiran kita. Memang benar, bahwa kita sudah diberikan postensi yang besar oleh Allah SWT, tetapi sumber keyakinan itu bukan hanya berasal dari potensi diri kita atau pikiran kita, tetapi –yang utama– kita yakin karena Allah SWT akan menolong, membantu, memberikan petunjuk, dan mengabulkan do’a kita.
Berpikir Positif dan Kritis
“Tapi… kita juga perlu berpikir kritis.”
Salah! Yang kita perlukan ialah: kita perlu berpikir kritis, kreatif, dan rasional. Jadi bukan berpikir kritis dan positif saja. Silahkan selami situs ini, Anda akan menemukan pembahasan tentang berpikir kritis, kreatif, dan rasional. Artikel ini memang khusus membahas ciri orang yang berpikir positif.
Berpikir positif bukan berarti kita memandang semua hal menjadi positif, apalagi menjadi benar. Bukan berarti apa pun yang dilakukan oleh orang lain, kita berkata “berpikir positif saja!” Kadang kata-kata ini juga sebagai alat untuk pembenaran diri juga. Saat ada orang yang menyalahkan dia, dia mengatakan “Kamu harus berpikir positif.” Salah adalah salah, benar adalah benar.
Berpikir positif lebih kepada kemampuan memikirkan hal yang positif dari apa pun kejadian dan kondisi. Bukan menjadikan hal negatif menjadi positif, tetapi mampu memikirkan hal yang positif dari kondisi atau kejadian negatif sekali pun. Yang salah tetap salah, namun kita bisa melihat (baca memikirkan) hal positif dari kesalahan itu. Itulah yang disebut dengan hikmah. Berpikir positif akan berkiatan dengan hikmah.
Jadi berpikir positif tidak memupus kemampuan kita berpikir kritis.
Tidak Mudah Menjadi Negatif
Seperti angka, semakin besar angka positif akan semakin sulit untuk menjadi negatif. Jika kondisi Anda positif pada sekala 10, maka akan tetap positif jika masuk pikiran negatif pada sekala 4. Mungkin skala pikiran positif Anda berkurang menjadi 6. Optimisme Anda masih ada tetapi sedikit berkurang. Ciri orang yang berpikir positif tidak akan mudah berubah menjadi pesimis, apalagi jika dia memiliki pikiran positif pada sekalan 100, maka pikiran negatif pada skala 4 tidak akan terasa.
Orang yang semangat dan memiliki optimisme tetapi masih mudah terganggu, artinya tingkat pikiran positifnya masih rendah. Dia memiliki ciri orang yang berpikir positif, tetapi masih rendah. Jika Anda merasa, Anda harus meningkatkannya.
Mampu Melihat Cahaya
Jika diibaratkan, ciri orang yang berpikir positif adalah mampu melihat cahaya atau potensi cahaya. Hal yang positif itu ibarat cahaya atau penerang. Jika meski dia melihat/mengalami persitiwa senegatif apapun, dia akan melihat cahaya dan selalu melihat harapan. Optimisme didapat karena dia mampu melihat cahaya yang akan menerangi jalannya.
Orang yang berpikir positif, akan mampu melihat tabir atau kegelapan yang menghalanginya dari cita-cita atau tujuan besar sekali pun seperti yang dibahas pada artikel ini.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Taiwan party leader affirms eventual reunion with China
BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.
Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.
Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.
The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.
Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.
Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.