Jual Genset Foton di Bolaang Mongondow Timur Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Jual Genset Foton di Bolaang Mongondow Timur Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Genset Foton di Bolaang Mongondow Timur
Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A Murah di Lampung Selatan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A Murah di Lampung Selatan
Asap masuk rumah, warga Riau stress mau ke mana lagi
Meski sudah menggunakan masker saat keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas, tebalnya kabut asap menembus kesehatan warga Riau hingga menyebabkan sakit. Tidak sedikit pula yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Meski sudah menggunakan masker saat keluar dari rumah untuk melakukan aktivitas, tebalnya kabut asap menembus kesehatan warga Riau hingga menyebabkan sakit. Tidak sedikit pula yang terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Nofry yang berusia (28) tahun, salah seorang warga Panam Pekanbaru, telah mengeluhkan pekatnya kabut asap yang semakin hari semakin tebal. "Sudah pakai masker, tapi kepala saya pusing, mata perih, tenggorokan pun gatal," ujar Nofry, Jumat (14/3).
Kabut asap di Riau kini tak hanya menyelimuti udara di luar, namun di dalam ruangan pun juga masuk. Akibatnya, sejumlah sekolah dan perguruan tinggi terpaksa diliburkan karena khawatir bertambahnya korban ISPA dari kalangan pelajar.
"Sebenarnya kami tidak suka libur, rugi rasanya tidak masuk kuliah, tapi mau bagaimana lagi, daripada mati karena asap ini. Pasrah sajalah diliburkan, diam di rumah pun asap masuk juga, mau ke mana lagi kami ini," kata Rivaldi, mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR).
Dinas Kesehatan Propinsi Riau telah mencatat sudah 53.553 warga Riau terkena berbagai penyakit akibat bencana kabut asap. Dominannya masyarakat terserang penyakit ISPA.
Kepala Dinas Kesehatan Riau H Zainal Arifin juga mengatakan, dari 53.553 orang, ada 46.867 warga yang terjangkit penyakit ISPA. "Itu jumlah keseluruhan di Riau," kata Zainal.
SURVEYING DAN PENGUKURAN
Definisi arti kata “Surveying” ini mengacu pada pengumpulan data yang berhubungan dengan perekaman bentuk permukaan
Definisi arti kata “Surveying” ini mengacu pada pengumpulan data yang berhubungan dengan perekaman bentuk permukaan bumi dan umumnya direpresentasikan sebagai peta, dalam bentuk bidang datar atau model dijital. Sedangkan arti kata “Pengukuran” memberikan arti pada peralatan dan metode yang berhubungan dengan pelaksanaan surveying seperti yang didefinisikan sebelumnya. Jadi, “Surveying” adalah yang berhubungan dengan segala sesuatu dari bidang tanah hingga penentuan ukuran dan bentuk bumi, sedangkan “Pengukuran” adalah yang berhubungan dengan penggunaan peralatan dari pita ukur hingga pengukuran jarak elektro magnetik atau dengan teknik-teknik satelit.
Ilmu pengetahuan “Surveying” dan “Pengukuran” mencakup aspek-aspek matematik, astronomi, geografi, fisika, mekanika, metrologi, statistik, geofisika dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya. Disiplin ilmu tersebut, termasuk membaca alat seperti bacaan vernier, mikrometer dan lingkaran; satuan standard ukuran; alat temperatur dan skala; trigonometris dan tabel-tabel lain; logaritma; alat ukur jarak dan sudut; alat hitung; alat barometri; penentuan nilai gravitasi; penentuan dan penggambaran elevasi serta berbagai peralatan lainnya dan metode penggunaannya.
Surveying secara tradisional didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan pengukuran dan pemetaan posisi relatif di atas, pada atau di bawah permukaan tanah, atau membangun posisi-posisi tersebut dari perencanaan teknis atau dari deskripsi permukaan tanah. Oleh karena itu, Surveying akan selalu berurusan dengan pengukuran dalam aspek fisika dan matematika. Dengan adanya perkembangan teknologi, maka telah terjadi perubahan besar dalam aspek fisika yaitu peralatan pengukuran dan dalam aspek matematik yaitu penggunaan komputer.
Pada umumnya, surveying dilakukan di bidang datar (plane surveying), yakni surveying yang tidak memperhitungkan kelengkungan bumi. Pada proyek-proyek surveying, kelengkungan buminya cukup kecil sehingga pengaruhnya dapat diabaikan, dimana perhitungannya menggunakan rumus-rumus yang disederhanakan. Sedangkan pada proyek-proyek dengan jarak-jarak jauh dan kelengkungan bumi harus diperhitungkan, kegiatan ini dimasukkan ke dalam surveying geodetik yang merupakan aplikasi dari Surveying geodesi (Geodetic Surveying).
Metode surveying dapat dibedakan atas:
1. Surveying bidang datar (Plane Surveying)
Dengan asumsi bahwa daerah alat survey adalah bidang datar.
Umumnya, mencakup daerah yang tidak luas dimana pengaruh kelengkungan bumi, diabaikan.
2. Surveying Geodetik (Geodetic Surveying)
Menggunakan perhitungan teori bentuk bumi.
Umumnya menggunakan akurasi yang tinggi dan mencakup daerah yang luas dimana pengaruh kelengkungan bumi, diperhitungkan.
Selanjutnya, pengukuran Surveying (Surveying measurement) dapat didefinisikan sebagai seni, ilmu, teknologi pengumpulan dan menganalisa data ukuran yang berhubungan antar tanah satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan permukaan dan ruang, termasuk mendesain, merencanakan spesifikasi ukuran dan standar untuk menyempurnakan ukuran dengan ketelitian dan akurasi yang diinginkan, melakukan kontrol kesalahan dan perhitungannya (adjustment), termasuk menggunakan peralatan yang sesuai untuk pengukuran seperti jarak, tinggi, sudut, arah, posisi, luas, volume dan pengukuran lain yang berhubungan dengan kuantitas.
Jenis-jenis alat survey yang memerlukan surveying antara lain adalah Survey kontrol, Survey topografi, Survey kadaster, Survey hidrografi, Survey route, Survey konstruksi, As-built survey dan Survey tambang. Pada kenyataannya, seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari mempergunakan surveying, misalnya pada Pemetaan bumi baik di atas maupun di bawah laut; Pembuatan peta navigasi (darat, udara, laut); Penentuan batas tanah; Membangun basisdata untuk manajemen sumberdaya alam; Membangun data teknik untuk konstruksi jembatan, jalan, bangunan, pengembangan lahan.
Berdasarkan implementasi dari surveying tersebut, maka seorang Surveyor dituntut agar dapat melakukan riset, menganalisis dan membuat keputusan; Kerja lapangan yaitu pengumpulan data; Hitungan yaitu pengolahan data; Pemetaan atau penyajian data; Stake-out yaitu memindahkan data rencana dari peta ke lapangan; dan Pemantauan atau monitoring.
Dalam perjalanannya, Surveying masa depan adalah melakukan pengumpulan data, menyimpan data, memperoleh kembali dan dipakai bersama dengan menggunakan peralatan komputer, peralatan dengan sistem optik dan satelit.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
G.O.P. Hopefuls Now Aiming to Woo the Middle Class
WASHINGTON — The last three men to win the Republican nomination have been the prosperous son of a president (George W. Bush), a senator who could not recall how many homes his family owned (John McCain of Arizona; it was seven) and a private equity executive worth an estimated $200 million (Mitt Romney).
The candidates hoping to be the party’s nominee in 2016 are trying to create a very different set of associations. On Sunday, Ben Carson, a retired neurosurgeon, joined the presidential field.
Senator Marco Rubio of Florida praises his parents, a bartender and a Kmart stock clerk, as he urges audiences not to forget “the workers in our hotel kitchens, the landscaping crews in our neighborhoods, the late-night janitorial staff that clean our offices.”
Gov. Scott Walker of Wisconsin, a preacher’s son, posts on Twitter about his ham-and-cheese sandwiches and boasts of his coupon-clipping frugality. His $1 Kohl’s sweater has become a campaign celebrity in its own right.
Senator Rand Paul of Kentucky laments the existence of “two Americas,” borrowing the Rev. Dr. Martin Luther King Jr.’s phrase to describe economically and racially troubled communities like Ferguson, Mo., and Detroit.
“Some say, ‘But Democrats care more about the poor,’ ” Mr. Paul likes to say. “If that’s true, why is black unemployment still twice white unemployment? Why has household income declined by $3,500 over the past six years?”
We are in the midst of the Empathy Primary — the rhetorical battleground shaping the Republican presidential field of 2016.
Harmed by the perception that they favor the wealthy at the expense of middle-of-the-road Americans, the party’s contenders are each trying their hardest to get across what the elder George Bush once inelegantly told recession-battered voters in 1992: “Message: I care.”
Their ability to do so — less bluntly, more sincerely — could prove decisive in an election year when power, privilege and family connections will loom large for both parties.
Questions of understanding and compassion cost Republicans in the last election. Mr. Romney, who memorably dismissed the “47 percent” of Americans as freeloaders, lost to President Obama by 63 percentage points among voters who cast their ballots for the candidate who “cares about people like me,” according to exit polls.
And a Pew poll from February showed that people still believe Republicans are indifferent to working Americans: 54 percent said the Republican Party does not care about the middle class.
That taint of callousness explains why Senator Ted Cruz of Texas declared last week that Republicans “are and should be the party of the 47 percent” — and why another son of a president, Jeb Bush, has made economic opportunity the centerpiece of his message.
With his pedigree and considerable wealth — since he left the Florida governor’s office almost a decade ago he has earned millions of dollars sitting on corporate boards and advising banks — Mr. Bush probably has the most complicated task making the argument to voters that he understands their concerns.
On a visit last week to Puerto Rico, Mr. Bush sounded every bit the populist, railing against “elites” who have stifled economic growth and innovation. In the kind of economy he envisions leading, he said: “We wouldn’t have the middle being squeezed. People in poverty would have a chance to rise up. And the social strains that exist — because the haves and have-nots is the big debate in our country today — would subside.”
Republicans’ emphasis on poorer and working-class Americans now represents a shift from the party’s longstanding focus on business owners and “job creators” as the drivers of economic opportunity.
This is intentional, Republican operatives said.
In the last presidential election, Republicans rushed to defend business owners against what they saw as hostility by Democrats to successful, wealthy entrepreneurs.
“Part of what you had was a reaction to the Democrats’ dehumanization of business owners: ‘Oh, you think you started your plumbing company? No you didn’t,’ ” said Grover Norquist, the conservative activist and president of Americans for Tax Reform.
But now, Mr. Norquist said, Republicans should move past that. “Focus on the people in the room who know someone who couldn’t get a job, or a promotion, or a raise because taxes are too high or regulations eat up companies’ time,” he said. “The rich guy can take care of himself.”
Democrats argue that the public will ultimately see through such an approach because Republican positions like opposing a minimum-wage increase and giving private banks a larger role in student loans would hurt working Americans.
“If Republican candidates are just repeating the same tired policies, I’m not sure that smiling while saying it is going to be enough,” said Guy Cecil, a Democratic strategist who is joining a “super PAC” working on behalf of Hillary Rodham Clinton.
Republicans have already attacked Mrs. Clinton over the wealth and power she and her husband have accumulated, caricaturing her as an out-of-touch multimillionaire who earns hundreds of thousands of dollars per speech and has not driven a car since 1996.
Mr. Walker hit this theme recently on Fox News, pointing to Mrs. Clinton’s lucrative book deals and her multiple residences. “This is not someone who is connected with everyday Americans,” he said. His own net worth, according to The Milwaukee Journal Sentinel, is less than a half-million dollars; Mr. Walker also owes tens of thousands of dollars on his credit cards.
But showing off a cheap sweater or boasting of a bootstraps family background not only helps draw a contrast with Mrs. Clinton’s latter-day affluence, it is also an implicit argument against Mr. Bush.
Mr. Walker, who featured a 1998 Saturn with more than 100,000 miles on the odometer in a 2010 campaign ad during his first run for governor, likes to talk about flipping burgers at McDonald’s as a young person. His mother, he has said, grew up on a farm with no indoor plumbing until she was in high school.
Mr. Rubio, among the least wealthy members of the Senate, with an estimated net worth of around a half-million dollars, uses his working-class upbringing as evidence of the “exceptionalism” of America, “where even the son of a bartender and a maid can have the same dreams and the same future as those who come from power and privilege.”
Mr. Cruz alludes to his family’s dysfunction — his parents, he says, were heavy drinkers — and recounts his father’s tale of fleeing Cuba with $100 sewn into his underwear.
Gov. Chris Christie of New Jersey notes that his father paid his way through college working nights at an ice cream plant.
But sometimes the attempts at projecting authenticity can seem forced. Mr. Christie recently found himself on the defensive after telling a New Hampshire audience, “I don’t consider myself a wealthy man.” Tax returns showed that he and his wife, a longtime Wall Street executive, earned nearly $700,000 in 2013.
The story of success against the odds is a political classic, even if it is one the Republican Party has not been able to tell for a long time. Ronald Reagan liked to say that while he had not been born on the wrong side of the tracks, he could always hear the whistle. Richard Nixon was fond of reminding voters how he was born in a house his father had built.
“Probably the idea that is most attractive to an average voter, and an idea that both Republicans and Democrats try to craft into their messages, is this idea that you can rise from nothing,” said Charles C. W. Cooke, a writer for National Review.
There is a certain delight Republicans take in turning that message to their advantage now.
“That’s what Obama did with Hillary,” Mr. Cooke said. “He acknowledged it openly: ‘This is ridiculous. Look at me, this one-term senator with dark skin and all of America’s unsolved racial problems, running against the wife of the last Democratic president.”