Sparpart genset murah genset perkins genset foton genset cummins murah genset lovol 100 kva harga

Genset Foton Murah di Poso Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).

Genset Foton Murah di Poso Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Genset Foton Murah di Poso

Genset Foton Murah di Poso

Tag :
Jual Genset Lovol | Genset Foton Murah di Poso | Jual Genset Lovol kav 45 kva | jual genset lovol Kap 70 Kva Prime Power type 1004TG | Genset Lovol | Genset Lovol kav 45 kva | Jual Genset cummins |

genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A Murah di Kuningan

genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A Murah di Kuningan Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). genset perkins CHINA/LOVOL Kap 100 kva Prime power type 1006TG1A Murah di Kuningan

saco-indonesia.com, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menambah hukuman Irjen Djoko Susilo, dari 10 tahun telah menjadi 18 ta

saco-indonesia.com, Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah menambah hukuman Irjen Djoko Susilo, dari 10 tahun telah menjadi 18 tahun penjara. Walau begitu, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F telah mengatakan hingga saat ini Djoko Susilo juga masih mendapatkan hak-haknya sebagai anggota Polri. Termasuk juga mendapat gaji pokok.

Selain itu Polri juga tetap memberikan bantuan hukum untuk Djoko Susilo selama proses hukumnya berjalan melalui Divisi Hukum (Divkum) Polri.

"Hak-haknya sebagai anggota Polri sampai saat ini juga masih diberikan. Putusan itu juga harus inkrah dulu. Polri melalui Divisi Hukum, juga sudah memberikan bantuan hukum sejak awal hingga saat ini kepada beliau (Djoko Susilo)," kata Ronny, Jumat (20/12).

Kapolri Jenderal Pol Sutarman juga mengaku akan segera memberhentikan terpidana kasus korupsi pengadaan simulator SIM Irjen Pol Djoko Susilo.

"Nanti kalau sudah inkracht kita berhentikan," kata Sutarman di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas).

Menurut Sutarman, hingga saat ini Polri juga masih menunggu keputusan hakim selanjutnya. Sutarman juga berjanji akan segera memberhentikan Djoko Susilo setelah semua proses di pengadilan telah selesai.

"Vonis itu telah menjadi kewenangan hakim, kita menghormati apa yang nanti diputuskan oleh hakim," ujarnya.


Editor : Dian Sukmawati

saco-indonesia.com, Juru bicara KPK Johan Budi juga telah menyatakan, penyitaan terhadap kendaraan milik Wawan adalah penyitaan

saco-indonesia.com, Juru bicara KPK Johan Budi juga telah menyatakan, penyitaan terhadap kendaraan milik Wawan adalah penyitaan dengan nilai tertinggi yang pernah dilakukan oleh KPK. Memecahkan rekor sebelumnya, yaitu ketika KPK telah menyita 31 kendaraan yang diduga milik bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.

Tak ada tempat khusus untuk dapat menyimpan mobil-mobil tersebut. Kendaraan tersebut telah diparkir berdempetan dengan mobil sitaan milik Akil. Cuma KPK-line warna merah hitam yang telah memisahkan mobil Wawan dengan Akil. Sedangkan, motor gede Harley Davidson telah disimpan di basement gedung KPK.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga menyatakan, penyitaan tersebut juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang diduga telah dilakukan oleh adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. “Sampai sekarang pelacakan aset masih dilakukan oleh penyidik,” kata Bambang, di kantornya.

Bambang juga menyatakan, KPK sejak Senin (27/1) siang telah menggeledah tujuh tempat terkait dengan perkara Wawan. Tujuh tempat itu ialah,

o. Rumah Wawan di Jalan Denpasar IV Nomor 35 dan Nomor 43 Jakarta Selatan,

o. Rumah dinas Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani yang juga istri Wawan di Jalan Sutera Narada V Nomor 16 Alam Sutera, Tangerang Selatan.

o. Rumah Yayah Rodiah, karyawan Wawan di PT Bali Pasific Pragama di Kompleks Grand Serang Asri Blok A3-4, Cipocok Jaya-Serang, dan Kompleks Girya Serang Asri K5 Nomor 7 Serang Banten.

o. Rumah Direktur Utama PT Mikindo Adiguna Pratama Dadang Prijatna di Taman Graha Asri Blok H5-9,

o. Rumah orang kepercayaan Wawan, Dadan Sumpena di Taman Graha Asri Blok CC5 Nomor 13, Serang, Banten.

DIPROTES KUASA HUKUM

Dadang Prijatna sendiri juga telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Wawan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan Tangerang Selatan Anggaran 2012.

Kuasa hukum Wawan, Maqdir Ismail juga mengklaim belasan mobil yang telah disita oleh penyidik KPK juga merupakan hasil usaha kliennya sebagai pengusaha. Ia pun juga menampik bahwa penyitaan itu terkait dengan TPPU.

“Beliau ini pengusaha, dan itu bukan baru-baru kemarin. Ini juga sudah puluhan tahun. Jadi mestinya mereka (KPK) tunjukkan pada kita kaitan apa barang-barang yang disita ini dengan perbuatan yang hendak disangkakan dengan Pak Wawan ini harus jelas,” kata Maqdir di Gedung KPK, Selasa (27/1).

Menurutnya, Wawan bergabung ke dalam usaha yang dibangun oleh ayahnya. Ia juga telah mengatakan Wawan memiliki banyak unit usaha, termasuk beberapa perusahaan konstruksi berskala besar. “Enggak, enggak ada yang fiktif. Semua ada kok perusahaan itu,” ucapnya.

Ia juga menjelaskan, perusahaan yang telah dimiliki oleh Wawan mengikuti proses pelelangan sesuai prosedur. Ia pun juga tidak mempermasalahkan kedekatan adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu dengan beberapa pejabat di lingkungan DPRD dan dinas di Banten. Maqdir pun tak yakin bahwa KPK telah memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menjerat Wawan dengan TPPU. Ia beralasan tindak pidana asal (predicate crime) kasus kliennya terkait TPPU belum jelas.

Wawan dikenai sangkaan TPPU dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar. Wawan juga telah menjadi tersangka untuk tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian suap terkait dengan Pilkada Lebak dan korupsi Alkes Kedokteran Umum di Puskesmas Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2012 dan korupsi pengadaan alkes Provinsi Banten.


Editor : Dian Sukmawati

Ms. Meadows was the older sister of Audrey Meadows, who played Alice Kramden on “The Honeymooners.”

Imagine an elite professional services firm with a high-performing, workaholic culture. Everyone is expected to turn on a dime to serve a client, travel at a moment’s notice, and be available pretty much every evening and weekend. It can make for a grueling work life, but at the highest levels of accounting, law, investment banking and consulting firms, it is just the way things are.

Except for one dirty little secret: Some of the people ostensibly turning in those 80- or 90-hour workweeks, particularly men, may just be faking it.

Many of them were, at least, at one elite consulting firm studied by Erin Reid, a professor at Boston University’s Questrom School of Business. It’s impossible to know if what she learned at that unidentified consulting firm applies across the world of work more broadly. But her research, published in the academic journal Organization Science, offers a way to understand how the professional world differs between men and women, and some of the ways a hard-charging culture that emphasizes long hours above all can make some companies worse off.

Photo
 
Credit Peter Arkle

Ms. Reid interviewed more than 100 people in the American offices of a global consulting firm and had access to performance reviews and internal human resources documents. At the firm there was a strong culture around long hours and responding to clients promptly.

“When the client needs me to be somewhere, I just have to be there,” said one of the consultants Ms. Reid interviewed. “And if you can’t be there, it’s probably because you’ve got another client meeting at the same time. You know it’s tough to say I can’t be there because my son had a Cub Scout meeting.”

Some people fully embraced this culture and put in the long hours, and they tended to be top performers. Others openly pushed back against it, insisting upon lighter and more flexible work hours, or less travel; they were punished in their performance reviews.

The third group is most interesting. Some 31 percent of the men and 11 percent of the women whose records Ms. Reid examined managed to achieve the benefits of a more moderate work schedule without explicitly asking for it.

They made an effort to line up clients who were local, reducing the need for travel. When they skipped work to spend time with their children or spouse, they didn’t call attention to it. One team on which several members had small children agreed among themselves to cover for one another so that everyone could have more flexible hours.

A male junior manager described working to have repeat consulting engagements with a company near enough to his home that he could take care of it with day trips. “I try to head out by 5, get home at 5:30, have dinner, play with my daughter,” he said, adding that he generally kept weekend work down to two hours of catching up on email.

Despite the limited hours, he said: “I know what clients are expecting. So I deliver above that.” He received a high performance review and a promotion.

What is fascinating about the firm Ms. Reid studied is that these people, who in her terminology were “passing” as workaholics, received performance reviews that were as strong as their hyper-ambitious colleagues. For people who were good at faking it, there was no real damage done by their lighter workloads.

It calls to mind the episode of “Seinfeld” in which George Costanza leaves his car in the parking lot at Yankee Stadium, where he works, and gets a promotion because his boss sees the car and thinks he is getting to work earlier and staying later than anyone else. (The strategy goes awry for him, and is not recommended for any aspiring partners in a consulting firm.)

A second finding is that women, particularly those with young children, were much more likely to request greater flexibility through more formal means, such as returning from maternity leave with an explicitly reduced schedule. Men who requested a paternity leave seemed to be punished come review time, and so may have felt more need to take time to spend with their families through those unofficial methods.

The result of this is easy to see: Those specifically requesting a lighter workload, who were disproportionately women, suffered in their performance reviews; those who took a lighter workload more discreetly didn’t suffer. The maxim of “ask forgiveness, not permission” seemed to apply.

It would be dangerous to extrapolate too much from a study at one firm, but Ms. Reid said in an interview that since publishing a summary of her research in Harvard Business Review she has heard from people in a variety of industries describing the same dynamic.

High-octane professional service firms are that way for a reason, and no one would doubt that insane hours and lots of travel can be necessary if you’re a lawyer on the verge of a big trial, an accountant right before tax day or an investment banker advising on a huge merger.

But the fact that the consultants who quietly lightened their workload did just as well in their performance reviews as those who were truly working 80 or more hours a week suggests that in normal times, heavy workloads may be more about signaling devotion to a firm than really being more productive. The person working 80 hours isn’t necessarily serving clients any better than the person working 50.

In other words, maybe the real problem isn’t men faking greater devotion to their jobs. Maybe it’s that too many companies reward the wrong things, favoring the illusion of extraordinary effort over actual productivity.

Artikel lainnya »