Genset Doosan Murah di Lampung Tengah Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR).
Genset Doosan Murah di Lampung Tengah Kami juga menerima pembuatan box silent dan perakitan diesel generator set. Produk kami meliputi berbagai diesel generator set model open, silent lokal yang ukuranya menyesuaikan lokasi pondasi genset, mobile/ trailer . Sebagian besar mesin kami menggunakan Merk : Perkins, Cummins, Deutz, Lovol, Isuzu Foton dengan generator Leroy Somer, Stamford, kualitas terbaik brushless alternator. Genset Doosan Murah di Lampung Tengah
Jual Sparepart genset perkins CHINA/LOVOL Kap 170 kva Prime power type 1106C-P6TAG4 Murah di Empat Lawang Hubungi : 0821 - 1310 - 3112/(021) 9224 - 2423 PT. Tribuana Diesel Adalah penjualan Generating-Set (genset) berkualitas import (builtup) bagi anda yang membutuhkan product berkualitas serta pengadaan yang cepat urgent tanpa berbelit-belit, Genset kami di lengkapi dengan dokumen Certificate Of Original , Manual book engine dan manual book generator, Kami sediakan Genset kapasitas 10 Kva - 650Kva (ANDA PESAN KAMI ANTAR). Jual Sparepart genset perkins CHINA/LOVOL Kap 170 kva Prime power type 1106C-P6TAG4 Murah di Empat Lawang
KARYAWATI DITEMUKAN TEWAS
saco-indonesia.com, Septi Noviawati yang berusuia (25) tahun , seorang karyawati pabrik PT Gunung Salak Sukabumi telah ditemukan
saco-indonesia.com, Septi Noviawati yang berusuia (25) tahun , seorang karyawati pabrik PT Gunung Salak Sukabumi telah ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Kampung Neglasari, RT03/03, Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Diduga, korban tersebut tewas akibat over dosis karena saat ditemukan mulut korban mengeluarkan busa.
"Dari hasil visum sementara korban yang telah diketahui bernama Septi Noviawati yang usianya 25 tahun warga Purbalingga, Jawa Tengah tewas karena diduga over telah dosis obat. Mulutnya mengeluarkan busa dan wajahnya membiru," kata Kanit Reskrim Polsek Cicurug, AKP Nobertus Santoso.
Menurut Nobertus, dari keterangan saksi, korban telah ditemukan tewas di kamar kosnya setelah warga mencurigai pintunya terkunci. Warga pun telah langsung mendobrak pintu kamarnya dan langsung melarikan korban tersebut ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Tapi saat dibawa ke rumah sakit, korban sudah tewas.
"Kami juga mencoba menghubungi keluarganya yang ada di Purbalingga dan berkoordinasi dengan anggota Polri yang bertugas di Jateng, untuk dapat mencari tahu alamatnya, karena kami cukup kesulitan saat melacak identitasnya yang disebabkan korban sudah menetap lama di Sukabumi," katanya.
Namun, belum dapat diketahui secara pasti tentang penyebab kematian korban tersebut , apakah benar-benar over dosis, bunuh diri atau dibunuh karena saat ini pihaknya masih menyelidiki kasus kematian karyawati pabrik ini.
Sementara, Humas RSUD Sekarwangi Cibadak, Ramdansyah juga mengatakan sampai saat ini jenazah korban belum diambil oleh pihak keluarganya dan masih disimpan di ruang pemulasaraan jenazah. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan atasan serta rekan korban untuk mencari dapat tahu alamat keluarganya.
Editor : Dian Sukmawati
BELAKANG BAGAIMANA BESI BETON DIBUAT
Sedikit latar belakang bagaimana besi beton dibuat
Besi beton diproduksi secara umum terdiri dari 3 jenis: besi beton permuka
Sedikit latar belakang bagaimana besi beton dibuat
Besi beton diproduksi secara umum terdiri dari 3 jenis: besi beton permukaan polos (round bar), besi beton ulir (deformed bar) dan besi beton kanal u (shape). Bahan baku besi beton adalah billet, yang juga merupakan balok baja berukuran 100 x 100 mm, 110 x 110 mm, 120 x 120mm dengan panjang masing-masing sekitar 170 mm. Bahan baku dari billet sendiri adalah besi-besi tua, skrap, serta bahan penolong seperti kokas, grafit, lime, ferro alloys yang dilebur dengan berbagai metode. Bahan penolong tadi digunakan untuk mendapatkan unsur carbon (C), Si (silicon), Mn (Mangan) yang akan sangat berpengaruh pada qualitas besi beton.
Mutu besi beton yang baik adalah yang telah memiliki kekuatan tarik (standard yield strength / Ys) minimal 24 kg / mm2. Kadar carbon berpengaruh besar kepada sifat mekanik dari besi beton. Kadar carbon yang terlalu besar akan membuat besi beton menjadi lebih getas dan akan meningkatkan kekerasan dan kekuatan tarik tetapi keuletannya cenderung menurun. Kadar unsur silikon berpengaruh terhadap struktur mikro besi beton. Kadar silikon yang rendah mengakibatkan besi menjadi kropos. Kadar unsur mangan berpengaruh besar pada keuletan besi beton. Unsur mangan yang terlalu banyak dapat meningkatkan keuletan tetapi mengurangi kekerasan.
Cara menghitung berat besi beton SNI (Standard Nasional Indonesia)
Polos dengan grade U24 (Standard Yield Strength: 24 kg / mm2)
Ulir dengan grade U40 (Standard Yield Strength: 40 kg / mm2)
Berat (dalam kg) = diameter (mm) * diameter (mm) * panjang (m) * 0.006165
0.006165 merupakan coefisien dalam mencari berat besi beton.
Sebagai contoh besi dengan diameter 10mm dan panjang 12m mempunyai berat
10*10*12*0.006165 = 7.398 kg
Untuk daerah bali dan sekitarnya, besi yang banyak dipasarkan adalah besi dari PT Hanil Jaya Steel - Surabaya. Hal ini dikarenakan biaya transportasi yang lebih murah dan kualitas besi beton yang baik. Besi beton SNI dari pabrik Hanil mempunyai toleransi 0.2mm dengan panjang 12m. Besi beton jenis ini mempunyai marking seperti "HIJ SNI 16mm" untuk ukuran 16mm.
Besi Beton Ulir/Sirip SNI 13mm
Besi Beton Polos SNI 10mm
Contoh diatas adalah besi beton ulir SNI 13mm (S13 = Sirip 13) dan besi beton polos SNI 10mm (P10 = Polos 10)
Selain besi beton jenis SNI, terdapat juga besi beton NON-SNI atau sering kali disebut BANCI. Kekuatan tarikan atau yield strength dari besi beton jenis ini tidak dapat dipastikan. Untuk besi beton dengan marking HJ menurut informasi dari pabrik mempunyai kekuatan U19-20 untuk yang jenis polos dan untuk jenis ulir mempunya kekuatan U25-30. Toleransi untuk besi beton jenis ini biasanya lebih besar sampai 0.3mm dengan panjang 12m dan terdapat marking dengan berbagai tanda salah satunya HJ.
Besi Beton NON SNI Ulir/Sirip 13mm
Besi Beton NON SNI Ulir/Sirip 13mm (Ukuran Sket 12.5mm)
Terdapat lagi jenis besi beton tarikan. Besi beton jenis ini biasanya tidak mempunyai panjang 12m dan tidak terdapat marking atau tanda.
Terdapat fenomena belakangan ini banyak penjual menjual kawat baja dan bukan besi beton. Besi beton dengan diameter ukuran 6-10mm yang sering kali menjadi korban. Fungsi dari kawat baja sangat berbeda dengan besi beton. Kawat baja berfungsi untuk pengikat dan besi beton berfungsi untuk penyangga. Sehingga kekuatan tarikan kawat baja jauh dibawah kekuatan besi beton. Hanya saja diameter kawat baja ini sama besar dengan besi beton ukuran tertentu. Hal ini sering kali digunakan untuk mendapatkan pasar atau pun mengeruk keuntungan maximal.
Anda dapat mempercayakan supplier besi anda kepada kami. Kami hanya menjual besi dari PT Hanil Jaya Steel - Surabaya dengan marking HIJ untuk besi beton SNI dan marking HJ untuk besi beton NON-SNI.
But an unusual assortment of players, including furniture makers, the Chinese government, Republicans from states with a large base of furniture manufacturing and even some Democrats who championed early regulatory efforts, have questioned the E.P.A. proposal. The sustained opposition has held sway, as the agency is now preparing to ease key testing requirements before it releases the landmark federal health standard.
The E.P.A.’s five-year effort to adopt this rule offers another example of how industry opposition can delay and hamper attempts by the federal government to issue regulations, even to control substances known to be harmful to human health.
Formaldehyde is a known carcinogen that can also cause respiratory ailments like asthma, but the potential of long-term exposure to cause cancers like myeloid leukemia is less well understood.
The E.P.A.’s decision would be the first time that the federal government has regulated formaldehyde inside most American homes.
“The stakes are high for public health,” said Tom Neltner, senior adviser for regulatory affairs at the National Center for Healthy Housing, who has closely monitored the debate over the rules. “What we can’t have here is an outcome that fails to confront the health threat we all know exists.”
The proposal would not ban formaldehyde — commonly used as an ingredient in wood glue in furniture and flooring — but it would impose rules that prevent dangerous levels of the chemical’s vapors from those products, and would set testing standards to ensure that products sold in the United States comply with those limits. The debate has sharpened in the face of growing concern about the safety of formaldehyde-treated flooring imported from Asia, especially China.
What is certain is that a lot of money is at stake: American companies sell billions of dollars’ worth of wood products each year that contain formaldehyde, and some argue that the proposed regulation would impose unfair costs and restrictions.
Determined to block the agency’s rule as proposed, these industry players have turned to the White House, members of Congress and top E.P.A. officials, pressing them to roll back the testing requirements in particular, calling them redundant and too expensive.
“There are potentially over a million manufacturing jobs that will be impacted if the proposed rule is finalized without changes,” wrote Bill Perdue, the chief lobbyist at the American Home Furnishings Alliance, a leading critic of the testing requirements in the proposed regulation, in one letter to the E.P.A.
Industry opposition helped create an odd alignment of forces working to thwart the rule. The White House moved to strike out key aspects of the proposal. Subsequent appeals for more changes were voiced by players as varied as Senator Barbara Boxer, Democrat of California, and Senator Roger Wicker, Republican of Mississippi, as well as furniture industry lobbyists.
Hurricane Katrina in 2005 helped ignite the public debate over formaldehyde, after the deadly storm destroyed or damaged hundreds of thousands of homes along the Gulf of Mexico, forcing families into temporary trailers provided by the Federal Emergency Management Agency.
The displaced storm victims quickly began reporting respiratory problems, burning eyes and other issues, and tests then confirmed high levels of formaldehyde fumes leaking into the air inside the trailers, which in many cases had been hastily constructed.
Public health advocates petitioned the E.P.A. to issue limits on formaldehyde in building materials and furniture used in homes, given that limits already existed for exposure in workplaces. But three years after the storm, only California had issued such limits.
Industry groups like the American Chemistry Council have repeatedly challenged the science linking formaldehyde to cancer, a position championed by David Vitter, the Republican senator from Louisiana, who is a major recipient of chemical industry campaign contributions, and whom environmental groups have mockingly nicknamed “Senator Formaldehyde.”
By 2010, public health advocates and some industry groups secured bipartisan support in Congress for legislation that ordered the E.P.A. to issue federal rules that largely mirrored California’s restrictions. At the time, concerns were rising over the growing number of lower-priced furniture imports from Asia that might include contaminated products, while also hurting sales of American-made products.
Maneuvering began almost immediately after the E.P.A. prepared draft rules to formally enact the new standards.
White House records show at least five meetings in mid-2012 with industry executives — kitchen cabinet makers, chemical manufacturers, furniture trade associations and their lobbyists, like Brock R. Landry, of the Venable law firm. These parties, along with Senator Vitter’s office, appealed to top administration officials, asking them to intervene to roll back the E.P.A. proposal.
The White House Office of Management and Budget, which reviews major federal regulations before they are adopted, apparently agreed. After the White House review, the E.P.A. “redlined” many of the estimates of the monetary benefits that would be gained by reductions in related health ailments, like asthma and fertility issues, documents reviewed by The New York Times show.
As a result, the estimated benefit of the proposed rule dropped to $48 million a year, from as much as $278 million a year. The much-reduced amount deeply weakened the agency’s justification for the sometimes costly new testing that would be required under the new rules, a federal official involved in the effort said.
“It’s a redlining blood bath,” said Lisa Heinzerling, a Georgetown University Law School professor and a former E.P.A. official, using the Washington phrase to describe when language is stricken from a proposed rule. “Almost the entire discussion of these potential benefits was excised.”
“That’s a huge difference,” said Luke Bolar, a spokesman for Mr. Vitter, of the reduced estimated financial benefits, saying the change was “clearly highlighting more mismanagement” at the E.P.A.
The review’s outcome galvanized opponents in the furniture industry. They then targeted a provision that mandated new testing of laminated wood, a cheaper alternative to hardwood. (The California standard on which the law was based did not require such testing.)
But E.P.A. scientists had concluded that these laminate products — millions of which are sold annually in the United States — posed a particular risk. They said that when thin layers of wood, also known as laminate or veneer, are added to furniture or flooring in the final stages of manufacturing, the resulting product can generate dangerous levels of fumes from often-used formaldehyde-based glues.
Industry executives, outraged by what they considered an unnecessary and financially burdensome level of testing, turned every lever within reach to get the requirement removed. It would be particularly onerous, they argued, for small manufacturers that would have to repeatedly interrupt their work to do expensive new testing. The E.P.A. estimated that the expanded requirements for laminate products would cost the furniture industry tens of millions of dollars annually, while the industry said that the proposed rule over all would cost its 7,000 American manufacturing facilities over $200 million each year.
“A lot of people don’t seem to appreciate what a lot of these requirements do to a small operation,” said Dick Titus, executive vice president of the Kitchen Cabinet Manufacturers Association, whose members are predominantly small businesses. “A 10-person shop, for example, just really isn’t equipped to handle that type of thing.”
Big industry players also weighed in. Executives from companies including La-Z-Boy, Hooker Furniture and Ashley Furniture all flew to Washington for a series of meetings with the offices of lawmakers including House Speaker John Boehner, Republican of Ohio, and about a dozen other lawmakers, asking several of them to sign a letter prepared by the industry to press the E.P.A. to back down, according to an industry report describing the lobbying visit.
The industry lobbyists also held their own meeting at E.P.A. headquarters, and they urged Jim Jones, who oversaw the rule-making process as the assistant administrator for the agency’s Office of Chemical Safety and Pollution Prevention, to visit a North Carolina furniture manufacturing plant. According to the trade group, Mr. Jones told them that the visit had “helped the agency shift its thinking” about the rules and how laminated products should be treated.
The resistance was particularly intense from lawmakers like Mr. Wicker of Mississippi, whose state is home to major manufacturing plants owned by Ashley Furniture Industries, the world’s largest furniture maker, and who is one of the biggest recipients in Congress of donations from the industry’s trade association. Asked if the political support played a role, a spokesman for Mr. Wicker replied: “Thousands of Mississippians depend on the furniture manufacturing industry for their livelihoods. Senator Wicker is committed to defending all Mississippians from government overreach.”
Individual companies like Ikea also intervened, as did the Chinese government, which claimed that the new rule would create a “great barrier” to the import of Chinese products because of higher costs.
Perhaps the most surprising objection came from Senator Boxer, of California, a longtime environmental advocate, whose office questioned why the E.P.A.’s rule went further than her home state’s in seeking testing on laminated products. “We did not advocate an outcome, other than safety,” her office said in a statement about why the senator raised concerns. “We said ‘Take a look to see if you have it right.’ ”
Safety advocates say that tighter restrictions — like the ones Ms. Boxer and Mr. Wicker, along with Representative Doris Matsui, a California Democrat, have questioned — are necessary, particularly for products coming from China, where items as varied as toys and Christmas lights have been found to violate American safety standards.
While Mr. Neltner, the environmental advocate who has been most involved in the review process, has been open to compromise, he has pressed the E.P.A. not to back down entirely, and to maintain a requirement that laminators verify that their products are safe.
An episode of CBS’s “60 Minutes” in March brought attention to the issue when it accused Lumber Liquidators, the discount flooring retailer, of selling laminate products with dangerous levels of formaldehyde. The company has disputed the show’s findings and test methods, maintaining that its products are safe.
“People think that just because Congress passed the legislation five years ago, the problem has been fixed,” said Becky Gillette, who then lived in coastal Mississippi, in the area hit by Hurricane Katrina, and was among the first to notice a pattern of complaints from people living in the trailers. “Real people’s faces and names come up in front of me when I think of the thousands of people who could get sick if this rule is not done right.”
An aide to Ms. Matsui rejected any suggestion that she was bending to industry pressure.
“From the beginning the public health has been our No. 1 concern,” said Kyle J. Victor, an aide to Ms. Matsui.
But further changes to the rule are likely, agency officials concede, as they say they are searching for a way to reduce the cost of complying with any final rule while maintaining public health goals. The question is just how radically the agency will revamp the testing requirement for laminated products — if it keeps it at all.
“It’s not a secret to anybody that is the most challenging issue,” said Mr. Jones, the E.P.A. official overseeing the process, adding that the health consequences from formaldehyde are real. “We have to reduce those exposures so that people can live healthy lives and not have to worry about being in their homes.”
Maya Plisetskaya, Ballerina Who Embodied Bolshoi, Dies at 89
Ms. Plisetskaya, renowned for her fluidity of movement, expressive acting and willful personality, danced on the Bolshoi stage well into her 60s, but her life was shadowed by Stalinism.