Bojonegoro, begitu nama itu yang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya sekitar 67 kilometer dari ibukota Jawa Timur, Surabaya. Meski telah memiliki hasil tambang melimpah, kehidupan masyarakat di Bojonegoro tidaklah makmur seperti perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasainya.

Bojonegoro, begitu nama itu yang dikenal sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur. Letaknya sekitar 67 kilometer dari ibukota Jawa Timur, Surabaya. Meski telah memiliki hasil tambang melimpah, kehidupan masyarakat di Bojonegoro tidaklah makmur seperti perusahaan-perusahaan minyak asing yang menguasainya.

Dalam hal pendidikan misalnya. Jangankan sekolah bertaraf internasional mau berinvestasi di wilayah ini, sekolah negeri pun keadaannya juga sungguh miris. Apalagi keadaan rumah sakitnya, hanya ada satu rumah sakit pemerintah dengan kondisi yang memprihatinkan. Satu rumah sakit itu bernama RS Veteran berada dekat dengan alun-alun dan tidak jauh dari kantor Dewan Perwakilan Daerah Bojonegoro.

Cerita punya cerita, pemimpin negeri ini pun tidak mampir menginjakkan kakinya di Bojonegoro. "Tidak ada satu presiden yang menginjakkan kakinya di sini. Tidak tahu kenapa," kata Gus Mul, salah seorang tokoh masyarakat di Bojonegoro saat berbincang dengan merdeka.com Senin lalu.

Seingatnya, dari enam presiden Indonesia, hanya Soekarno yang 'berani' datang ke Bojonegoro. Gus Mul tidak mengetahui kenapa presiden tidak mampir ke Bojonegoro. Namun, dari cerita yang dia tahu, ada mitos yang beredar di kalangan masyarakat bahwa jika presiden mampir di Bojonegoro, dia akan turun dari tahta.

Sebagai seorang tokoh pemuka agama, Gus Mul mengenyampingkan mitos tersebut. "Itu hanya mitos. Kalau mau datang ya datang saja," ujar Gus Mul.

Selain daerah menghasilkan minyak bumi, Bojonegoro dikenal daerah religius. Hal ini karena banyaknya Pondok Pesantren - khususnya Nahdlatul Ulama - yang berdiri di wilayah ini. Namun, apakah benar presiden enggan datang ke Bojonegoro karena mitos turun tahta?

Kampanye pemilihan legislatif (Pileg) 2014 akan segera digeber. Mulai 16 Maret hingga 5 April mendatang , 12 partai politik (Par

Kampanye pemilihan legislatif (Pileg) 2014 akan segera digeber. Mulai 16 Maret hingga 5 April mendatang , 12 partai politik (Parpol) peserta Pemilu akan unjuk kekuatan. Pada masa kampanye itu, mereka tentu juga akan mengerahkan massa dengan jumlah yang banyak. Saat masa kampanye terbuka digelar inilah, peluang mengais rezeki bagi pelaku jasa pengerahan massa makin terbuka lebar. Tentu bukan sembarang orang yang bisa terjun di bisnis ini. Mereka juga harus memiliki jaringan, memiliki pengaruh dan massa yang banyak. Dan umumnya, mereka dari kalangan aktivis, LSM maupun organisasi massa. Di Surabaya misalnya. Ada beberapa aktivis gerakan yang juga mengaku kerap dimintai tolong oleh Parpol maupun Caleg, untuk dapat mendatangkan massa yang cukup banyak, saat kampanye Pemilu digelar. Tentu dengan imbalan yang menjanjikan. Mantan aktivis 98, sebut saja TM, meski sudah tidak lagi terlibat dalam gerakan mahasiswa, wajahnya masih cukup familier di kalangan Parpol dan para Caleg di Surabaya. Sebab, sesekali dia dan massanya (yang sebagian juga dari golongan seniman) masih sering terlihat turun jalan mengkritisi kondisi kontemporer di Kota Pahlawan. Meski dia tidak mengaku kalau pada Pemilu 2014 ini dia tidak di-booking partai atau Caleg, diakuinya kalau dia memang kerap menerima job mendatangkan massa, termasuk ketika Pilkada digelar. "Yang penting bisa mendatangkan uang, ya saya kerjakan. Untuk beli susu anak. Berapapun jumlah massa yang diminta, pasti siap asal harganya cocok," celetuk pria berambut gondrong yang meminta namanya hanya disebut inisial saja itu. Selain TM, yang dikenal jago orasi saat masih terlibat dalam gerakan mahasiswa tahun 1998 di Surabaya itu, masih ada banyak aktivitis yang tak akan menolak jika diminta bantuan mendatang massa. Seperti yang diungkap oleh tim sukses dari salah satu Caleg asal Surabaya, CN. Bapak dua anak yang kini terlibat aktif dalam pengorganisiran massa di kalangan petani dan nelayan ini mengatakan, untuk dapat mendatangkan massa dari berbagai daerah di Jawa Timur, dia juga terus aktif berkoordinasi dengan beberapa aktivis gerakan di daerah-daerah. Hal ini agar bila dibutuhkan bisa segera menyiapkan massa. Sehingga, saat kampanye digelar massa sudah siap diturunkan. "Ya kita manfaatkan teman-teman yang ada di daerah-daerah untuk dapat mengondisikan massanya, termasuk meminta bantuan jasa orang lain," kata CN yang berkantor di kawasan Surabaya Selatan itu. Memang, lanjut dia, untuk dapat mengumpulkan massa, perlu dirawat (membayar) mereka. "Ini kan bagian dari kerja politik, tentu ada anggaran untuk itu. Misalnya untuk makan, bikin spanduk, stiker, transportasi serta anggaran tak terduga lain, termasuk mengganti waktu orang yang disisihkan untuk datang ke lokasi kampanye nanti," katanya tanpa menyebut nominal dana tersebut.

Mr. Pfaff was an international affairs columnist and author who found Washington’s intervention in world affairs often misguided.

BEIJING (AP) — The head of Taiwan's Nationalists reaffirmed the party's support for eventual unification with the mainland when he met Monday with Chinese President Xi Jinping as part of continuing rapprochement between the former bitter enemies.

Nationalist Party Chairman Eric Chu, a likely presidential candidate next year, also affirmed Taiwan's desire to join the proposed Chinese-led Asian Infrastructure Investment Bank during the meeting in Beijing. China claims Taiwan as its own territory and doesn't want the island to join using a name that might imply it is an independent country.

Chu's comments during his meeting with Xi were carried live on Hong Kong-based broadcaster Phoenix Television.

The Nationalists were driven to Taiwan by Mao Zedong's Communists during the Chinese civil war in 1949, leading to decades of hostility between the sides. Chu, who took over as party leader in January, is the third Nationalist chairman to visit the mainland and the first since 2009.

Relations between the communist-ruled mainland and the self-governing democratic island of Taiwan began to warm in the 1990s, partly out of their common opposition to Taiwan's formal independence from China, a position advocated by the island's Democratic Progressive Party.

Despite increasingly close economic ties, the prospect of political unification has grown increasingly unpopular on Taiwan, especially with younger voters. Opposition to the Nationalists' pro-China policies was seen as a driver behind heavy local electoral defeats for the party last year that led to Taiwanese President Ma Ying-jeou resigning as party chairman.

Artikel lainnya »