Genset Lovol Murah di Gianyar Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Genset Lovol Murah di Gianyar Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Genset Lovol Murah di Gianyar

Genset Lovol Murah di Gianyar

Tag :
Jual Genset Lovol | Genset Lovol Murah di Gianyar | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 150 kva Prime power type 1106C-P6TAG3 Murah di Pamekasan

Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 150 kva Prime power type 1106C-P6TAG3 Murah di Pamekasan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual genset perkins CHINA/LOVOL Kap 150 kva Prime power type 1106C-P6TAG3 Murah di Pamekasan

Cara Meningkatkan Penjualan Online - Warung makan itu berukuran tiga kali empat meter. Berdinding bata. Cukup strategis. Jarakny

Cara Meningkatkan Penjualan Online - Warung makan itu berukuran tiga kali empat meter. Berdinding bata. Cukup strategis. Jaraknya 30 meter dari Stasiun Hosting Murah Berkualitas Shehoster.com Gondangdia, Jakarta.

Siang itu, Jumat di awal Januari, warung tampak sepi. Lauk pauk Tabita Indonesia dan sayur yang tersaji masih cukup Harga Tabita lengkap. Pemilik warung itu, Nur Sidiq, tak tampak sibuk.

Saat itu adalah hari ketiga setelah Projector PT Pertamina menaikkan  Mobil Sedan Corolla harga elpiji ukuran 12 kilogram. Rata-rata kenaikan yang berlaku per 1 Januari 2014 itu Rp3.959 per kilogram.

Meski sudah Tabita Skin care tahu soal adanya kenaikan harga itu, tapi Nur terkejut saat hendak membeli tabung elpiji 12 kg. Harganya kini melonjak drastis. IDRpoker.com agen texas poker online indonesia terpercaya "Tadinya harga elpiji 12 kg itu Rp81 ribu. Tapi, waktu mau beli, kok harganya jadi Rp133 ribu," kata dia kepada VIVAnews. Ia bicara dengan nada sedikit murka.

Elpiji 12 kg bukan barang baru Itupoker.net Agen judi poker, agen judi domino online indonesia terpercaya bagi Nur. Tabung biru itu telah “menghidupi” keluarganya selama bertahun-tahun. Elpiji dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk memasak di warungnya.

Namun, harga elpiji yang melonjak, bakal Agen bola promo 100% sbobet ibcbet casino poker tangkas online memangkas keuntungan usahanya. Awalnya, kenaikan harga tak tanggung-tanggung, lebih dari 60 persen. Sebelum akhirnya direvisi hanya naik Rp1.000 per kg, atau sekitar 17,3 persen.

Keputusan kenaikan harga elpiji itu bukan tanpa dasar. Rgopoker.com Bandar judi poker situs poker online terpercaya Pertamina  Cara Meningkatkan Penjualan Online memakai patokan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas  implementasi kebijakan energi nasional sektor gas.

Pemeriksaan dilakukan pada area Software Point of Sales Online Omega POS Cloud pendistribusian elpiji pada 2011 dan 2012. Mobil Sedan Corolla Tujuan pemeriksaan adalah menilai efisiensi dan efektivitas pendistribusian elpiji dan tabung elpiji Pertamina.

Sub sasarannya di antaranya adalah menilai apakah Kontes SEO Blog Terbaru perencanaan kegiatan pendistribusian dan  Cara Meningkatkan Penjualan Online penentuan harga elpiji telah dilakukan secara memadai, memiliki justifikasi, dan memenuhi kriteria penetapan perencanaan yang baik.

Hasil pemeriksaan BPK

Kesimpulan BPK menunjukkan Paket Pulau Tidung Murah kegiatan pendistribusian elpiji oleh Pertamina secara nasional sudah efektif. Efektivitas itu tercermin dari pasokan elpiji dari Wikipedia Indonesia Pertamina yang telah menjangkau daerah-daerah terkonversi secara cukup. Baik dari sisi volume maupun ketepatan waktu.

Penyaluran elpiji itu dikategorikan Agen Bola promo 100% Sbobet ibcbet casino poker tangkas online dalam dua Alat Bantu Sex kelompok besar, yaitu distribusi elpiji public service obligation (PSO) ke daerah terkonversi dan distribusi elpiji non PSO ke seluruh Indonesia.

Walaupun pendistribusian elpiji secara umum telah Itupoker.net Agen judi poker, agen judi domino online indonesia terpercaya efektif, Pertamina menghadapi kendala besar. “Terutama terkait dengan kontinuitas pendistribusian dalam jangka panjang,” tulis laporan BPK itu.

Kendala itu terkait kerugian Pertamina dalam bisnis elpiji non Pulau tidung murah PSO. Karena harga jual yang ditetapkan lebih Itupoker.net agen judi poker, agen judi domino online indonesia terpercaya rendah dari harga penyediaannya. Kondisi itu dapat mengganggu kontinuitas pendistribusian elpiji jangka panjang.

Menurut hasil pemeriksaan BPK itu, kemampuan Rgopoker.com Bandar judi poker situs poker online terpercaya finansial Pertamina dalam Jasa SEO Murah jangka panjang akan menurun, karena menanggung kerugian atas pendistribusian elpiji 12 kg dan 50 kg selama 2011 hingga Oktober 2012. Nilai kerugian itu sebesar Rp7,73 triliun.

Kerugian itu berdampak pada ketidakmampuan Wisata Pulau Tidung Murah Pertamina melakukan kegiatan perawatan Jasa Review Murah Berkualitas atas sarana dan fasilitas pendistribusian elpijinya. Dalam jangka panjang, kondisi itu dapat membuat kualitas elpiji maupun sarana pendukungnya berpotensi tidak dapat dipertahankan.

saco-indonesia.com, Akhir-akhir ini, pengguna kendaraan bermotor dihadapkan dengan bayang-bayang kenaikan harga BBM. Tidak perlu khawatir, karena irit tidaknya konsumsi bahan bakar bukan semata-mata karena faktor minyak murah, tetapi juga perlakuan terhadap kendaraan itu sendiri.

London, Saco-Indonesia – Akhir-akhir ini, pengguna kendaraan bermotor dihadapkan dengan bayang-bayang kenaikan harga BBM. Tidak perlu khawatir, karena irit tidaknya konsumsi bahan bakar bukan semata-mata karena faktor minyak murah, tetapi juga perlakuan terhadap kendaraan itu sendiri.

KompasOtomotif merangkum delapan nasihat yang dilansir about.com untuk pengguna sepeda motor agar konsumsi bahan bakar irit, berangkat dari sudut pandang perilaku. Berikut tipsnya:

1. Memanaskan mesin sudah jadi ritual. Tapi kebanyakan sepeda motor berteknologi injeksi sudah bisa dinaiki instan setelah dinyalakan. Jika Anda yakin performa sepeda motor tidak turun, langsung tancap lebih baik dan lebih cepat memanaskan mesin ketimbang membuang bahan bakar saat dipanaskan dalam kondisi diam.

2. Salah satu yang paling efektif, memelihara tekanan angin. Cari tekanan yang direkomendasikan yang biasa tertempel pada sepeda motor atau buku petunjuk kendaraan. Tekanan ban yang pas tak hanya menghemat bahan bakar, tetapi juga meningkatkan pengendalian.

3. Performa sepeda motor akan baik jika mesin terawat. Pahami bahwa saringan udara bersih, busi fresh, saringan bensin bebas kotoran, dan setelan bagus, sangat besar peranannya mengirit bahan bakar. Lakukan ini.

4. Fokus memelihara kecepatan konstan. Tarik tuas gas perlahan dan jangan menghentak, apalagi menggeber- geber gas. Sok-sokan ngebut padahal di depan bakal macet, hanya akan membuang bahan bakar sia- sia.

5. Berpikirlah begini: Batas kecepatan di jalan diciptakan Polisi bukan hanya untuk menertibkan, melainkan juga menghemat bahan bakar. Tarik gas memang enak, dan menimbulkan perasaan meledak-ledak karena adrenalin meningkat deras, tapi bahan bakar dijamin jauh lebih boros.

6. Bobot pasti mempengaruhi konsumsi bahan bakar. Kurangi komponen tambahan yang tidak perlu. Misalnya, boks di kanan-kiri-belakang, jika tidak ada isinya, kenapa harus dipasang untuk dipakai berangkat kerja? Pasanglah hanya kalau butuh, misalnya touring.

7. Aerodinamis itu penting. Sebisa mungkin buang peralatan yang membuat angin "menabrak" keras sepeda motor, misalnya tameng angin (windshield) yang tegak lurus. Usahakan memasang tameng angin yang aerodinamis, bila perlu posisinya tak terlalu tinggi.

8. Berkendaralah di jalan yang benar (aspal). Banyak sepeda motor kurang sabar dengan mengambil jalan tanah di sebelahnya, atau bahkan naik trotoar rusak hanya untuk menyalip dua atau tiga kendaraan lain dan mengorbankan pejalan kaki. Sia-sia, dan percayalah bahwa jalan yang tak mulus menambah konsumsi bahan bakar.

Selamat berkendara hemat, nyaman, dan aman.

Sumber: about.com/Kompas Otomotif
Editor : Maulana Lee

Mr. Napoleon was a self-taught musician whose career began in earnest with the orchestra led by Chico Marx of the Marx Brothers.

WASHINGTON — A decade after emergency trailers meant to shelter Hurricane Katrina victims instead caused burning eyes, sore throats and other more serious ailments, the Environmental Protection Agency is on the verge of regulating the culprit: formaldehyde, a chemical that can be found in commonplace things like clothes and furniture.

But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.

The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.

Continue reading the main story
 

Document: The Formaldehyde Fight

Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.

The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.

“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”

The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.

What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.

Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.

“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.

Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.

Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.

The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.

Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.

Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”

Continue reading the main story

Formaldehyde in Laminate Flooring

In laminate flooring, formaldehyde is used as a bonding agent in the fiberboard (or other composite wood) core layer and may also be used in glues that bind layers together. Concerns were raised in March when certain laminate flooring imported from China was reported to contain levels of formaldehyde far exceeding the limit permitted by California.

Typical

laminate

flooring

CLEAR FINISH LAYER

Often made of melamine resin

PATTERN LAYER

Paper printed to resemble wood,

or a thin wood veneer

GLUE

Layers may be bound using

formaldehyde-based glues

CORE LAYER

Fiberboard or other

composite, formed using

formaldehyde-based adhesives

BASE LAYER

Moisture-resistant vapor barrier

What is formaldehyde?

Formaldehyde is a common chemical used in many industrial and household products as an adhesive, bonding agent or preservative. It is classified as a volatile organic compound. The term volatile means that, at room temperature, formaldehyde will vaporize, or become a gas. Products made with formaldehyde tend to release this gas into the air. If breathed in large quantities, it may cause health problems.

WHERE IT IS COMMONLY FOUND

POTENTIAL HEALTH RISKS

Pressed-wood and composite wood products

Wallpaper and paints

Spray foam insulation used in construction

Commercial wood floor finishes

Crease-resistant fabrics

In cigarette smoke, or in the fumes from combustion of other materials, including wood, oil and gasoline.

Exposure to formaldehyde in sufficient amounts may cause eye, throat or skin irritation, allergic reactions, and respiratory problems like coughing, wheezing or asthma.

Long-term exposure to high levels has been associated with cancer in humans and laboratory animals.

Exposure to formaldehyde may affect some people more severely than others.

By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.

Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.

White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.

The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.

As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.

“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”

Senator Vitter’s staff was pleased.

“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.

Advertisement

The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)

But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.

Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.

“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”

Photo
 
Becky Gillette wants strong regulation of formaldehyde. Credit Beth Hall for The New York Times

Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.

Within a matter of weeks, two letters — using nearly identical language — were sent by House and Senate lawmakers to the E.P.A. — with the industry group forwarding copies of the letters to the agency as well, and then posting them on its website.

The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.

The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”

Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.

Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”

Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.

While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.

An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.

“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”

An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.

“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.

But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.

“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”

Artikel lainnya »