Genset Perkins Murah di Lombok Tengah Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Genset Perkins Murah di Lombok Tengah Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Genset Perkins Murah di Lombok Tengah
Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 135 kva Prime power type 1006TAG1A Murah di Jogja Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 135 kva Prime power type 1006TAG1A Murah di Jogja
AMAL IBADAH LIMPAH RUAH SAAT UMROH RAMADHAN
Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Dalam bulan suci Ramadhan, setiap amal kebaikan diberik
Bulan suci Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, rahmat, dan ampunan. Dalam bulan suci Ramadhan, setiap amal kebaikan diberikan ganjaran berkali lipat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits berikut ini.
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda,
"Setiap amalan anak Adam akan dilipatgandakan pahalanya, satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Allah 'Azza wa Jalla berfirman, ‘Kecuali puasa, sungguh dia bagianku dan Aku sendiri yang akan membalasnya, karena (orang yang berpuasa) dia telah meninggalkan syahwatnyadan makannya karena Aku’. Bagi orang yang berpuasa mendapat dua kegembiraan; gembira ketika berbuka puasa dan gembira ketika berjumpa Tuhannya dengan puasanya. Dan sesungguhnya bau tidak sedap mulutnya lebih wangi di sisi Allah dari pada bau minyak kesturi.” (HR. Bukhari dan Muslim, lafadz milik Muslim)
Setiap amal baik akan diganjar berkali lipat, tak terkecuali melakukan ibadah umrah di Bulan Ramadhan. Melasanakan ibadah umrah di bulan ramadhan memiliki nilai yang luar biasa, yaitu pahalanya sama seperti menunaikan haji bersama Rasulullah Saw.
"Umrah pada bulan Ramadhan menyerupai haji." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) dalam riwayat lain, "seperti haji bersamaku." Sebuah kabar gembira untuk mendapatkan pahala haji bersama Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam.
Oleh sebab itu, tak heran jika umrah ramadhan menjadi favorit kaum muslimin untuk berburu pahala. Sesuai kemampuan yang dimiliki, mereka bisa memilih beragam paket umrah ramadhan yang disediakan tour dan travel. Ada paket umrah ramadhan di awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Bahkan, ada paket umrah ramadhan sebulan penuh.
Tidak menjadi masalah jika memilih satu dari sekian paket yang ditawarkan tersebut. Awal bulan, tengah bulan, atau akhir bulan. Sebab Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Barangsiapa mendapati bulan Ramadhan di Makkah, lalu berpuasa secara utuh dan melakukan shalat malam pada beberapa malamnya, maka Alah akan mencatat untuknya seratus ribu bulan Ramadhan selain di Makkah. Dia juga akan mencatat satu kebajikan tiap siang hari, dan satu kebajikan tiap malam hari.”
“Allah akan memberi pahala sama dengan pahala memerdekakan seorang budak tiap siang hari, dan seorang budak lagi tiap malam hari, juga dua barang bawaan kuda di jalan Allah tiap siang hari dan dua barang bawaan kuda di jalan Allah tiap malam hari.”
Al-Khuza’iy mengatakan bahwa Ishak dan Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, “Abdurrahim bin Zaid telah bercerita kepada kami dengan isnad seperti itu.” (Al-Azraqy: 11/23 dan Ibnu Majah: 1041).
Nah, bayangkan jika selama satu bulan penuh pada bulan suci Ramadhan kita berada di tanah suci. Segala amal baik kita mendapatkan ganjaran seolah beramal di Bulan Ramadhan selama seratus ribu bulan dibandingkan beramal pada Bulan Ramadhan di luar tanah suci. Padahal, amal kebaikan di Bulan Ramdhan akan diganjar berkali lipat dibandingkan amal kebaikan di bulan biasa. Subhanallah...
Oleh sebab itu, selama menjalankan ibadah umrah Ramadhan di tanah suci, jangan lupa untuk melakukan amal-amal berikut ini.
Shalat wajib berjamaah
Atha’ menceritakan dari Abdullah bin Zubair RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Satu kali shalat di masjidku ini lebih utama daripada seratus ribu kali shalat di tempat lain, selain Masjidil Haram. Dan satu kali shalat di Masjidil Haram lebih utama daripada seratus kali shalat di masjidku.” (Al-Fakihy: 11/90).
Itulah pahala shalat yang dilakukan secara individu di Masjidil haram dan Masjid Nabawi. Nah, bagaimana jika melakukan shalat berjamaah di Masjidil Haram?
Ibnu Abbas RA berkata, “Barangsiapa mengerjakan shalat di Masjidil Haram, di sekitar Baitullah yang dihormati, dengan berjamaah, maka Allah akan mencatat untuknya sebanyak dua puluh lima kali seratus ribu kali shalat.”
Lalu seorang tabi’in bertanya kepadanya, “Apakah ini pendapatmu, wahai Ibnu Abbas, ataukah dari Rasulullah SAW?” Dia menjawab, “Oh, bukan pendapatku, melainkan dari Rasulullah SAW.” (Al-Fakihy: 11/92).
Said bin Jubair menceritakan dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW pernah membaca firman Allah, “Sesungguhnya (apa yang disebutkan) dalam, (surah) ini, benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah.” (QS. Al-Anbiya’: 106). Lalu beliau bersabda, “Itu adalah shalat lima waktu berjamaah di masjid ini.” (Al-Fakihy: 11/96).
Shalat malam/Tarawih berjamaah
Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Barangsiapa yang menunaikan shalat malam di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (HR. Bukhari dan Muslim)
Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Siapa yang shalat bersama imamnya sehingga selesai, maka dicatat baginya shalat sepanjang malam." (HR. Ahlus Sunan)
Seperti kita ketahui, Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan. Beliau menjadi lebih demawan lagi ketika di bulan Ramadhan. Sampai-sampai digambarkan beliau menjadi lebih pemurah dengan kebaikan daripada angin yang berhembus dengan lembut. Beliau bersabda, "Shadaqah yang paling utama adalah shadaqah pada bulan Ramadhan." (HR. al-Tirmidzi dari Anas)
Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang memberi berbuka orang puasa, baginya pahala seperti pahala orang berpuasa tadi tanpa dikurangi dari pahalanya sedikitpun." (HR. Ahmad, Nasai, dan dishahihkan al-Albani)
Selain ketiga amal tersebut, terdapat amal kebaikan lain yang bisa dijadikan sebagai alat menangguk pahala Ramadhan yang melimpah ruah saat melakukan umrah ramadhan di tanah suci. Mitra haji dan umrah bisa mengikuti di artikel berikutnya. (RA)
Misteri Api Abadi Terunik di Dunia Terungkap
Salah satu fenomena
alam yang mengagumkan adalah api abadi. Api abadi menyala sepanjang waktu, termasuk saat hujan,
karena didayai oleh gas alam.
NEW YORK,Saco-Indonesia.com - Salah satu
fenomena alam yang mengagumkan adalah api abadi. Api abadi menyala sepanjang waktu, termasuk
saat hujan, karena didayai oleh gas alam.
Baru-baru ini, Arndt Schimmelmann,
peneliti dari Indiana Universoty di Bloomington, mengungkap misteri terbentuknya salah satu api
abadi paling mengagumkan di dunia, yakni api abadi di barat New York, tepatnya Chesnut Ridge
Park, yang berdekatan dengan sebuah air terjun.
Biasanya, api abadi didayai
oleh gas yang terbentuk dari batuan kuno di lapisan dalam Bumi yang bersuhu tinggi hingga
molekul karbon di dalamnya berubah menjadi gas. Gas menyesap keluar dan saat tersulut api
membentuk api abadi.
Namun, api abadi di New York ini berbeda. Schimmelmann
mengungkapkan, api abadi di New York didayai oleh gas yang diproduksi oleh batuan yang suhunya
jauh lebih rendah, cuma setara dengan secangkir teh.
Perbedaan suhu batuan
yang membentuk gas memberi petunjuk bahwa gas dihasilkan dengan proses berbeda. Schimmelmann
menuturkan, pembentukan gas melibatkan katalis yang memercepat pengubahan molekul organik pada
batuan menjadi gas.
"Mekanisme pembentukan gas ini telah diajukan sejak
bertahun-tahun lalu, namun belum ada yang meyakininya," kata Schimmelmann seperti dikutip
Our Amazing Planet, Minggu (12/5/2013).
"Kami berpikir ada
mekanisme pembentukan gas yang berbeda di lokasi ini dan ini mungkin juga dijumpai di lokasi
lain. Jika ini benar, maka gas bisa diproduksi secara alami di wilayah lain," imbuh
Schimmelmann mengungkap misteri api abadi ini bersama rekannya,
Maria Mastalerz dari Indiana Geological Survey serta Giuseppe Etiope, peneliti dari National
Institutr of Geophysics and Vulcanology di Italia.
Penelitin tak cuma
mengungkap misteri api abadi ini, tetapi juga mengukur jumlah metana yang terbentuk secara alami
dan menyesap keluar. Terungkap bahwa 30 persen metana terbentuk dari proses tersebut.
Hasil penelitian dipublikasikan di jurnal Marine and Petroleum Geology bulan Mei
2013 ini. Dengan proses pembentukannya yang berbeda, api abadi di New York sejauh ini menjadi
api abadi paling unik di dunia.
KATHMANDU, Nepal — When the dense pillar of smoke from cremations by the Bagmati River was thinning late last week, the bodies were all coming from Gongabu, a common stopover for Nepali migrant workers headed overseas, and they were all of young men.
Hindu custom dictates that funeral pyres should be lighted by the oldest son of the deceased, but these men were too young to have sons, so they were burned by their brothers or fathers. Sukla Lal, a maize farmer, made a 14-hour journey by bus to retrieve the body of his 19-year-old son, who had been on his way to the Persian Gulf to work as a laborer.
“He wanted to live in the countryside, but he was compelled to leave by poverty,” Mr. Lal said, gazing ahead steadily as his son’s remains smoldered. “He told me, ‘You can live on your land, and I will come up with money, and we will have a happy family.’ ”
Weeks will pass before the authorities can give a complete accounting of who died in the April 25 earthquake, but it is already clear that Nepal cannot afford the losses. The countryside was largely stripped of its healthy young men even before the quake, as they migrated in great waves — 1,500 a day by some estimates — to work as laborers in India, Malaysia or one of the gulf nations, leaving many small communities populated only by elderly parents, women and children. Economists say that at some times of the year, one-quarter of Nepal’s population is working outside the country.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”