genset perkins genset foton genset cummins murah
jual ECM perkins agen ECM perkins distributor ECM perkins toko ECM perkins seting ECM perkins

Jual Genset Cummins di Toraja Utara Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Jual Genset Cummins di Toraja Utara Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Jual Genset Cummins di Toraja Utara

Jual Genset Cummins di Toraja Utara

Tag :
Jual Genset Lovol | Jual Genset Cummins di Toraja Utara | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A di Bangka Selatan

Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A di Bangka Selatan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A di Bangka Selatan

saco-indonesia.com Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk menormalisasi sejumlah kali itu.

JAKARTA, Saco- Indonesia.com — Pemerintah Provinsi DKI terus mengebut pengerukan sejumlah kali kecil di Ibu Kota. Sebanyak 170 ekskavator diterjunkan untuk menormalisasi sejumlah kali itu.

"Kita ingin mengecek kali dan sungai yang ada di Jakarta. Sudah diterjunkan 170 ekskavator. Ada yang kerja siang, ada yang malam," ujar Gubernur DKI Joko Widodo saat mengunjungi Penghubung Sipon, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Jumat (31/5/2013).

Mantan Wali Kota Surakarta itu mengungkapkan, pihaknya akan menambah sebanyak 15 hingga 20 ekskavator pada Juni 2013 mendatang. Jokowi ingin pengerukan tersebut cepat selesai.

Meski demikian, Jokowi mengakui mendapat kendala dalam penambahan ekskavator. Banyak kali dan sungai yang memiliki ruas sisi yang kecil. Hal itu menyebabkan ekskavator sulit masuk.

"Kalau kanan kiri sudah rumah itu yang kesulitan membuang endapannya. Kesulitan alat berat masuk ke sungai. Jadi tergantung lokasi," ujarnya.

Jokowi menegaskan bahwa Pemprov tidak tebang pilih dalam menangani sejumlah kali dan sungai di Jakarta. Jokowi ingin agar pengerukan kali dan sungai tersebut mengakibatkan air berjalan lancar dan jika hujan, tidak meluap memenuhi permukiman.

Seperti diketahui, proyek pengerukan sungai dan kali di DKI merupakan bagian dari Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI). Program itu merupakan upaya pengendalian banjir melalui normalisasi sebanyak 13 sungai di DKI Jakarta. Realisasi proyek yang mulai digagas sejak 2008 tersebut dilakukan secara bertahap dan dibagi dalam tujuh paket pengerjaan.

Sesuai rencana, dari tujuh paket, tiga paket dikerjakan Pemprov DKI, dua paket dikerjakan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), dan dua lainnya dikerjakan Cipta Karya melalui bantuan dana World Bank. Setelah sempat terpendam, proyek yang tak kunjung dikerjakan oleh gubernur era Foke itu pun dilanjutkan kembali oleh Jokowi.

Editor :Liwon Maulana

Sumber:Kompas.com

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang merumuskan tes kemampuan bagi 6.800 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Perumusan tersebut tengah digodok Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretaris Daerah dan Asisten Gubernur Bidang Kepegawaian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang merumuskan tes kemampuan bagi 6.800 Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan eselon III dan eselon IV di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Perumusan tersebut tengah digodok Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Sekretaris Daerah dan Asisten Gubernur Bidang Kepegawaian.

"Seleksi itu sudah ada instruksi lisan dari pak gubernur. Kemudian akan saya terjemahkan dan implementasikan seperti apa, tapi kami kumpulkan pejabat yang terkait dulu," ujar Kepala BKD I Made Karmayoga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/3).

Made juga menegaskan BKD juga akan menggandeng pihak luar yang kompeten serta telah melibatkan konsultan dalam proses seleksi tersebut. Namun, lanjut Made, saat ini BKD masih fokus dalam penyelesaian lelang kepala sekolah.

"Kita juga akan cari narasumber bagaimana menerjemahkan atau menindaklanjuti dari instruksi lisan itu. Harus ada saran juga dari para ahli. Tapi harus menyelesaikan lelang kepala sekolah dan lelang kepala Puskesmas dulu. Kan itu belum dilantik," kata dia.

Made juga menambahkan saat ini BKD belum menentukan waktu pelaksanaan seleksi tersebut. Namun, gubernur dan wakil gubernur telah meminta pelaksanaan tersebut dilakukan bulan depan.

"Waktu pelaksanaannya belum diputuskan. Kalau pimpinan sih pengennya cepat kalau bisa April sudah mulai. Tapi kami juga harus perhitungkan kesiapan segala macamnya. Akan diupayakan April sudah mulai. Tapi jangan sampai mengganggu kinerja PNS yang melakukan tes," ujarnya.

Menurut Data BKD, pejabat eselon III di DKI Jakarta berjumlah 862 orang, yang terdiri dari 615 orang golongan III A dan 247 orang golongan III B. Kemudian untuk pejabat eselon IV berjumlah 5.942 orang, terdiri dari 3.758 orang golongan IV A dan 2.184 orang golongan IV B.
"Seleksi itu sudah ada instruksi lisan dari pak gubernur. Kemudian akan saya terjemahkan dan implementasikan seperti apa, tapi kami kumpulkan pejabat yang terkait dulu," ujar Kepala BKD I Made Karmayoga di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/3).

Made juga menegaskan BKD juga akan menggandeng pihak luar yang kompeten serta telah melibatkan konsultan dalam proses seleksi tersebut. Namun, lanjut Made, saat ini BKD masih fokus dalam penyelesaian lelang kepala sekolah.

"Kita juga akan cari narasumber bagaimana menerjemahkan atau menindaklanjuti dari instruksi lisan itu. Harus ada saran juga dari para ahli. Tapi harus menyelesaikan lelang kepala sekolah dan lelang kepala Puskesmas dulu. Kan itu belum dilantik," kata dia.

Made juga menambahkan saat ini BKD belum menentukan waktu pelaksanaan seleksi tersebut. Namun, gubernur dan wakil gubernur telah meminta pelaksanaan tersebut dilakukan bulan depan.

"Waktu pelaksanaannya belum diputuskan. Kalau pimpinan sih pengennya cepat kalau bisa April sudah mulai. Tapi kami juga harus perhitungkan kesiapan segala macamnya. Akan diupayakan April sudah mulai. Tapi jangan sampai mengganggu kinerja PNS yang melakukan tes," ujarnya.

Menurut Data BKD, pejabat eselon III di DKI Jakarta berjumlah 862 orang, yang terdiri dari 615 orang golongan III A dan 247 orang golongan III B. Kemudian untuk pejabat eselon IV berjumlah 5.942 orang, terdiri dari 3.758 orang golongan IV A dan 2.184 orang golongan IV B.

A lapsed seminarian, Mr. Chambers succeeded Saul Alinsky as leader of the social justice umbrella group Industrial Areas Foundation.

WASHINGTON — The former deputy director of the C.I.A. asserts in a forthcoming book that Republicans, in their eagerness to politicize the killing of the American ambassador to Libya, repeatedly distorted the agency’s analysis of events. But he also argues that the C.I.A. should get out of the business of providing “talking points” for administration officials in national security events that quickly become partisan, as happened after the Benghazi attack in 2012.

The official, Michael J. Morell, dismisses the allegation that the United States military and C.I.A. officers “were ordered to stand down and not come to the rescue of their comrades,” and he says there is “no evidence” to support the charge that “there was a conspiracy between C.I.A. and the White House to spin the Benghazi story in a way that would protect the political interests of the president and Secretary Clinton,” referring to the secretary of state at the time, Hillary Rodham Clinton.

But he also concludes that the White House itself embellished some of the talking points provided by the Central Intelligence Agency and had blocked him from sending an internal study of agency conclusions to Congress.

Photo
 
Michael J. Morell Credit Mark Wilson/Getty Images

“I finally did so without asking,” just before leaving government, he writes, and after the White House released internal emails to a committee investigating the State Department’s handling of the issue.

A lengthy congressional investigation remains underway, one that many Republicans hope to use against Mrs. Clinton in the 2016 election cycle.

In parts of the book, “The Great War of Our Time” (Twelve), Mr. Morell praises his C.I.A. colleagues for many successes in stopping terrorist attacks, but he is surprisingly critical of other C.I.A. failings — and those of the National Security Agency.

Soon after Mr. Morell retired in 2013 after 33 years in the agency, President Obama appointed him to a commission reviewing the actions of the National Security Agency after the disclosures of Edward J. Snowden, a former intelligence contractor who released classified documents about the government’s eavesdropping abilities. Mr. Morell writes that he was surprised by what he found.

Advertisement

“You would have thought that of all the government entities on the planet, the one least vulnerable to such grand theft would have been the N.S.A.,” he writes. “But it turned out that the N.S.A. had left itself vulnerable.”

He concludes that most Wall Street firms had better cybersecurity than the N.S.A. had when Mr. Snowden swept information from its systems in 2013. While he said he found himself “chagrined by how well the N.S.A. was doing” compared with the C.I.A. in stepping up its collection of data on intelligence targets, he also sensed that the N.S.A., which specializes in electronic spying, was operating without considering the implications of its methods.

“The N.S.A. had largely been collecting information because it could, not necessarily in all cases because it should,” he says.

The book is to be released next week.

Mr. Morell was a career analyst who rose through the ranks of the agency, and he ended up in the No. 2 post. He served as President George W. Bush’s personal intelligence briefer in the first months of his presidency — in those days, he could often be spotted at the Starbucks in Waco, Tex., catching up on his reading — and was with him in the schoolhouse in Florida on the morning of Sept. 11, 2001, when the Bush presidency changed in an instant.

Mr. Morell twice took over as acting C.I.A. director, first when Leon E. Panetta was appointed secretary of defense and then when retired Gen. David H. Petraeus resigned over an extramarital affair with his biographer, a relationship that included his handing her classified notes of his time as America’s best-known military commander.

Mr. Morell says he first learned of the affair from Mr. Petraeus only the night before he resigned, and just as the Benghazi events were turning into a political firestorm. While praising Mr. Petraeus, who had told his deputy “I am very lucky” to run the C.I.A., Mr. Morell writes that “the organization did not feel the same way about him.” The former general “created the impression through the tone of his voice and his body language that he did not want people to disagree with him (which was not true in my own interaction with him),” he says.

But it is his account of the Benghazi attacks — and how the C.I.A. was drawn into the debate over whether the Obama White House deliberately distorted its account of the death of Ambassador J. Christopher Stevens — that is bound to attract attention, at least partly because of its relevance to the coming presidential election. The initial assessments that the C.I.A. gave to the White House said demonstrations had preceded the attack. By the time analysts reversed their opinion, Susan E. Rice, now the national security adviser, had made a series of statements on Sunday talk shows describing the initial assessment. The controversy and other comments Ms. Rice made derailed Mr. Obama’s plan to appoint her as secretary of state.

The experience prompted Mr. Morell to write that the C.I.A. should stay out of the business of preparing talking points — especially on issues that are being seized upon for “political purposes.” He is critical of the State Department for not beefing up security in Libya for its diplomats, as the C.I.A., he said, did for its employees.

But he concludes that the assault in which the ambassador was killed took place “with little or no advance planning” and “was not well organized.” He says the attackers “did not appear to be looking for Americans to harm. They appeared intent on looting and conducting some vandalism,” setting fires that killed Mr. Stevens and a security official, Sean Smith.

Mr. Morell paints a picture of an agency that was struggling, largely unsuccessfully, to understand dynamics in the Middle East and North Africa when the Arab Spring broke out in late 2011 in Tunisia. The agency’s analysts failed to see the forces of revolution coming — and then failed again, he writes, when they told Mr. Obama that the uprisings would undercut Al Qaeda by showing there was a democratic pathway to change.

“There is no good explanation for our not being able to see the pressures growing to dangerous levels across the region,” he writes. The agency had again relied too heavily “on a handful of strong leaders in the countries of concern to help us understand what was going on in the Arab street,” he says, and those leaders themselves were clueless.

Moreover, an agency that has always overvalued secretly gathered intelligence and undervalued “open source” material “was not doing enough to mine the wealth of information available through social media,” he writes. “We thought and told policy makers that this outburst of popular revolt would damage Al Qaeda by undermining the group’s narrative,” he writes.

Instead, weak governments in Egypt, and the absence of governance from Libya to Yemen, were “a boon to Islamic extremists across both the Middle East and North Africa.”

Mr. Morell is gentle about most of the politicians he dealt with — he expresses admiration for both Mr. Bush and Mr. Obama, though he accuses former Vice President Dick Cheney of deliberately implying a connection between Al Qaeda and Iraq that the C.I.A. had concluded probably did not exist. But when it comes to the events leading up to the Bush administration’s decision to go to war in Iraq, he is critical of his own agency.

Mr. Morell concludes that the Bush White House did not have to twist intelligence on Saddam Hussein’s alleged effort to rekindle the country’s work on weapons of mass destruction.

“The view that hard-liners in the Bush administration forced the intelligence community into its position on W.M.D. is just flat wrong,” he writes. “No one pushed. The analysts were already there and they had been there for years, long before Bush came to office.”

Artikel lainnya »